Soal Antrean Solar, Wali Kota Balikpapan Bentuk Tim Investigasi dan Siapkan Tambahan SPBU

Balikpapan, Gerbangkaltim.com — Kesulitan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar subsidi di Balikpapan dalam beberapa waktu terakhir mendorong pemerintah daerah mengambil langkah cepat.

Wali Kota Balikpapan Dr H Rahmad Mas’ud, SE., ME., memastikan pembentukan tim investigasi guna mengawasi distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran.

Langkah ini diambil menyusul antrean panjang kendaraan, khususnya truk, di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Kondisi tersebut tidak hanya menghambat aktivitas logistik, tetapi juga memicu kekhawatiran akan penyalahgunaan distribusi solar subsidi.

Rahmad menegaskan bahwa pengawasan menjadi kunci untuk memastikan BBM subsidi digunakan sesuai ketentuan.

“Sesuai aturan, yang berhak itu angkutan yang membawa sembilan bahan pokok. Tim investigasi akan melihat langsung di lapangan,” ujarnya, Selasa (5/5/2026).

Ia menjelaskan, tim investigasi akan melakukan pemeriksaan langsung terhadap kendaraan yang mengisi solar subsidi, termasuk memverifikasi muatan yang diangkut.

Pemerintah ingin memastikan bahwa distribusi BBM tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak, seperti kendaraan industri non-subsidi atau praktik penimbunan.

Selain itu, Rahmad juga menyoroti ketidakseimbangan antara jumlah kendaraan dan ketersediaan SPBU di Balikpapan sebagai salah satu penyebab utama antrean. Saat ini, pertumbuhan kendaraan logistik dinilai tidak diimbangi dengan penambahan infrastruktur distribusi BBM.

“Memang kita kekurangan SPBU. Jumlahnya tidak seimbang dengan jumlah kendaraan,” kata dia.

Sebagai solusi jangka menengah, Pemerintah Kota Balikpapan berencana menambah jumlah SPBU di beberapa titik strategis. Penambahan ini diharapkan dapat memecah konsentrasi antrean yang selama ini terpusat di lokasi tertentu.

Di sisi lain, Rahmad mengungkapkan bahwa minat dari pihak swasta untuk membangun SPBU mulai meningkat. Pemerintah menyambut positif hal tersebut sebagai peluang untuk memperluas akses distribusi energi di kota ini.

Berdasarkan data Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), distribusi solar subsidi memang diperuntukkan bagi sektor tertentu, termasuk angkutan umum dan logistik kebutuhan pokok. Namun, di berbagai daerah, pengawasan distribusi kerap menjadi tantangan, terutama di kota dengan aktivitas industri dan logistik tinggi seperti Balikpapan.

Pemerintah berharap kombinasi antara pengawasan ketat dan penambahan infrastruktur dapat menjadi solusi efektif. Dengan langkah tersebut, distribusi solar diharapkan kembali normal dan aktivitas para sopir truk tidak lagi terganggu oleh antrean panjang. (HP/Adv Kominfo Balikpapan).