BALIKPAPAN, Gerbangkaltim.com– Situasi ekonomi menjelang akhir tahun menjadi kekhawatiran banyak pihak. Dalam beberapa kesempatan, Presiden Joko Widodo mengingatkan gejolak ekonomi dunia bisa berimbas ke dalam negeri. Begitu pula dengan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati yang menyebut tahun 2023 sebagai ‘tahun gelap’, sehingga perlu diwaspdai.

Di Kalimantan Timur, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyebut para pelaku usaha tengah mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan. “Kita baru saja mau pulih dan bersiap menghadapi tahun depan, namun tiba-tiba muncul kebijakan pemerintah yang kurang produktif,” kata Ketua Apindo Kaltim, Slamet Brotosiswoyo.

Kebijakan yang kurang produktif itu, kata Slamet, berupa penetapan Upah Minimum Pekerja atau UMP 2023 yang memberatkan dunia usaha.

“Di tengah produktivitas pekerja kita yang kurang kompetitif, penetapan upah minimum sebaiknya ditinjau,” katanya, Jumat 2 Desember 2022.
Di luar persoalan penetapan UMP yang diperuntukkan bagi pekerja baru, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mencatat persoalan lain. Mayoritas tenaga kerja di belum terlindungi jaminan sosial.

Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Kalimantan, Rini Suryani mengatakan, dari 5,9 juta angkatan kerja di seluruh wilayah Kalimantan, baru sekitar 2,6 juta yang mendapat perlindungan jaminan sosial. “Artinya, sebanyak 3,3 juta pekerja belum terlindungi jaminan sosial,” kata Rini Suryani, Kamis, 1 Desember 2022.

Sedangkan di Kalimantan Timur, 40 persen pekerja dari 1,36 juta angkatan kerja, belum terlindungi jaminan sosial.
Sekitar 70 persen atau 1,5 juta dari 2,6 juta itu adalah pekerja formal atau penerima upah. Sedangkan 396 ribu bukan penerima upah atau pekerja informal. Selebihnya 700 ribu adalah pekerja jasa kontruksi.

Rini Suryani BPJamsostek terus melakukan sosialisasi kepada pekerja dan pemberi kerja akan manfaat BPJamsostek agar mereka tergerak mendaftar.
“Selain melakukan sosialisasi pentingnya jaminan ketenagakerjaan, kami juga mempermudah pendaftaran dan pembayaran iur. Baik melalui kanal-kanal bayar, fintech, minimarket, marketplace, perbankan. Kami juga punya aplikasi Jamsostek Mobile (JMO),” jelasnya.

Aplikasi JMO, ini merupakan salah satu langkah BPJS Ketenagakerjaan untuk memudahkan pelayanan kepada peserta. Di dalamnya terdapat fitur Klaim, Cek Saldo, Pelaporan Kecelakaan Kerja, Pendaftaran Pekerja Mandiri dalam Program Sertakan, dan lainnya.

Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bisa melindungi masa depan pekerja dan keluarganya. Sejak 2019, pemerintah telah menaikkan manfaat program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) tanpa kenaikan iuran.

Peningkatan dan penambahan manfaat tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 tahun 2019 tentang perubahan atas PP Nomor 44 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Desember 2019.
Program JKK yang diselenggarakan BPJS Ketenegakerjaan meliputi perlindungan dari risiko kecelakaan kerja mulai dari perjalanan pergi, pulang dan di tempat bekerja serta perjalanan dinas. JKK selama ini telah hadir dengan manfaat lengkap, di antaranya; perawatan dan pengobatan tanpa batasan biaya sesuai kebutuhan medis, bantuan biaya transportasi korban kecelakaan kerja, santunan pengganti upah selama tidak bekerja, santunan kematian sebesar 48 kali upah, santunan cacat total hingga maksimal sebesar 56 kali upah, bantuan beasiswa, hingga manfaat pendampingan dan pelatihan untuk persiapan kembali bekerja (return to work).

Manfaat lengkap JKK menjadi semakin baik karena adanya santunan pengganti upah selama tidak bekerja, ditingkatkan nilainya menjadi sebesar 100 persen untuk 12 bulan dari sebelumnya 6 bulan dan seterusnya sebesar 50 persen hingga sembuh.

Di Kalimantan, BPJS Ketenagakerjaan terus memperluas Pusat Layanan Kecelakaan Kerja Aktif (PLKKA). Sampai bulan November tahun ini, tercatat sudah ada 395 PLKKA yang tersebar di 5 provinsi. (*)

GerbangKaltim.com – Mencuatnya isu Bareskrim Mabes Polri yang menerima setoran perlindungan tambang di Kalimantan Timur memantik keprihatinan berbagai pihak.

Salah satunya dari Indonesia Police Watch (IPW) yang menilai isu yang pertama kali dimunculkan Aiptu Ismail Bolong tersebut sangat merugikan institusi baret cokelat.

Ketua IPWSugeng Teguh Santoso menyebutkan isu setoran dana perlindungan tambang ilegal pada oknum petinggi kepolisian dapat menjatuhkan citra Polri di masyarakat.

Sehingga ia mendesak Kapolri membentuk tim khusus mengusut kasus tersebut.

“IPW mendesak Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo membentuk tim khusus kasus setoran uang perlindungan pertambangan ilegal pada oknum petinggi Polri terkait dua video tayangan pernyataan seorang bernama Aiptu (Purn) Ismail Bolong,” kata Sugeng dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta dilansir dari Antara, Senin 7 November 2022.

Menurut Sugeng, video pernyataan Ismail Bolong yang menyebutkan di antaranya telah memberikan dana Rp6 miliar pada Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto dalam kasus setoran pertambangan ilegal di Kalimantan Timur telah mencuat ke publik.

Kemudian muncul video Ismail Bolong yang meminta maaf dan mengaku tidak pernah bertemu Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto.

IPW menilai, video tersebut diduga keras akibat adanya tekanan pihak tertentu.

Sebab, dengan adanya pembelaan diri Ismail Balong setelah munculnya video viral bahwa anggota polisi di Polresta Samarinda tersebut diduga memberikan uang langsung ke Kabareskrim dengan total Rp6 miliar memunculkan sinyalemen saling sandera antara para jenderal nyata terjadi.

Ia mengatakan pengakuan Ismail Bolong itu, oleh Divisi Propam Polri saat dipimpin Ferdy Sambo memang disimpan sebagai alat sandera. Hal ini menjadi nyata saat Ferdy Sambo dan kawan-kawannya “masuk jurang” dengan adanya kasus penembakan di Duren Tiga.

Sehingga, kata Sugeng, pengakuan terakhir Ismail Bolong sebagai serangan lanjutan dengan menyatakan dirinya saat itu ditekan oleh Karopaminal yang dulunya dijabat Brigjen Pol Hendra Kurniawan untuk mengakui soal uang setoran buat Kabareskrim Polri.

“Pembuatan videonya diakui dilakukan pada bulan Februari 2022,” kata Sugeng.

Sugeng mengatakan polemik video Ismail Bolong menunjukkan aparatur kepolisian terutama Propam Polri yang diberikan kewenangan untuk memberantas pelanggaran anggota polisi termasuk di level jenderal tidak jalan melalui mekanisme prosedural.

Karena, kata dia lagi, dalam kasus ini harusnya Ismail Bolong diajukan ke sidang Komisi Kode Etik Polri. Dengan sebelumnya melakukan pemeriksaan terhadap semua pihak yang terlibat tidak terkecuali Kabareskrim Polri.

Tetapi hal ini tidak pernah terjadi dan kasusnya tidak pernah diajukan ke sidang etik, apalagi untuk pidananya. Karena, kasus pelanggaran ini dijadikan sandera dan saling sandera. Di samping, untuk melindungi di antara para jenderal polisi.

Padahal, kata dia, secara nyata kasus tersebut sudah ditangani oleh Propam Polri dan Bareksrim Polri. Bahkan Kadiv Propam Polri telah mengirim surat ke Kapolri dengan nomor: R/1253/IV/WAS.2.4./2022/DIVPROPAM tanggal 7 April 2022.

Dalam surat itu dinyatakan, berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Huruf a. Bahwa di wilayah hukum Polda Kaltim terdapat beberapa penambangan batu bara ilegal yang tidak dilengkapi izin usaha penambangan (IUP), namun tidak dilakukan upaya hukum dari pihak polsek, polres, Polda Kaltim dan Bareskrim Polri karena adanya uang koordinasi dari pengusaha tambang batu bara ilegal.

Selain itu, adanya kedekatan Tan Paulin dan Leny dengan PJU Polda Kaltim serta adanya intervensi dari unsur TNI dan Setmilpres.

Sementara di huruf b. Dinyatakan bahwa adanya kebijakan dari Kapolda Kaltim Irjen HRN untuk mengelola uang koordinasi dari pengusaha tambang batu bara ilegal di wilkum Kaltim secara satu pintu melalui Dirreskrimsus Polda Kaltim untuk dibagikan kepada Kapolda, Wakapolda, Irwasda, Dirintelkam, Dirpolairud, serta kapolres yang wilayahnya terdapat kegiatan penambangan batu bara ilegal.

Selain itu, adanya penerimaan uang koordinasi dari para pengusaha tambang batu bara ilegal kepada Kombes BH (saat menjabat Kasubdit V Dittipidter Bareskrim) dan Komjen Pol AA selaku Kabareskrim Polri, uang tersebut digunakan untuk kepentingan dinas yang tidak didukung oleh anggaran.

Sedang dalam huruf c ditegaskan ditemukan cukup bukti adanya dugaan pelanggaran oleh anggota Polri terkait penambangan, pembiaran dan penerimaan uang koordinasi dari para pengusaha penambang batu bara ilegal yang bersifat terstruktur dari tingkat polsek, polres, Polda Kaltim, dan Bareskrim Polri.

Sugeng mengatakan tim khusus Polri harus meminta keterangan semua pihak, di antaranya mantan Kadivpropam Ferdi Sambo, mantan Karopaminal Hendra Kurniawan, Aiptu (Purn) Ismail Bolong, dan tindakan lain yang diperlukan termasuk membuka kembali dokumen-dokumen pemeriksaan Propam era Ferdi Sambo yang menjadi dasar laporan Ferdi Sambo pada Kapolri seperti tersebut di atas, sehingga terdapat kepastian hukum tidak sekadar menjadi pergunjingan yang efeknya menjatuhkan ketidakpercayaan masyarakat pada Polri.

Masyarakat, kata Sugeng, menunggu janji Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo yang akan “memotong kepala ikan busuk”, dan juga ucapan “bagi siapa saja yang melanggar hukum dan tidak ikut gerbong perubahan akan dikeluarkan”.

“Sebab, semua ini kalau dilakukan oleh Kapolri, maka kepercayaan masyarakat terhadap Polri semakin meningkat,” ujar Sugeng.

Sugeng menambahkan, untuk efektivitas kerja tim khusus dalam mengungkap kasus ini, Kapolri segera menonaktifkan Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto.***

GerbangKaltim.com – Tiga budaya Kalimantan Timur sukses menyabet predikat Warisan Budaya Tak Benda (WBTB).

Ketiga budaya tersebut yakni Naek Ayun (adat istiadat) dari Kutai Kartanegara, Untuk Beham (adat istiadat) dari Kutai Kartanegara.

Kemudian juga Tarsul Kutai (tradisi lisan) dari Kutai Kartanegara dan Muang Kutai Adat Lawas (adat istiadat) dari Kutai Kartanegara.

Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) RI telah menetapkan tujuh budaya tak benda Provinsi Kalimantan Timur menjadi Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Indonesia Tahun 2022, melalui surat bernomor No. 414/0/2022 tanggal 21 Oktober 2022,

Penetapan tersebut menjadi sebuah kebanggaan untuk Provinsi Kaltim bersama dengan 193 budaya tak benda lainnya di seluruh Indonesia.

Budayawan Kaltim Zainal Dharma Abidin di Samarinda, Sabtu, menjelaskan terpilihnya tujuh budaya tak benda Kaltim itu sebagai WBTB Indonesia disebut sebagai peristiwa budaya yang layak diapresiasi dan menjadi pemicu Kaltim terus melakukan pelestarian budaya tersebut.

“Saya merasa bangga tujuh budaya tak benda Kaltim kembali ditetapkan sebagai WBTB Indonesia 2022. Ini sebuah hasil dari proses yang panjang dan tidak gampang.

Ada ribuan warisan tak benda dari seluruh Indonesia yang diusulkan masing-masing provinsi, ternyata tujuh budaya tak benda Kaltim masuk di antara 200 WBTB yang ditetapkan Kemendikbudristek,” papar Zainal Dharma Abidin.

Seniman Teater dan Film tersebut menuturkan penetapan WBTB itu penting bagi upaya pelestarian dan memperkuat jati diri dan identitas budaya lokal Kalimantan Timur.

Keberhasilan ini, kata Zainal, tak lepas dari kerja keras Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim khususnya Bidang Kebudayaan yang mengusulkan ke Kemendikbudristek.

“Masih banyak budaya Kaltim baik tak benda maupun benda yang patut diusulkan menjadi warisan budaya Indonesia. Ini tugas dari Dikbud Kaltim di segala tingkatan dan para budayawan untuk menindak lanjuti,” katanya.

Tujuh WBTB Kaltim itu adalah Gasing Kutai (permainan rakyat dan ekspresi) dari Kutai Kartanegara, Parapm Api Bayaq (adat istiadat dan ritus) dari Kutai Barat, Pentengan Gambus Paser (seni pertunjukan) dari Paser.

Selain itu Naek Ayun (adat istiadat) dari Kutai Kartanegara, Untuk Beham (adat istiadat) dari Kutai Kartanegara, Tarsul Kutai (tradisi lisan) dari Kutai Kartanegara dan Muang Kutai Adat Lawas (adat istiadat) dari Kutai Kartanegara.***

GerbangKaltim.com – Provinsi Kalimantan Timur menerima penghargaan Program Kampung Iklim Tahun 2022 untuk dua kategori yakni lestari dan utama yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

“Kami mengapresiasi kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas yang telah dilakukan oleh para pihak sehingga Kaltim bisa mendapatkan penghargaan Proklim dari Kementerian LHK,” ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kaltim E.A. Rafiddin Rizal dalam keterangan resmi diterima di Samarinda, Sabtu 29 Oktober 2022.

Rizal menjelaskan pada kegiatan tersebut, Kaltim menerima Piagam Apresiasi Pembinaan Program Kampung Iklim Tingkat Provinsi sama seperti tahun sebelumnya.

Sekaligus mendampingi penerima penghargaan Program Kampung Iklim (ProKlim) Tahun 2022 untuk kategori Lestari dan kategori Utama yang penyerahannya dilaksanakan pada Jumat 28 Oktober 2022 di Selasar Ruang Rapat Rimbawan 1 Gedung Manggala Wanabhakti Kementerian LHK, Jakarta.

Adapun peraih penghargaan Proklim kategori Lestari yakni Kelurahan Sindang Sari, Kecamatan Sambutan Kota Samarinda.

Sedangkan kategori Utama diraih oleh Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang dan Desa Muser, Kecamatan Muara Semu, Kabupaten Paser yang diberikan oleh Menteri LHK Siti Nurbaya.

“Penerimaan Penghargaan tersebut menjadi bukti bahwa Pemerintah Provinsi Kaltim melalui Dinas Lingkungan Hidup terus mengimplementasikan gerakan pengendalian perubahan iklim berbasis komunitas,” jelas Rizal.

Ia menambahkan hal ini sebagai bentuk pengakuan pemerintah atas inisiatif, dedikasi dan komitmen masyarakat dalam melaksanakan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

“Prestasi ini tidak lepas dari dukungan dalam merealisasikan program pemerintah untuk mencapai target 20.000 Kampung Iklim pada  2024, ” lanjutnya.

Tidak lupa, Rizal mengucapkan selamat atas prestasi yang dicapai oleh Pemerintah Kota Samarinda berupa Piagam Apresiasi Pembinaan Program Kampung Iklim tingkat Kota yang langsung diterima oleh Wakil Walikota Samarinda, Rusmadi,serta Piagam Apresiasi Pendukung Proklim Tahun 2022 yang diraih oleh PT. PLN (Persero) Unit Mahakam.

Pada tahun 2022 ini jumlah Kampung Iklim yang diusulkan melalui SRN Kementerian LHK oleh Dinas LH Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 25 kampung/desa/kelurahan yang terdiri dari 9 Kab/Kota yaitu Kota Samarinda (2 usulan), Kota Balikpapan (1 usulan).

Sementara Kota Bontang (1 usulan), Kabupaten Kukar (7 usulan), Kabupaten Kutai Barat (1 usulan), Kabupaten Kutim (2 usulan), Kabupaten PPU (1 usulan), Kabupaten Berau (8 usulan) dan Kabupaten Paser (2 usulan).

Kilas balik beberapa waktu yang lalu di tahun yang sama, Pemerintah Provinsi Kaltim telah menerima dua penghargaan tertinggi dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan yang diterima oleh Jidan selaku Ketua Masyarakat Hukum Adat (MHA) Mului di Kabupaten Paser untuk Penghargaan Kalpataru Tahun 2022.

Sedangkan untuk penghargaan Program Kampung Iklim, Provinsi Kalimantan Timur telah menerimanya pada Tahun 2021, dan Tahun 2022 ini kembali mendapatkan penghargaan untuk yang kedua kalinya.

“Dengan diterimanya penghargaan ini maka akan menjadi motivasi bagi kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur yang belum mendapatkan penghargaan sejenis untuk bisa menyusul dan berusaha mendapatkan penghargaan yang sama pada tahun berikutnya,” harapnya.

Rizal mengungkapkan bahwa pertama kalinya Provinsi Kaltim menerima penghargaan Proklim untuk kategori Lestari dengan kewajiban lokasi yang diusulkan bisa melakukan pembinaan pada 10 lokasi Kampung Iklim.

Selain itu, terdapat 11 lokasi yang diajukan sebagai calon penerima di kategori Utama dan yang mendapatkan penghargaan dari Kementerian LHK adalah kelurahan/ desa di Kota Bontang dan Kabupaten Paser.***

Sumber: Antara

GerbangKaltim.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur segera menerima insentif penurunan emisi karbon dari World Bank (Bank Dunia) sebesar 20,9 juta USD.

Sekdaprov Kaltim, Sri Wahyuni mengatakan, pertemuan dengan perwakilan Bank Dunia masih bersifat informal terkait penurunan emisi karbon untuk Kaltim.

Di mana sesuai kontrak dengan Bank Dunia, Kaltim harus mampu menurunkan emisi gas sebanyak 22 juta ton CO2 equivalen.

“Alhamdulillah kegiatan ini telah membuahkan hasil, untuk tahap pertama kita menerima dana sebanyak 20,9 juta USD sebagai advance payment,” kata Sri Wahyuni dalam keterangan resmi diterima di Samarinda, Jumat 28 Oktober 2022.

Diketahui pertemuan Pemprov dengan perwakilan World Bank (Bank Dunia) dilakukan oleh Gubernur Kaltim Isran Noor didampingi Sekdaprov Kaltim, Sri Wahyuni bertempat di Restoran Laut Biru, Balikpapan.

Sri Wahyuni menambahkan dana advance payment tersebut akan ditransfer melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selanjutnya akan disalurkan ke Kaltim.

Program Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan (Forest Carbon Partnership Facility/FCPF-Carbon Fund) dari Bank Dunia, yang dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Timur di mulai tahun 2020 hingga berakhir pada 2024 nanti.

Termin pertama penurunan emisi sebanyak 5 juta ton CO2 equivalen, dengan target sampai 2024 adalah sebanyak 22 juta ton CO2 equivalen.

Namun, berdasar laporan, jumlah penurunan emisi melampau target yang telah ditetapkan.

“Dari target sebanyak 22 juta ton, kita malah berhasil menurunkan karbon hingga 30 juta ton,” kata Sri Wahyuni.***

GerbangKaltim.com – Kasus COVID-19 di Provinsi Kalimantan Timur terus mengalami lonjakan pasien terkonfirmasi positif dan telah menyebabkan bertambahnya status zona merah menjadi tiga wilayah.

Tiga wilayah tersebut masing-masing Kota Balikpapan, Samarinda dan Kutai Kartanegara.

Juru bicara Satgas COVID-19 Provinsi Kaltim Andi Muhammad Ishak mengatakan Balikpapan dan Samarinda lebih dulu masuk dalam zona merah COVID-19, dan kemudian disusul Kutai Kartanegara.

“Balikpapan masih menjadi penyumbang kasus tertinggi. Saat ini pasien positif yang dirawat di Balikpapan berjumlah 348 orang, disusul Samarinda 122 orang dan Kutai Kartanegara 89 orang,” kata Andi Muhammad Ishak di Samarinda, Kamis.

Sementara tiga wilayah Kaltim lainnya dalam status zona oranye diantaranya Kutai Barat dengan 37 pasien positif yang di rawat, Penajam Paser Utara dengan 27 pasien positif yang di rawat dan Bontang dengan 26 pasien positif yang di rawat.

Sedangkan empat wilayah lainnya dalam status zona kuning diantaranya Kutai Timur (21 pasien positif), Paser (20 pasien positif), Berau (19 pasien positif) dan Mahakam Ulu dengan 6 pasien positif.

” Jumlah keseluruhan pasien positif yang masih menjalani perawatan se- Kaltim sebanyak 715 orang,” kata Andi.

Dalam kurun empat hari terakhir telah terjadi penambahan kasus positif rata-rata seratus kasus per hari, sementara data kesembuhan juga terus terjadi namun dengan angka yang lebih kecil.

Andi menyebut data update kasus harian 27 Oktober 2022, telah terjadi penambahan kasus positif sebanyak 135 orang, sedangkan kasus sembuh hanya 54 orang.

Dengan temuan kasus positif yang semakin tinggi, Andi mengingatkan kepada masyarakat untuk terus waspada dengan tetap menjalankan protokol kesehatan dalam kegiatan sehari- hari.

“Kami juga ingatkan pentingnya menjaga kesehatan, mengingat kondisi cuaca yang tidak menentu di Kaltim sehingga banyak masyarakat yang mengeluh terkena demam,” ucap Andi Muhammad Ishak.***

GerbangKaltim – Guna memastikan keamanan proses pembangunan Ibukota Negara (IKN) Nusantara yang sedang dalam proses pembangunan, kepolisian dan TNI menurunkan tim khusus untuk mengamankan titik-titik vital pembangunan.

Dilansir dari mitra TNIPolri.com, titik-titik yang dilakukan penjagaan tersebut antara lain jembatan penghubung IKN,Pelabuhan dan masih banyak lagi.

Humas Polda Katim menyebut, Satgas Ops Nusantara Polda Kaltim Regu C melaksanakan patroli sambang kamtibmas serta pengamanan di beberapa titik penting di kawasan Ibu Kota Negara (IKN).

Kegiatan patroli tersebut guna mendukung Ibu Kota Negara yang baru dan memastikan situasi kondusif, Senin 24 Oktober 2022.

IKN sendiri, akan kembali dikunjungi Presiden Jokowi dalam lawatan ke Kalimantan Timur tepatnya di Kota Balikpapan.

“Ini untuk mengantisipasi adanya gangguan – gangguan yang dapat menghambat pembangunan Kota Negara yang baru ini,” tulis Humas Polda Kaltim.

Selain itu, personil juga membuat titik batas Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang dilanjutkan dengan Koordinasi bersama Babinsa Kecamatan Sepaku untuk memantau kondusifitas Kamtibmas di sekitar wilayah pembangunan IKN.

Lanjutnya juga koordinasi yang baik dengan penduduk sekitar Kawasan Ibu Kota Negara yang baru agar dapat saling menjaga situasi , sehingga tercipta situasi yang kondusif .

“Hal tersebut dilaksanakan sebagai wujud deteksi dini guna lokasi pembangunan IKN dari ancaman eksternal,” tulis Humas Polda Kaltim.***

Balikpapan, GerbangKaltim.com – Presiden RI Joko Widodo dijadwalkan mengunjungi lokasi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Selasa 25 Oktober 2022 yang saat ini sedang dalam pelaksanaan konstruksi, baik di kawasan inti IKN maupun infrastruktur pendukungnya.

“Selain melakukan kunjungan ke IKN, Bapak Jokowi juga direncanakan mengunjungi dua lokasi di Kota Samarinda,” ujar Kepala Penerangan Korem 091/ASN Kapten Cba Yudhar, saat memberikan pengarahan kepada wartawan tentang tata tertib peliputan presiden, di Makorem 091/ASN di Samarinda, Senin 24  Oktober 2022.

Dua lokasi di Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), yang akan dikunjungi presiden adalah Kantor Pos Samarinda dan Pasar Segiri untuk memantau langsung harga pasar.

Berdasarkan jadwal sementara, kedatangan presiden ke Kaltim dimulai dari tiba di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan Balikpapan.

Selanjutnya presiden menuju ke kawasan IKN untuk mengecek sejumlah pembangunan di lokasi itu sekaligus memberikan sejumlah arahan.

Masih di dalam kawasan IKN, presiden juga dijadwalkan mengunjungi Pusat Persemaian Modern IKN di Kelurahan Mentawir, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara.

Di persemaian ini merupakan cikal bakal pembangunan IKN dengan konsep Kota Hijau atau Green City. Di lokasi ini banyak bibit tumbuhan endemik Kalimantan yang disemai.

Dari Pusat Persemaian Modern IKN, presiden dan rombongan akan bertolak ke Samarinda menggunakan helikopter yang direncanakan mendarat di Stadion Segiri Samarinda.

Dari Stadion Segiri, presiden dijadwalkan melanjutkan perjalanan ke Kantor Pos, dilanjutkan kunjungan ke Pasar Segiri.

Kemudian kembali ke Stadion Segiri guna melanjutkan perjalanan ke Bandara Sepinggan Balikpapan menggunakan helikopter.

Sementara di Kota Samarinda, persiapan pengamanan untuk menyambut kedatangan Presiden RI sudah dilakukan sejak beberapa hari lalu, antara lain pada Sabtu (22/10), Korem 091/ASN menggelar Rapat Koordinasi (Rakor).

Rakor pada dua hari lalu dipimpin oleh Komandan Korem 091/ASN Brigjen TNI Dendi Suryadi, di ruang Yudha Makorem 091/ASN, diikuti Kasrem 091/ASN Kolonel Inf Khabid Mahfud, para Kasi Kasrem, Pasi Korem 091/ASN, para Dandim jajaran Korem 091/ASN, dan para Dansubsatgas Pengamanan VVIP yang telah ditunjuk di sektor masing masing.

Kemudian pada Minggu (23/10) dilakukan Rakor Pengamanan lanjutan, untuk menyempurnakan rapat pendahuluan, sehingga pengamanan dapat lebih fokus, sementara Senin ini dilanjutkan dengan Gelar Pasukan Pengamanan Presiden dan rombongan.***

Samarinda, GerbangKaltim.com – Hasil perdagangan emisi karbondioksida (CO2) oleh Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dengan Bank Dunia sesuai kontrak senilai 110 juta dolar AS atau setara Rp1,7 triliun, akan masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim.

“Sesuai dengan kesepakatan kontrak dengan Bank Dunia, Kaltim harus menurunkan emisi karbon sebanyak 22 juta ton, sedangkan sekarang capaiannya jauh melebihi 22 juta ton,” kata Ketua Harian Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI) Kaltim Daddy Ruhiyat di Samarinda dilansir dari Antara, Minggu 23 Oktober 2022.

Daddy Ruhiyat tidak berani memastikan berapa juta ton karbon yang telah dikurangi dari upaya melestarikan hutan dan perkebunan di Kaltim, karena untuk memastikannya harus dihitung secara detail.

Namun yang pasti, lanjut dia, sesuai kontrak yang ditandatangani kedua pihak, penurunan emisi 22 juta ton sudah tercapai.

Sehingga Kaltim segera menerima 110 juta dolar AS, setara dengan Rp1,7 triliun karena saat ini 1 dolar AS rata-rata senilai Rp15.500.

Ia melanjutkan, kesepakatan menurunkan emisi karbondioksida sebanyak 22 juta ton tersebut harus dicapai dalam masa 18 bulan, yakni mulai Juli 2019 hingga Desember 2020 dengan nilai kontrak sebesar 5 dolar AS per ton.

Sedangkan untuk penurunan emisi sebanyak 22 juta ton itu dibagi menjadi tiga tahap, pertama sebanyak 5 juta ton emisi karbondioksida dengan pembayaran yang akan diterima sebesar 25 juta dolar AS.

Tahap kedua sebanyak 8 juta ton karbon dengan nilai 40 juta dolar AS, dan untuk tahap ketiga dengan target penurunan emisi 9 juta ton atau dengan pembayaran senilai 45 juta dolar AS.

Ia belum bisa memastikan kapan pembayaran akan dilakukan, karena saat ini pihak Bank Dunia masih melakukan verifikasi dan validasi administrasi.

Kemudian dalam beberapa hari ke depan dilanjutkan verifikasi lapangan hingga ke kawasan hutan dan perkebunan yang masih lestari.

“Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah yang di luar 22 juta ton emisi yang sudah diturunkan, akan langsung diverifikasi dan dibayar Bank Dunia atau harus ada perjanjian lagi.

Kkarena berdasarkan klaim kami, emisi yang sudah diturunkan Kaltim juga ada puluhan juta ton di luar dari kesepakatan tersebut,” kata Daddy.***