Terobos Kantor Wali Kota, Pengunjukrasa Disemprot Water Cannon

Balikpapan, Gerbangkaltim.com -Ratusan mahasiswa yang berasal dari berbagai perguruan tingg dan organisasi kemahasiswaan di Balikpapan yang tergabung dalam Aliansi Balikpapan Bergerak Maju (BBM) menggelar aksi demonstrasi di depan Balai Kota Balikpapan, Kamis (8/9/2022).

Aksi ini merupakan lanjutan sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan pemerintah pusat yang menaikan harga sejumlah BBM bersubsidi.

Pengunjukrasa ini awalnya bergerak melakukan aksi di Jalan Jenderal Sudirman Balikpapan tepat di depan Kantor DPRD dan Wali Kota Balikpapan. Namun karena didepan dau kantor tersebut telah dipasang barrier kawat berduri.

Akhirnya, ratusan pengunjukrasa ini bergerak berusaha memasuki kantor Wali Kota Balikpapan melalui samping kantor. Dan sebelum mahasiswa sempat masuk, personel Polisi Polresta Balikpapan langsung menghadang sehingga terjadi saling dorong mendorong antara petugas kepolisian dan massa pengunjukrasa.

Kemudian untuk mengurai massa aksi, polisi menyemprotkan water cannon, akibatnya sejumlah mahasiswa pengunjukrasa terjatuh akibat semprotan air tersebut.

Koordinator aksi, Hendra mengatakan, kebijakan pemerintah pusat menaikkan harga BBM sangat berdampak buruk bagi masyarakat khususnya bagi masyarakat kecil.

“Dampak utamanya adalah meningkatnya harga bahan pokok dipasaran, menurunnya daya beli masyarakat kecil dan berpengaruh pada sektor-sektor lainya juga,” katanya.

Mereka juga meminta Pemkot Balikpapan dan DPRD Balikpapan menyatakan sikap penolakan terhadap kebijakan pemerintah pusat ini.

“Jika tak ada sikap tegas dari eksekutif maupun legislatif aksi akan terus berlanjut,” kata Hendra.

Di sisi lainnya demonstran juga mendesak pemerintah memberantas mafia migas, merevisi Perpres No 69 Tahun 2021 serta membuat payung hukum tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran BBM.

Kemudian, menuntut Presiden dan DPR RI untuk mengevaluasi BPH Migas karena dinilai gagal menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM.

Selanjutnya, mendesak pemerintah agar berdaulat dalam pengambilan sikap untuk pengelolaan minyak di Indonesia. Mendesak Presiden RI untuk menjaga Stabilitas harga bahan pokok dan mendorong pemerintah untuk mempercepat pengembangan Energi Baru Terbarukan.