Untuk Penuhi Rombel, DPRD Minta Pemkot Perhatikan Sekolah Swasta

Balikpapan, Gerbangkaltim.com – Komisi IV DPRD Kota Balikpapan meminta Pemkot Balikpapan untuk membantu pengembangan sekolah swasta. Upaya ini untuk membantu pemerintah daerah dalam memenuhi keterbatasan rombongan belajar (rombel) yang saat ini masih terjadi.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Parlindungan Sihotang mengatakan, pihaknya meminta Pemkot melalui Disdikbud Kota Balikpapan untuk membantu pengembangan sekolah swasta. Hal ini menyusul keterbatasan jumlah ruang rombongan belajar (rombel) yang ada di sekolah negeri.

“Rombel kita lebih dari cukup untuk kota Balikpapan, kalau di hitung dengan sekolah swasta, jangan berbicara sekolah negeri,” ujarnya, Rabu (3/7/2024).

Dikatakannya, di dalam undang-undang sudah jelas, kalau besaran kebutuhan sekolah negeri sebesar 70 persen dan sekolah swasta 30 persen. Dan seharusnya yang 30 persen ini harus bisa di hidupkan agar masyarakat tidak hanya terfokus untuk ke sekolah negeri.

“Kalau jumlah ruang belajar di Kota Balikpapan ini, jika di hitung secara menyeluruh, maka ketersediaan ruang belajar cukup untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP),” ungkapnya.

Hanya saja, Kata Politisi Partai NasDem ini, perhatian pemkot terhadap sekolah swasta masih belum mencapai 100 persen, baik itu memberikan bimbingan, maupun membina sekolah swasta dari segi kurikulum dan manajemen.

“Seharusnya mereka diberikan apresiasi, karena mereka dapat mendirikan sekolah swasta tanpa dibantu oleh pemerintah. Padahal mereka sama-sama bertujuan mencerdaskan anak bangsa,” tuturnya.

Dikatakannya, Pemkot Balikpapan seharusnya bisa menganggarkan melalui APBD agar peserta didik yang tidak mampu dan tempat tinggalnya berada dekat dengan sekolah swasta yang bagus, namun tidak bisa bersekolah di sekolah tersebut.

“Jadi jangan sampai anak didik yang berada di sekitar sekolah itu hanya melihat gedungnya saja yang mewah, tapi tidak bisa bersekolah disitu lantaran keterbatasan biaya,” ucapnya.

Kondisi ini, katanya, perlu peran pemerintah untuk bisa meminta kuotanya dengan menggunakan APBD, lalu masukan anak didik kurang mampu yang berada di sekitar sekolah ditempat tersebut.

“Seharusnya setiap kelulusan orang tua semuanya senang, tapi kenyataannya setiap kelulusan orang tua murid menangis, anaknya pun ikut menangis, karena sulitnya mencari sekolah,” tutupnya.