Balikpapan, Gerbangkaltim.com – Wali Kota Balikpapan H Rahmad Mas’ud meminta dukunga warganya untuk dapat meraih penghargaan Green Leadership Nirwasita Tantra yang digelar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Penghargaan Green Leadership Nirwasita Tantra merupakan bentuk apresiasi dari Pemerintah yang diberikan kepada Pimpinan Daerah baik eksekutif maupun legislatif, yang berhasil merumuskan dan menerapkan kebijakan dan program kerja, sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan menuju green economy.
Permintaan dukungan ini disampaikan langsung Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud dalam channel youtube Balikpapan Minfo TV yang diunggah pada Senin (15/11/2021) berdurasi 19 menit 58 detik.
Wali Kota Balikpapan H Rahmad Mas’ud dalam video ini memaparkan program pemerintah Kota Balikpapan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Salah satunya komitmen Kota Balikpapan dalam penataan ruang, dimana 52 persen dari luasan Kota Balikpapan saat ini dtetapkan sebagai kawasan lindung dan 48 persen kawasan budidaya yang bisa ditempati. Kemudian melarang adanya tambang batu bara di Kota Balikpapan serta pengurangan wadah plastik sekali pakai.
“Untuk indikator kinerja pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup terlihat dalam capaian indek kualitas lingkungan hidup Kota Balikpapan yang mana mana pada tahun 2020 mencapai indeks 63,54 naik dari tahun 2019 lalu yang 60,19,” ujar Rahmad Mas’ud.
Adapun upaya Pemerintah Kota Balikpapan untuk meningkatkan indeks lingkungan hidup fokus pada enam isu utama yakni, tata guna lahan, kualitas air, kualitas udara, resiko bencana, perkotaan dan tata kelola lingkungan.
Kata Rahmad, untuk tata guna lahan beberapa upaya yang dilakukan Pemkot Balikpapan pengawasan dan pengendalian perizinan pemanfaatan ruang, mewajibkan pembangunan bendali setiap pembangunan perumahan, penanganan lahan kritis dengan perbaikan kualitas tanah, melakukan konservasi ruang terbuka hijau.
“Ruang terbuka hijau Balikpapan sekitar 17.430 hektar, terdiri dari hutan lindung, taman wisata alam,hutan mangrove, serta taman dan hutan kota,” jelasnya.
Terkait isu kualitas air, katanya, pemerintah Kota Balikpapan berupaya peningkatan pengawasan perizinan bagi seluruh pelaku usaha, perumusan Perwali Pemanenan air hujan untuk mendorong air permukaan menjadi air baku secara alami.
“Sedangkan untuk isu kualitas, dimana indeks kualitas udara di Kota Balikpapan masih tergolong baik dengan nilai indeks 88,92 pada 2020 mengalami peningkatan dibandingkan dengan indeks tahun 2019 yang berada diangka 88,42,” paparnya.
Rahmad menabahkan, pada isu risiko bencana di Kota Balikpapan terbagi wilayah kecamatan yang rawan bencana longsor dan bencana banjir, adapun beberapa upaya yang dilakukan Pemkot Balikpapan untuk mengurangi risiko bencana ini seperti tidak memberikan izin mendirikan bangunan di lokasi yang rawan longsor, melakukan normalisasi saluran drainase, mewajibkan setiap perizinan pembangunan perumahan dan industri untuk melakukan pembukaan lahan secara bertahap.
“Kita akan membangun bendali yang dilengkapi dengan pintu air,” ungkapnya.
Selanjutnya pada isu perkotaan dimana pada kasus timbunan sampah di Kota Balikpapan pada 2020 rata-rata diangka 481,8 ton perhari, sehingga untuk mengantisipasi tingginya timbunan sampah tersebut beberapa kebijakan dikeluarkan Pemkot Balikpapan.
“Upaya kami dalam hal tersebut yakni dengan mengeluarkan Perwali nomor 38 tahun 2018 tentang pengelolaan sampah rumah tangga,serta penetapan Perda nomor 1 tahun 2019 tentang pengurangan produk atau kemasan plastik sekali pakai, serta pemanfaatan pengelolaan gas metana,”paparnya.
Terakhir isu tata kelola lingkungan salah satu kekuatan yang dimiliki Kota Balikpapan adalah partisipasi aktif warganya dalam upaya pengelolan lingkungan hidup contohnya program CGH dan Eco Office menjadi agenda tahunan untuk dilombakan sebagai pemacu semangat warga dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup di wilayahnya masing-masing.
“Dimana ntuk tahun 2020 penentuan isu prioritas di Kota Balikpapan melalui analisa data dan dokumen, kajian dengan melakukan konsultasi publik yang melibatan perguruan tinggi dan lembaga masyarakat,” tutupnya.
