Balikpapan Percepat Usulan Sekolah Rakyat, Targetkan Pembangunan Dimulai 2027

Balikpapan, Gerbangkaltim.com — Pemerintah Kota Balikpapan mempercepat pengajuan pembangunan program Sekolah Rakyat yang diinisiasi pemerintah pusat sebagai solusi pendidikan berasrama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Wakil Wali Kota Balikpapan, Dr Ir H. Bagus Susetyo, MM., mengatakan, saat ini fokus utama pemerintah kota adalah menyempurnakan proposal serta melengkapi legalitas lahan agar dapat segera masuk dalam proses registrasi di Kementerian Sosial.

“Sekolah ini bukan sekadar ruang belajar, tetapi kawasan pendidikan menyeluruh. Di dalamnya ada gedung belajar, asrama, dapur, tempat ibadah, hingga lapangan olahraga,” ujar Bagus, Jumat (1/5/2026).

Program Sekolah Rakyat dirancang dengan konsep boarding school yang menyasar anak-anak dari keluarga kategori desil 1 hingga 5. Fasilitasnya mencakup jenjang pendidikan dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas dalam satu kawasan terpadu.

Menurut Bagus, kebutuhan lahan menjadi salah satu aspek krusial dalam pengajuan program tersebut.

“Karena konsepnya terpadu, minimal membutuhkan lahan sekitar 6,8 hingga 7 hektare,” katanya.

Pemkot Balikpapan telah menyiapkan dua alternatif lokasi. Lokasi pertama berada di Balikpapan Timur dengan luas sekitar 7 hektare.

Sementara lokasi kedua berada di Balikpapan Utara, tepatnya di kawasan bumi perkemahan dengan total luas lahan 20 hektare, di mana sekitar 7 hektare akan dialokasikan untuk pembangunan sekolah.
Namun, pengajuan sebelumnya sempat terkendala masalah administrasi. Lahan yang diajukan masih berstatus surat keterangan aset pemerintah kota dan belum memiliki sertifikat resmi.

Untuk itu, Pemkot kini berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) guna mempercepat proses sertifikasi. Meski demikian, pemerintah tetap diminta untuk segera memasukkan proposal.

“Kementerian menyarankan proposal tetap segera masuk agar terdaftar lebih dulu, sambil proses sertifikasi kita kejar. Legalitas ini penting karena harus benar-benar menjadi aset resmi pemerintah kota,” ujar Bagus.

Ia menambahkan, program Sekolah Rakyat menjadi peluang strategis untuk meningkatkan daya tampung pendidikan di Balikpapan, khususnya bagi lulusan SD dan SMP yang belum tertampung di sekolah negeri.

Selain itu, seluruh pembiayaan pembangunan fisik akan ditanggung pemerintah pusat sehingga tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Di sisi lain, Pemkot Balikpapan juga tengah mempercepat sertifikasi aset daerah. Dari total sekitar 1.400 parsel, sebanyak 150 bidang menjadi prioritas untuk disertifikasi, termasuk sekolah dan gedung pemerintahan.

Langkah ini dinilai penting untuk mengamankan aset dari potensi sengketa hukum di masa mendatang.
Jika seluruh proses berjalan sesuai rencana, pemerintah menargetkan penetapan lokasi dapat dilakukan pada tahun ini dan pembangunan fisik Sekolah Rakyat dimulai pada 2027.

“Ini bukan sekadar proyek pendidikan, tetapi investasi masa depan. Kami ingin memastikan setiap anak, tanpa memandang kondisi ekonomi, memiliki akses pendidikan yang layak,” kata Bagus. (HP/Adv Kominfo Balikpapan).