Balikpapan Perkuat Komitmen Kota Inklusif, Gandeng Australia melalui Program Inklusi

Balikpapan, Gerbangkaltim.com — Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan kota yang inklusif, ramah, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.

Hal ini ditegaskan dalam kunjungan Duta Besar Australia untuk Indonesia, Roderick Brazier, dalam agenda kolaborasi Program Inklusi Australia-Indonesia di Kelurahan Telaga Sari, Jumat (24/4/2026).

Asisten II Bidang Perekonomian, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat Pemkot Balikpapan, Andi M Yusri, menyebut kunjungan tersebut menjadi momentum strategis untuk memperkuat kemitraan antara Indonesia dan Australia dalam mendorong pembangunan inklusif.

“Atas nama Pemerintah Kota Balikpapan, kami menyambut baik kunjungan Duta Besar Australia. Ini menjadi kehormatan sekaligus peluang untuk memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan masyarakat inklusif,” ujar Andi Yusri.

Ia menjelaskan, komitmen Balikpapan sebagai kota inklusi diwujudkan melalui berbagai kebijakan dan regulasi yang berpihak pada penyandang disabilitas. Di sektor ketenagakerjaan, Pemkot telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 yang mewajibkan perusahaan swasta mempekerjakan minimal 1 persen tenaga kerja disabilitas, serta 2 persen untuk instansi pemerintah daerah dan BUMD.

Sementara di bidang pendidikan, Pemkot Balikpapan juga telah mengatur melalui Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2018 agar setiap kecamatan memiliki minimal satu sekolah dasar dan satu sekolah menengah pertama inklusif, serta layanan pendidikan anak usia dini yang ramah bagi semua kalangan.

“Selain itu, kami juga tengah mempercepat penyusunan peraturan daerah tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagai penguatan landasan hukum yang lebih komprehensif,” kata Andi.

Dukungan Pemerintah Australia melalui Program Inklusi, khususnya implementasi Program SOLIDER sejak 2022, juga dinilai memberi dampak signifikan. Program tersebut telah menjangkau enam kelurahan di Balikpapan, termasuk Telaga Sari, dengan total 335 penyandang disabilitas menerima pendampingan.

Pendampingan mencakup pelatihan keterampilan seperti menjahit, membatik, kewirausahaan, hingga pelatihan konten kreator. Selain itu, peningkatan kapasitas aparatur dilakukan melalui pelatihan GEDSI serta penguatan layanan inklusif di tingkat lokal.

Dalam aspek layanan publik, Pemkot Balikpapan terus meningkatkan aksesibilitas, mulai dari fasilitas kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, hingga pembangunan infrastruktur ramah disabilitas seperti guiding block dan pelayanan publik inklusif.

Capaian lain yang dinilai penting adalah terbentuknya Kelompok Difabel Kelurahan (KDK) di enam wilayah sebagai wadah partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam perencanaan pembangunan. Selain itu, Forum Difabel Kota Balikpapan juga telah dibentuk sebagai ruang advokasi yang lebih terbuka.

“Keberhasilan ini tidak lepas dari kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, akademisi, media, hingga dukungan dari Pemerintah Australia,” ujarnya.

Ke depan, Pemkot Balikpapan berkomitmen memperluas jangkauan program inklusi ke lebih banyak wilayah, meningkatkan aksesibilitas layanan, serta membuka peluang kerja dan kewirausahaan bagi penyandang disabilitas.

Andi menegaskan bahwa penyandang disabilitas merupakan bagian penting dalam pembangunan yang memiliki hak setara untuk berkembang.

“Kami berharap kemitraan Indonesia dan Australia terus diperkuat. Balikpapan siap menjadi contoh praktik baik yang bisa direplikasi di daerah lain,” kata dia.

Kunjungan ini diharapkan semakin mempererat kerja sama kedua negara dalam mewujudkan masyarakat yang inklusif dan berkeadilan, sekaligus memperkuat posisi Balikpapan sebagai kota global yang nyaman bagi semua kalangan. (HP/Adv Kominfo Balikpapan).