BBM Subsidi Berau Diawasi Ketat, Antrean SPBU Jadi Sorotan

BBM Subsidi
Polres Berau menggelar rapat koordinasi bersama Pertamina, pemerintah daerah dan pengelola SPBU untuk memperkuat pengawasan distribusi BBM bersubsidi serta menata antrean kendaraan.

BERAU, Gerbangkaltim.com – BBM subsidi di Berau menjadi perhatian Polres Berau setelah antrean panjang kendaraan dan persoalan kelancaran distribusi muncul di sejumlah SPBU. Untuk memastikan penyaluran tetap tepat sasaran, kepolisian menggelar rapat koordinasi bersama Pertamina, pemerintah daerah dan pengelola SPBU se-Kabupaten Berau.

Rapat Koordinasi (Rakor) pengawasan dan penyaluran BBM bersubsidi tersebut digelar Satuan Reserse Kriminal Polres Berau di Ruang Gelar Sat Reskrim Polres Berau, Jalan Gatot Subroto, Senin (10/8/2026).

Pertemuan tersebut dipimpin Kasat Reskrim Polres Berau AKP Muhammad Fajri. Hadir pula perwakilan PT Pertamina Patra Niaga, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Berau serta para pengelola SPBU yang beroperasi di wilayah tersebut.

Rakor menjadi forum untuk membahas kondisi penyaluran BBM bersubsidi sekaligus mencari langkah bersama dalam merespons keluhan masyarakat mengenai antrean kendaraan yang terjadi di sejumlah titik.

Selain persoalan antrean, mekanisme distribusi dan potensi penyimpangan juga menjadi perhatian. Kepolisian ingin memastikan BBM bersubsidi yang disalurkan melalui SPBU benar-benar diterima masyarakat yang memenuhi ketentuan.

Kasat Reskrim Polres Berau AKP Muhammad Fajri mengatakan koordinasi diperlukan agar seluruh pihak memiliki pemahaman dan langkah pengawasan yang sama.

“Kami ingin mengetahui secara langsung persoalan yang terjadi di lapangan, mulai dari keterbatasan kuota, mekanisme pengawasan hingga kemungkinan adanya penyalahgunaan QR Code dan identitas kendaraan. BBM bersubsidi harus dapat diterima masyarakat yang memang memiliki hak,” ujarnya.

Pengawasan Distribusi Diperketat

Menurut Fajri, pengawasan tidak hanya dilakukan oleh kepolisian. Keterlibatan pemerintah daerah, Pertamina dan pengelola SPBU diperlukan untuk memastikan seluruh proses distribusi berjalan sesuai ketentuan.

Pengawasan secara bersama juga dinilai penting untuk mengantisipasi penyimpangan yang dapat mengganggu ketersediaan BBM bagi masyarakat. Apabila distribusi berjalan tidak sesuai aturan, persoalan tersebut berpotensi menimbulkan keresahan dan berdampak terhadap keamanan serta ketertiban masyarakat.

Dalam rakor tersebut, Polres Berau memberikan sejumlah penekanan kepada pengelola SPBU. Salah satunya berkaitan dengan peningkatan pengawasan selama proses pengisian BBM dan penerapan ketentuan terhadap konsumen.

Kepolisian juga menyoroti pentingnya penataan antrean kendaraan. Antrean yang tidak tertib tidak hanya mengganggu kelancaran pelayanan, tetapi juga dapat memicu gesekan antar-pengguna kendaraan maupun menghambat aktivitas masyarakat di sekitar SPBU.

Karena itu, pengelola SPBU diminta memperhatikan mekanisme antrean agar pelayanan dapat berlangsung lebih teratur dan situasi di lingkungan SPBU tetap kondusif.

Polres Berau Pantau Penyaluran BBM Subsidi

Dari hasil pembahasan, Polres Berau bersama instansi terkait dan pengelola SPBU menyepakati sejumlah langkah tindak lanjut. Pengawasan distribusi akan diperkuat, sementara koordinasi akan ditingkatkan apabila ditemukan kendala dalam proses penyaluran di lapangan.

Penataan antrean kendaraan juga menjadi bagian dari langkah yang disepakati untuk menjaga ketertiban sekaligus memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Polres Berau menegaskan pemantauan terhadap distribusi BBM bersubsidi akan terus dilakukan. Pengawasan tersebut diarahkan untuk memastikan penyaluran berlangsung tertib, transparan dan sesuai sasaran.

Langkah ini sekaligus menjadi bentuk perlindungan terhadap masyarakat yang memang berhak memperoleh BBM bersubsidi. Dengan pengawasan yang lebih terintegrasi, persoalan antrean panjang maupun potensi penyimpangan diharapkan dapat ditekan.

Kolaborasi antara kepolisian, pemerintah daerah, Pertamina dan pengelola SPBU menjadi kunci agar distribusi BBM bersubsidi di Berau dapat berjalan lebih baik. Bukan hanya soal memastikan bahan bakar tersedia, tetapi juga memastikan proses penyalurannya berlangsung sesuai aturan dan tidak merugikan masyarakat.

Sumber: Humas Polda Kalimantan Timur

Tinggalkan Komentar