DPRD
Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan, Parlindungan Sihotang

Dewan Masih Soroti Keterlambatan Pembagian Seragam Sekolah Gratis

Balikpapan, Gerbangkaltim.com – Komisi IV DPRD Kota Balikpapan menyoroti perubahan anggaran pengadaan seragam gratis yang berdampak pada terlambatnya pemberian seragam gratis kepada peserta didik baru tahun 2022/2023.

Pada Penetapan APBD murni tahun 2022 untuk pembiayaan pengadaan seragam gratis sebesar Rp 19,6 miliar. Namun, terjadi perubahan anggaran menjadi Rp 23 miliar.

Hal ini terjadi karena ada peserta didik yang belum terdata, terutama untuk sekolah setingkat MI, Mts dan SKB, sehingga terjadi perubahan anggaran yang telah dialokasikan untuk pengadaan seragam gratis tersebut, selain itu pergeseran anggaran ini juga harus menunggu persetujuan dari Pemprov Kaltim.

Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan, Parlindungan Sihotang menanggapi keterlambatan pembagian seragam sekolah gratis ini mengatakan, pembahasan pembiayaan dalam APBD sifatnya tetap. Ini artinya anggaran yang diketok sudah sesuai kebutuhan di lapangan, juga termasuk mengenai kemungkinan ada kenaikan biaya barangnya.

“Harusnya di awal pemerintah sudah menyiapkan itu. Kan ini bagian dari RPJMD Walikota terpilih dan RPJMD kan bukan minggu kemarin dibuat tapi sudah jauh-jauh hari. Pada saat kampanye itu sudah ada,” ujarnya, Kamis (14/7/2022).

Parlindungan juga mempertanyakan alasan spesifikasi barang sebagai penyebab pergeseran anggaran. Karena pengajuan anggaran dari satuan kerja biasanya sudah lengkap dengan spesifikasi atas barang dan jasa, sehingga proses pelaksanaan tidak keluar dari petunjuk teknis yang sudah tertera.

“Seperti apa sih spek seragamnya.Kami juga belum tahu. Kok baru sekarang bahas spesifikasi. Yang terpenting layak dan nyaman dipakai,” jelasnya.

Harus Pemkot Balikpapan,katanya, sudah bisa melakukan langkah antisipasi sejak awal, dimana salah satunya persoalan spesifikasi barang yang harus fix ketika pengajuan anggaran.

“Ini menjadi bahan nanti akan melakukan evaluasi kepada dinas pendidikan terkait hal ini, sehingga tidak menimbulkan gejolak yang baru di masyarakat,” ungkapnya.
Dikatakannya, Pemkot Balikpapan harusnya telah menentukan beberapa penjual baju sekolah di Kota Balikpapan, sehingga peserta didik baru tinggal memilih seragam sesuai dengan ukuran baju masing-masing peserta didik.

“Berarti ini kan sudah siap sistem, tapi janji belum siapkan sistem. Sehingga masyarakat mengeluarkan biaya,” tutupnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

%d blogger menyukai ini: