PASER, Gerbangkaltim.com – Pemerintah menegaskan belum akan menaikkan harga Pertalite dan solar subsidi pada kuartal III tahun 2022. Namun demikian, pemerintah akhirnya bakal memilih opsi pembatasan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis subsidi untuk mengurangi beban APBN sekaligus menjaga inflasi.
Hal itu diungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bahwa pemerintah tengah merancang pembatasan pembelian bahan bakar dengan skema subsidi perorangan.
“Sistemnya masih dirancang karena harus on dulu,” paparnya saat ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Sabtu (20/8/2022) dilansir cnbc indonesia.
“kita bicara subsidi perorangan bukan kendaraan,” ucap Airlangga.
Menurutnya, Presiden belum memberikan arahan terkait dengan kenaikan harga.
“Tidak kuartal III, yang penting kita lihat tahun depan. Message-nya menunggu keputusan Presiden”, kata Airlangga.
Menyoroti rencana pemerintah yang tengah merancang pembatasan pembelian bahan bakar dengan skema subsidi perorangan, Pemerhati Politik dan Hukum ‘PATIH’ di Paser Muchtar Amar, SH angkat bicara terkait besaran kuota Pertalite dan Solar Subsidi selama ini di Kalimantan Timur.
“kan kalau di berita permintaan Pertalite dan Solar Subsidi menurut pemerintah meningkat, pertanyaannya berapa sih jumlah kuota subsidinya di Kaltim?”.
Dia mengaku heran, sepengetahuannya di Paser “realita di lapangan saat ini jumlah SPBU reguler hanya 5 titik, selebihnya 2 titik SPBU mini di Batu Sopang dan Pasir Belengkong, jika permintaan disini pun meningkat berapa pula kuotanya?”, tanya dia lewat whatsapp kepada wartawan Sabtu 20/08/2022.
Untuk diketahui di Paser, seluruh SPBU Reguler dan SPBU Mini mendapatkan kuota Pertalite subsidi, namun tidak untuk Solar Subsidi.
“masyarakat pasti tau lah, hanya Pertalite Subsidi yang ada di setiap SPBU, untuk Solar Subsidi hanya satu tempat di SPBU Reguler, selebihnya di SPBU Mini”, urai Amar.
Dia pun menerangkan “indikator peningkatan permintaan di Paser tampak jelas dari data jumlah kendaraan ataupun jumlah permesinan yang digunakan, tapi jumlah kuota subsidi seharusnya diterima belum tampak jelas berapa terealisasinya, adil atau tidak di Paser”.
Menurut data Kuota dan Realisasi Biosolar (B30) Pertamina per Kota/Kabupaten Tahun 2021, di Paser kuotanya 4.506 KL, yang terealisasi hanya 3.168 KL, dilansir dari pertamina.com Sabtu 20/08/2022 pukul 21.30 Wita.
Dari data tersebut, “kuota terbesar Samarinda 50.375 KL, namun demikian yang terealisasi hanya 39.253 KL, pertanyaannya mengapa bisa tidak terealisasi?, padahal antrian dimana-mana terjadi, terus kemana rimbanya yang tak tereaslisasi itu?, belum lagi untuk Pertalite Subsidi, ini bisa diklarifikasi ke Pemerintah dan Pertamina”, tegas dia.
Amar menyayangkan “pelaksanaan dan pengawasan sistem distribusi kuota subsidi BBM masih menciderai nilai-nilai keadilan, baik itu keadilan kuota di daerah maupun keadilan perseorangan yang bakal menerima subsidi itu”.
Padahal menurutnya jika pelaksanaannya tepat sasaran berkeadilan sangat membantu kuatkan pondasi ekonomi masyarakat.
“subsidi itu baik untuk masyarakat, namun jika yang di subsidi itu barangnya, maka perbaikilah sistem distribusinya dan tindak tegas ke akarnya, jika tidak APBN jebol tak bermanfaat, mungkin masih lebih baik perseorangannya yang diberi subsidi, pasti bangkit lebih kuat sambil di-investigasi penyaluran kuotanya melalui pembatasan”, pungkasnya. (GK)
