Listrik Berau Masuk RTRW, PLTA Kelay Siap Penopang Wisata

Kawasan aliran sungai di Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau, yang diproyeksikan masuk dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai lokasi pembangunan PLTA Kelay guna menopang kebutuhan energi listrik sektor pariwisata daerah.

TANJUNG REDEP, Gerbangkaltim.com – Akselerasi pengembangan sektor pariwisata dan investasi ekonomi di Kabupaten Berau menuntut kesiapan infrastruktur dasar yang tangguh, terutama keandalan pasokan energi listrik. Menjawab tantangan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Berau secara resmi mengintegrasikan rencana strategis ketenagalistrikan jangka panjang—termasuk proyek raksasa Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kelay—ke dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Berau.

Kepala Bidang Tata Ruang DPUPR Berau, Sekhnurdin, mengungkapkan bahwa pesatnya pertumbuhan kawasan wisata dan masuknya investasi ke Kabupaten Berau akan membawa konsekuensi logis terhadap melonjaknya konsumsi daya listrik. Oleh karena itu, penguatan ketahanan energi nasional berbasis potensi energi terbarukan lokal harus dipetakan sejak dini dalam regulasi tata ruang daerah.

“Aspek kelistrikan dan ketercukupan daya harus dipersiapkan sejak sekarang agar lompatan pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi daerah dapat berjalan lancar dengan dukungan infrastruktur yang memadai,” ujar Sekhnurdin, Rabu (23/9/2026).

Selain memplot kawasan PLTA Kelay di Kecamatan Kelay sebagai tulang punggung pasokan listrik ramah lingkungan, Pemkab Berau juga menyiapkan skema kolaborasi strategis bersama PT PLN (Persero). Kerja sama ini mencakup rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) yang bakal difokuskan di kawasan Samburakat, Kecamatan Gunung Tabur.

Langkah terpadu ini diproyeksikan mampu menjamin kepastian pasokan listrik bagi kawasan industri pendukung, perhotelan, hingga destinasi wisata unggulan di seluruh pelosok Berau. Kendati demikian, Sekhnurdin menjelaskan bahwa integrasi ketenagalistrikan dalam RTRW ini berjalan beriringan dengan penyelesaian batas administrasi wilayah dari pemerintah pusat serta komitmen menjaga Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Pemkab Berau menargetkan seluruh payung hukum penataan ruang ini rampung dan memiliki kepastian penuh pada tahun 2027 mendatang.