May Day 2026: Buruh Balikpapan Desak Hapus Outsourcing, Wali Kota Siap Perjuangkan

Balikpapan, Gerbangkaltim.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan memperingati Hari Buruh Internasional 2026 (May Day) dengan tema “Kolaborasi Mewujudkan Kemajuan Industri Kesejahteraan Pekerjaan” dengan satu tekad, satu tujuan, sejahtera bersama.

Kegiatan tersebut digelar di Auditorium Balai Kota Balikpapan dengan dihadiri ratusan perwakilan buruh dengan dengan nuansa dialogis antara pemerintah dan kalangan pekerja, Jumat (1/5/2026).

Wali Kota Balikpapan, Dr H Rahmad Mas’ud, SE., ME., menegaskan, hubungan antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja harus dibangun atas dasar sinergi untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus meningkatkan taraf hidup buruh.

“Saya hadir bukan hanya sebagai wali kota, tetapi juga bagian dari keluarga besar buruh. Saya memahami bagaimana kehidupan pekerja karena saya pernah menjalaninya,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, pengalaman masa lalunya sebagai tenaga bongkar muat hingga pernah memimpin Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) menjadi landasan moral dalam memperjuangkan kebijakan yang berpihak kepada pekerja.

Dalam paparannya, Rahmad juga menyinggung kondisi ekonomi Balikpapan yang dinilai cukup stabil. Ia menyebut angka kemiskinan berada di kisaran 1,8 persen, yang menurutnya mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh investasi dan terbukanya lapangan kerja.

“Ini menunjukkan perekonomian kita bergerak baik. Tapi tentu masih ada yang harus kita benahi bersama,” katanya.

Meski demikian, sejumlah tuntutan buruh tetap mencuat dalam forum tersebut.

Perwakilan Forum Komunikasi Serikat Pekerja dan Serikat Buruh Kota Balikpapan, Budi Satria, secara langsung menyampaikan aspirasi terkait penghapusan sistem outsourcing.

Menurut Budi, sistem tersebut menimbulkan ketidakpastian kerja karena pekerja harus terus menunggu perpanjangan kontrak.

“Setiap tahun kami harus menghadapi ketidakpastian. Ini yang membuat pekerja merasa tidak aman,” ujarnya.

Selain itu, buruh juga mendorong peningkatan kesejahteraan melalui kenaikan upah minimum kota (UMK) serta penguatan hubungan industrial yang lebih adil.

Menanggapi hal tersebut, Rahmad menyatakan dukungannya terhadap aspirasi pekerja, termasuk soal penghapusan outsourcing. Namun, ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat.

“Kami di daerah akan memfasilitasi dan menyampaikan aspirasi ini ke tingkat yang lebih tinggi,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa praktik di perusahaan yang pernah dikelolanya menunjukkan komitmen terhadap kesejahteraan pekerja, di mana karyawan dengan kinerja baik dapat diangkat menjadi pegawai tetap setelah dua tahun.

Dalam kesempatan itu, Rahmad mengajak semua pihak untuk mengedepankan komunikasi terbuka dalam menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan.

“Kalau kita duduk bersama dan berdialog, peluang solusi itu jauh lebih besar dibandingkan hanya menyampaikan aspirasi tanpa komunikasi langsung,” tuturnya.

Peringatan May Day di Balikpapan tahun ini berlangsung tertib dan kondusif, meskipun diwarnai penyampaian aspirasi yang tegas dari kalangan buruh.

Forum tersebut menjadi ruang pertemuan antara pekerja dan pemerintah dalam membahas isu perlindungan tenaga kerja serta kepastian kerja di daerah. (HP/Adv Kominfo Balikpapan).