Balikpapan, Gerbangkaltim.com -Sesuai aturan dari pemerintah, para petani yang diperbolehkan membeli pupuk bersubsidi hanya petani cabai, padi dan bawang, sehingga banyak petani khususnya di Kota Balikpapan terdampak dengan pembelian pupuk bersubsidi.
Dengan adanya kebijakan ini, para petani merasa keberatan jika menggunakan pupuk non subsidi, dikarenakan harga jual pupuk non subsidi sangat berbeda jauh dari harga pupuk bersubsidi hingga tiga kali lipat.
Terkait hal ini, Anggota Komisi II DPRD Kota Balikpapan Pantun Gultom mengatakan, di Kota Balikpapan para petani mayoritas petani holtikultura, sedangkan pupuk bersubsidi hanya diperbolehkan untuk para petani cabai, bawang dan padi.
Tak hanya itu, agar bisa mendapatkan pupuk bersubsidi para petani harus mengisi aplikasi pendaftaran jenis tanaman yang di tanam. Dengan berlatar belakang petani holtikultura, maka para petani di Balikpapan mengisi aplikasi hortikultura.
“Mereka mengisi form hortikultura dan ternyata holtikultura tidak bisa mendapatkan pupuk bersubsidi. Ini yang menjadi kendala,” ujarnya.
Pantun mengatakan, dengan adanya permasalahan ini seharusnya pemerintah kota dapat membantu para petani, sehingga tidak berharap pada pemerintah pusat. Dirinya sudah menerima keluhan dari petani cabai yang tidak mendapatkan pupuk bersubsidi padahal itu adalah petani cabai.
“Dalam posisi begitulah perlu kehadiran pemerintah kota, untuk melindungi masyarakatnya. Seharusnya bisa berkomunikasi dengan pemerintah pusat, kalau di daerah saya tidak ada petani bawang, cabai karena jenis tanahnya nggak bisa ditanamin bawang yang bisa holtikultura. Jadi tetap bisa support kasih subsidi, kalau tidak ada yang bersuara begitu ya tidak bisa,” paparnya.
Pihaknya akan mencoba mempertanyakan kepada Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan (DP3) Kota Balikpapan tentang permasalahan ini.
Sementara itu, Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan (DP3) Kota Balikpapan Heria Prisni mengatakan jika sudah membuat surat kepada Pemerintah Pusat, agar para petani bisa dapat pupuk bersubsidi. Pasalnya, terdapat 4 ribu petani yang tergabung dalam 305 kelompok tani.
“Kita sudah bikin surat untuk memperbaiki, sehingga nanti dipisahkan. Berapa tomat, berapa cabai. Jadi nanti cabai itu yang mendapat subsidi,” ungkapnya.
Pihaknya melakukan sosialisasi kepada para petani di Kota Balikpapan supaya bisa beralih menggunakan pupuk organik, dengan memanfaatkan kotoran sapi di Rumah Potong Hewan (RPH) untuk bisa dijadikan pupuk, sehingga tidak bergantungan kepada pupuk kimia.
“Kita sosialisasi kepada mereka untuk membuat pupuk sendiri,” serunya.
