Parkir Tak Boleh Lagi Semrawut, Dishub Balikpapan Perketat Aturan bagi Pelaku Usaha

Balikpapan, Gerbangkaltim.com – Persoalan parkir yang kerap memicu kepadatan lalu lintas di kawasan perdagangan menjadi perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan. Mulai 2027, Pemkot menargetkan seluruh pasar memiliki fasilitas parkir yang memadai. Pelaku usaha pun akan diwajibkan memenuhi ketentuan penyediaan lahan parkir sesuai skala kegiatan usahanya.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkot Balikpapan membenahi tata kelola lalu lintas, terutama di kawasan pasar dan pusat usaha yang memiliki aktivitas kendaraan cukup tinggi.

Kepala Dishub Kota Balikpapan, Muhammad Fadli Pathurrahman mengatakan, pertumbuhan aktivitas perdagangan harus diimbangi dengan penyediaan fasilitas pendukung yang memadai. Salah satunya adalah lahan parkir yang mampu menampung kendaraan pengunjung.

Menurut dia, persoalan parkir tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah. Pengelola pasar maupun pemilik usaha harus ikut bertanggung jawab agar aktivitas ekonomi tidak menimbulkan gangguan terhadap kelancaran lalu lintas.

“Setiap pelaku usaha harus memenuhi ketentuan Andalalin atau Rekomtek. Ini penting agar aktivitas usaha tidak menimbulkan persoalan lalu lintas di lingkungan sekitarnya,” kata Fadli, Rabu (11/11/2026).

Dishub juga akan melakukan penertiban terhadap usaha yang belum memenuhi persyaratan tersebut. Termasuk tempat usaha yang belum menyediakan fasilitas parkir sesuai standar operasional prosedur (SOP).

Kapasitas parkir nantinya harus disesuaikan dengan skala usaha, salah satunya berdasarkan jumlah tempat duduk atau seat yang tersedia. Dengan perhitungan tersebut, kebutuhan parkir diharapkan tidak lagi diabaikan ketika sebuah usaha mulai beroperasi.

Sejumlah kawasan perdagangan seperti Balikpapan Baru, Lamo, dan Gang Stik turut menjadi perhatian dalam penerapan ketentuan tersebut.

Fadli menegaskan, penyediaan lahan parkir harus direncanakan secara proporsional. Sebab, keterbatasan ruang parkir berpotensi mendorong pengunjung memarkir kendaraan di badan jalan, yang pada akhirnya mengurangi kapasitas jalan dan mengganggu pengguna jalan lainnya.

Petakan Lokasi Parkir dan Siapkan Rambu

Fadli menyebutkan, proses pengukuran untuk kebutuhan penataan tersebut telah diselesaikan. Selanjutnya, pemasangan rambu akan dilakukan untuk memberikan kejelasan mengenai lokasi parkir kendaraan roda dua maupun roda empat.

Pengaturan juga mencakup parkir di tepi jalan umum, sehingga masyarakat dapat mengetahui titik-titik yang diperbolehkan untuk parkir maupun kawasan yang dilarang menjadi tempat berhenti dan memarkir kendaraan.

Program penataan ini ditargetkan mulai direalisasikan pada tahun anggaran 2027

Pemkot Balikpapan berharap kebijakan tersebut tidak hanya mengurangi kesemrawutan parkir, tetapi juga mendorong kesadaran pengelola pasar dan pelaku usaha untuk menyediakan fasilitas yang menjadi bagian dari tanggung jawab mereka.

Dengan demikian, pertumbuhan pusat perdagangan dan kegiatan usaha di Balikpapan diharapkan dapat berjalan seiring dengan ketertiban ruang publik serta kelancaran arus lalu lintas.