Pembangunan Tahap II IKN Dikebut, Target Ibu Kota Politik 2028 Kian Dipacu

Suasana monitoring dan evaluasi pembangunan Tahap II Ibu Kota Nusantara yang dipimpin Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono bersama kementerian, investor, dan pelaksana proyek untuk memastikan target pembangunan IKN 2028 berjalan sesuai rencana.

Gerbangkaltim.com, Nusantara – Pembangunan Tahap II Ibu Kota Nusantara (IKN) terus dipercepat untuk mengejar target menjadikan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik Indonesia pada 2028. Guna memastikan seluruh proyek berjalan sesuai jadwal, Otorita IKN melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala bersama kementerian, investor, kontraktor, hingga konsultan konstruksi.

Evaluasi tersebut digelar di Multifunction Hall, Gedung Kemenko 1, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Selasa (14/7/2026). Forum ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi lintas sektor sekaligus mengidentifikasi berbagai tantangan yang muncul selama proses pembangunan berlangsung.

Pembangunan IKN saat ini didukung melalui tiga skema pembiayaan, yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), serta investasi swasta. Ketiga sumber pendanaan tersebut diharapkan mampu mempercepat penyelesaian infrastruktur utama yang menjadi fondasi ibu kota baru.

Melalui APBN yang dikelola Otorita IKN, terdapat 40 paket pekerjaan fisik. Dari jumlah tersebut, sembilan paket telah rampung pada 2025, 15 paket masih dalam tahap konstruksi, sedangkan 16 paket lainnya memasuki proses persiapan lelang.

Berbagai proyek yang masih dikerjakan meliputi pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif, gedung perkantoran pemerintahan, jaringan jalan, embung, kolam retensi, hingga sistem perpipaan air minum sebagai bagian dari pengembangan layanan dasar perkotaan di IKN.

Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum menangani 90 paket pekerjaan, dengan capaian 78 paket telah selesai dan 12 paket masih berjalan. Proyek yang masih berlangsung antara lain pembangunan Jalan Tol IKN, duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek, serta sejumlah ruas jalan pendukung yang akan meningkatkan konektivitas menuju kawasan inti pemerintahan.

Di sektor permukiman, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mengelola 12 paket pembangunan. Sebanyak 11 paket telah selesai, sedangkan satu paket masih dalam tahap konstruksi berupa pembangunan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang direlokasi sebagai bagian dari penataan kawasan IKN.

Partisipasi sektor swasta juga terus menunjukkan perkembangan positif. Hingga pertengahan Juli 2026, sebanyak 67 pelaku usaha telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Otorita IKN.

Dari total kerja sama tersebut, sembilan proyek telah selesai dibangun, sedangkan enam proyek lainnya memasuki tahap konstruksi. Proyek-proyek tersebut mencakup Kampus Universitas Gunadarma Nusantara, Rumah Sakit Abdi Waluyo, Teras by Plataran, apartemen yang dikembangkan PT Star Bright International Investment, kawasan campuran PT Fajar Maju Karya Gemilang, serta apartemen milik PT Dian Jaya Indonesia.

Selain investasi langsung, pembangunan juga diperkuat melalui skema KPBU. Saat ini terdapat 13 proyek prakarsa, terdiri atas tujuh proyek sektor hunian dan enam proyek sektor jalan.

Dalam waktu dekat, pembangunan melalui skema KPBU akan memasuki tahap konstruksi 108 unit rumah tapak yang diprakarsai PT Intiland Development Tbk serta delapan menara rumah susun yang dikembangkan PT Nindya Karya.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa percepatan pembangunan tidak boleh mengesampingkan aspek keselamatan kerja maupun kualitas hasil pembangunan.

Menurutnya, penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) harus semakin diperketat agar setiap proyek dapat berjalan aman sekaligus memenuhi standar pembangunan berkelanjutan.

“K3 kita harus lebih ketat lagi. Kecelakaan bisa saja terjadi, tetapi harus kita minimalkan. Kita bekerja cepat, tetapi tetap aman dan nyaman. Target kita adalah 2028. Tiga pilar pembangunan IKN tetap menjadi pegangan, yaitu kualitas, estetika, dan keberlanjutan lingkungan,” ujar Basuki.

Selain mengevaluasi progres fisik, forum monitoring tersebut juga membahas berbagai persoalan teknis di lapangan, mulai dari koordinasi antarinstansi, percepatan pelaksanaan proyek, hingga sinkronisasi pembangunan yang berasal dari APBN, investasi swasta, maupun skema KPBU.

Melalui evaluasi rutin tersebut, Otorita IKN berharap seluruh tahapan pembangunan dapat berjalan sesuai rencana sehingga target menjadikan Nusantara sebagai pusat pemerintahan Indonesia pada 2028 dapat direalisasikan secara optimal.