Pemkab Berau Tanggapi 18 Tuntutan, BBM hingga Pariwisata

TANJUNG REDEP, Gerbangkaltim.com — Pemkab Berau menerima audiensi Aliansi Masyarakat Berau yang menyampaikan 18 tuntutan terkait berbagai persoalan daerah, mulai dari pengembangan pariwisata, infrastruktur, kesehatan, ketenagakerjaan, kelistrikan hingga ketersediaan bahan bakar minyak (BBM).

Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Sangalaki, Kantor Bupati Berau, Selasa (15/9/2026). Sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) hadir dalam audiensi untuk memberikan penjelasan secara langsung sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Bupati Berau Sri Juniarsih Mas mengatakan, pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap aspirasi yang disampaikan masyarakat. Namun, pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran, kewenangan, serta ketentuan yang berlaku.

Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah pariwisata. Sri Juniarsih menyebut pengembangan pariwisata menjadi bagian penting dalam arah pembangunan Berau, khususnya sebagai salah satu sektor strategis untuk menopang perekonomian daerah setelah aktivitas pertambangan.

“Pariwisata pasti akan kita prioritaskan, apalagi ini adalah sumber daya pascatambang,” ujar Sri Juniarsih.

Ia juga menyinggung pengawasan terhadap kegiatan di wilayah laut, termasuk aktivitas yang berkaitan dengan LOB. Pemerintah daerah, kata dia, terus melakukan pengawasan agar kegiatan tersebut tidak menimbulkan kerusakan terhadap ekosistem laut.

Di bidang infrastruktur dan kesehatan, Pemkab Berau menyampaikan bahwa pembenahan dilakukan secara bertahap. Pemerintah juga mempersiapkan pembangunan rumah sakit baru dan menyediakan ambulans speedboat untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir.

“Terkait infrastruktur pelan-pelan kita benahi. Kemudian kesehatan kita juga menyediakan persiapan rumah sakit baru, tapi semua perlahan,” katanya.

Untuk persoalan kelistrikan, Pemkab Berau telah berkoordinasi dengan PLN UP3 Berau guna mengupayakan agar pemadaman bergilir dapat diminimalkan. Sementara di sektor ketenagakerjaan, pemerintah daerah terus meminta perusahaan memberikan kesempatan lebih besar kepada tenaga kerja lokal.

Menurut Sri Juniarsih, tenaga kerja lokal perlu menjadi prioritas selama kebutuhan kompetensi dapat dipenuhi dari sumber daya manusia yang tersedia di daerah.

“Terkait ketenagakerjaan kita sering menyampaikan ke perusahaan untuk menerima tenaga kerja lokal dan dapat menjadi prioritas, kecuali SDM di bidang tertentu yang memang tidak kami miliki,” jelasnya.

Persoalan BBM juga masuk dalam pembahasan. Pemkab Berau telah berkoordinasi dengan Pertamina serta menyampaikan surat kepada BPH Migas terkait usulan penambahan kuota BBM. Pemerintah daerah juga masih mengkaji pembatasan pembelian BBM bagi jasa pengiriman dan travel agar kebijakan tersebut tidak mengganggu aktivitas usaha masyarakat.

Wakil Bupati Berau Gamalis mengatakan audiensi menjadi ruang bagi pemerintah daerah untuk merespons langsung aspirasi masyarakat. Kepala OPD yang hadir diminta memberikan penjelasan berdasarkan bidang masing-masing.

“Dari 18 tuntutan kita kumpulkan kepala-kepala OPD sesuai bidangnya sehingga mereka dapat menyampaikan langsung dan segera direalisasikan jika memang sesuai aturan,” ungkap Gamalis.

Ia menambahkan, tidak seluruh persoalan dapat diselesaikan hanya melalui kewenangan pemerintah kabupaten. Sejumlah hal membutuhkan koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.

“Pemkab Berau tentu berkomitmen karena memang kewajiban kita. Beberapa hal memang harus dilakukan kepada pemerintah di atasnya seperti Pemprov dan pusat, jadi kita lakukan perlahan,” terangnya.

Audiensi tersebut menjadi bagian dari proses komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam membahas sejumlah persoalan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan publik. Pemerintah Kabupaten Berau menyatakan tindak lanjut terhadap aspirasi akan dilakukan sesuai kewenangan dan regulasi yang berlaku.

Sumber: Pemkab Berau