Pemkot Balikpapan Bentuk Satgas Pengawasan BBM Bersubsidi, Libatkan Pertamina, TNI, Polri dan Masyarakat

Balikpapan, Gerbangkaltim.com — Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan akan membentuk satuan tugas (satgas) pengawasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk memastikan distribusi Pertalite dan Solar subsidi berjalan tepat sasaran. Satgas tersebut akan melibatkan unsur pemerintah daerah, PT Pertamina Patra Niaga, TNI, Polri, serta masyarakat.

Asisten I Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan, Zulkifli mengatakan, pembentukan satgas merupakan langkah memperkuat pengawasan distribusi BBM bersubsidi di tengah masih adanya keluhan masyarakat terkait antrean dan dugaan penyalahgunaan.

“Satgas ini melibatkan Pemkot Balikpapan, Pertamina, TNI, Polri dan unsur masyarakat. Tujuannya agar pengawasan distribusi BBM bersubsidi lebih efektif dan tepat sasaran,” kata Zulkifli, Kamis (18/6/2026).

Pembentukan satgas tersebut sejalan dengan rencana Pemerintah Kota Balikpapan yang sebelumnya menggagas tim investigasi distribusi BBM subsidi menyusul banyaknya keluhan mengenai antrean panjang kendaraan, khususnya truk pengangkut, di sejumlah SPBU. Pemerintah daerah menilai pengawasan yang lebih kuat diperlukan agar subsidi energi benar-benar diterima masyarakat yang berhak.

Zulkifli menegaskan, penambahan titik penyaluran Pertalite tidak bisa dilakukan semata-mata berdasarkan permintaan masyarakat. Menurut dia, terdapat sejumlah aspek yang harus menjadi pertimbangan sebelum sebuah SPBU diberi tambahan layanan BBM subsidi.

“Bukan masalah mau atau tidak mau. Yang pertama dilihat adalah dukungan sarana prasarana jalan. Jangan sampai justru menimbulkan kemacetan. Kedua, kepadatan lalu lintas. Ketiga, representatif SPBU-nya, apakah memiliki jalur antrean yang memadai atau tidak,” ujarnya.

Ia mencontohkan, beberapa titik penjualan BBM subsidi yang pernah dibuka akhirnya dihentikan karena memicu kemacetan berkepanjangan dan mengganggu aktivitas warga sekitar.

“Kalau antreannya langsung ke jalan, itu tidak bisa. Pernah ada yang kita buka, tetapi macetnya luar biasa dan masyarakat sekitar yang punya usaha juga terganggu,” kata Zulkifli.

Terkait permintaan sebagian masyarakat agar jam operasional SPBU diperpanjang, Zulkifli menilai waktu pelayanan yang ada saat ini sudah menyesuaikan pola aktivitas warga Balikpapan. Sebagian besar SPBU beroperasi sejak pagi hingga sekitar pukul 23.00 Wita.

“Kalau minta ditambah lagi, mau sampai jam berapa? Jam dua pagi? Aktivitas masyarakat Balikpapan pada malam hari relatif sudah sepi. Jam operasional sekarang sebenarnya sudah menyesuaikan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Menurut dia, antrean yang terjadi di sejumlah SPBU lebih banyak disebabkan lonjakan pengisian pada waktu yang bersamaan atau keterlambatan pasokan ketika stok harian habis lebih cepat.

“Kalau stoknya habis sebelum malam, tentu SPBU tutup dan menunggu pengisian berikutnya. Ini yang mungkin perlu dievaluasi secara internal oleh Pertamina, apakah pengiriman bisa lebih cepat sehingga tidak harus menunggu hari berikutnya,” kata Zulkifli.

Data PT Pertamina Patra Niaga menunjukkan Kalimantan memiliki 779 SPBU dan puluhan fasilitas penunjang distribusi energi. Pertamina juga terus memperkuat pengawasan distribusi BBM subsidi bersama aparat kepolisian untuk mencegah penyalahgunaan. (HP/Adv Kominfo Balikpapan).