Pemkot Percepat Validasi DTSN, Prioritaskan Sekolah Rakyat dan Perlindungan Pekerja Rentan

Balikpapan, Gerbangkaltim.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan mendorong percepatan pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Nasional (DTSN) guna memastikan akurasi data penerima bantuan sosial. Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Wali Kota yang menekankan pentingnya sinkronisasi antara kondisi riil masyarakat dan data pusat.

Kepala Dinas Sosial Kota Balikpapan, Arfiansyah mengatakan, validasi data menjadi kunci agar program bantuan dari pemerintah pusat dapat tepat sasaran.

“Kami diminta memastikan data DTSN benar-benar valid agar terjadi sinkronisasi antara kondisi di lapangan dengan data di pusat,” ujar Arfiansyah, Jum’at (1/5/2026).

Menurutnya, pembaruan data tersebut akan berdampak langsung pada optimalisasi penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI-JK) serta program perlindungan sosial lainnya. Data yang akurat juga dinilai penting untuk mendukung kebijakan terkait pekerja rentan.

Selain itu, Pemkot juga menaruh perhatian pada program Sekolah Rakyat yang diharapkan dapat segera diusulkan ke Kementerian Sosial. Program ini menjadi salah satu prioritas karena dinilai mampu memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.

“Sekolah Rakyat menjadi perhatian khusus. Kami berharap usulan ini bisa segera diajukan dan disetujui oleh Kementerian Sosial sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Arfiansyah.

Arahan lainnya adalah optimalisasi kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja rentan. Program ini dinilai penting untuk memberikan perlindungan bagi kelompok masyarakat yang belum memiliki jaminan sosial memadai.

Arfiansyah menambahkan, pihaknya saat ini tengah melakukan pemetaan dan koordinasi internal untuk menindaklanjuti tiga arahan utama tersebut. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melakukan pendataan ulang serta verifikasi langsung di lapangan.

Secara nasional, DTSN merupakan basis data utama yang digunakan pemerintah dalam penyaluran berbagai bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Kementerian Sosial mencatat, pembaruan data dilakukan secara berkala melalui usulan dari pemerintah daerah untuk menjaga akurasi dan relevansi data.

Dengan langkah pembaruan ini, Pemkot berharap seluruh program bantuan sosial dan perlindungan masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. (HP/Adv Kominfo Balikpapan).