Pertumbuhan Ekonomi 8%: PLTS & Reformasi Listrik Jadi Kunci

JAKARTA, Gerbangkaltim.com — Indonesia membutuhkan percepatan reformasi kebijakan kelistrikan serta pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) secara masif untuk menopang ambisi pertumbuhan ekonomi nasional sebesar delapan persen. Hal ini terungkap dalam hasil studi bersama bertajuk “Powering Indonesia’s Growth: A More Electrified, More Renewable Economy with Solar at Its Core” yang dipublikasikan oleh Institute for Essential Services Reform (IESR), Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Energy Transitions Commission (ETC), dan SYSTEMIQ.

Studi mendalam tersebut memproyeksikan permintaan listrik nasional melonjak tajam seiring laju industrialisasi. Dalam skenario elektrifikasi tinggi, kebutuhan energi listrik Indonesia diprediksi melonjak hingga 855 terawatt-jam (TWh) pada tahun 2035, dengan pertumbuhan rata-rata 7 persen per tahun. Di tengah lonjakan permintaan tersebut, energi surya memegang posisi amat strategis lantaran fleksibilitas dan kecepatan masa konstruksinya yang jauh melebihi pembangkit fosil konvensional.

Direktur Program Transformasi Sistem Energi IESR, Deon Arinaldo, membeberkan bahwa pembangunan PLTS skala industri hanya memakan waktu 2 hingga 6 bulan, sedangkan PLTS terhubung jaringan (grid-connected) memerlukan waktu sekitar 6 bulan hingga 2 tahun. Kecepatan ini amat kontras dibanding pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara yang menghabiskan waktu hingga 4 sampai 6 tahun. Pemodelan IESR menunjukkan, skenario elektrifikasi tinggi berbasis energi terbarukan mampu menekan biaya rata-rata sistem kelistrikan hingga 8,5 sen AS per kWh—lebih hemat dibanding skenario RUPTL biasa sebesar 8,9 sen AS per kWh.

Meski demikian, pengembangan PLTS di Tanah Air masih membentur tembok regulasi dan tingginya biaya investasi, di mana biaya pembangkitan PLTS skala besar di Indonesia berkisar 5–10 sen AS per kWh—masih berada di atas angka India yang hanya 3,7 sen AS per kWh. Kendala biaya lahan, interkoneksi jaringan, hingga fleksibilitas persyaratan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) menjadi pekerjaan rumah mendesak yang perlu diselaraskan pemerintah.

Sementara itu, Direktur INDEF Green Transition Initiative, Imaduddin Abdullah, menambahkan bahwa elektrifikasi tinggi berbasis energi bersih sanggup menyumbang 8–10 persen dari tambahan PDB untuk mencapai target ekonomi 8 persen. Skenario ini juga berpotensi menghemat subsidi energi hingga US$20 miliar periode 2025–2035, mereduksi impor minyak, serta menciptakan 48 ribu lapangan kerja baru.

Sumber: Institute for Essential Services Reform (IESR)