pemkot
Kepala Satpol PP Kota Balikpapan Zulkifli

Satpol PP Kota Balikpapan Akan Intensifkan Penertiban Terhadap PMKS

image_pdfimage_print

Balikpapan, Gerbangkaltim.com – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Balikpapan melalui Satgas Khusus Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) akan mengintensifkan kegiatan penertiban terhadap gelandangan, pengemis hingga anak jalanan (anjal).

Kepala Satpol PP Kota Balikpapan Zulkifli mengatakan, banyak keluhan warga tentang semakin maraknya aksi para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Balikpapan.

“Memang pada akhir-akhir ini kami Satpol PP Kota Balikpapan membentuk Tim Satgas Khusus mengenai PMKS,” ujarnya, Senin (14/11/2022).

Zulkifli menambahkan, Satgas Khusus tersebut beranggotakan 20 personil Satpol PP di pimpin Komandan Regu (Danru) melakukan operasi penertiban 24 jam. Satgas tersebut akan melakukan penertiban hingga Desember 2022.

“Penertiban PMKS di lapangan ini terkait dengan banyaknya keluhan masyarakat, bahwa PMKS ini cenderung semakin ama semakin banyak dan meresahkan masyarakat keberadaannya,” paparnya.

“Kita akan intensifkan sampai bulan Desember. Nanti kita evaluasi kalau memang situasi di lapangan masih belum memungkinkan untuk dikendorkan, maka kami akan melanjutkan operasi masalah PMKS di lapangan,” paparnya.

Zulkifli menambahkan, penertiban PMKS ini dilakukan untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat.

“Kami berharap, anjal, pengamen, pengamen dan sebagainya, terutama yang modus pakai badut, saya berharap, bisa menjaga ketertiban, seperti badut silahkan menjadi badut tetapi tidak menjadi pengemis. Jadi beda badut yang professional dengan menjual jasa, dengan yang hanya mengemis. Jadi kami akan tetap tertibkan, kalau indikasinya seperti itu (meminta-minta),” ungkapnya.

Zulkifli juga memberikan peringatan kepada orang tua atau pihak-pihak yang dengan sengaja mengeksploitasi anak-anak dibawah untuk meminta-minta atau jadi pengemis. Bahkan akan dibawa ke ranah pidana.

“Kemudian anak jalanan, kami ingatkan , kami tidak segan-segan akan membawa ke ranah hukum yang lebih intensif kepada orang-orang yang saat ini kita pelajari ada indikasi mengeksploitasi anak-anak dibawah umur untuk mempekerjakan,” tegasnya.

“Ini kan bertentangan dengan hukum, kami tidak segan-segan untuk melaporkan, memproses secara hukum,” tambahnya.

Pihaknya telah bekerja sama dengan Dinas Perhubungan, sekaligus mengimbau ke masyarakat agar tidak melayani pengemis yang meminta-minta di lampu-lampu merah atau fasilitas publik.

“Aturan perda kita tidak boleh memberi di simpang-simpang jalan, fasilitas umum. Salurkan sumbangan sosial itu ke tempat yang semestinya,” tutupnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *