Balikpapan, Gerbangkaltim.com – Pemkot Balikpapan menggelar kegiatan sosialisasi aksesibilitas untuk penyediaan fasilitas umum ramah disabilitas. Kegiatan ini diikuti camat dan lurah se Kota Balikpapan.
Kegiatan yang dilaksanakan kerja sama dengan Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) di buka secara resmi Asisten Bidang Perekonomian Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakot, Andi Yusri Ramli mewakili Wali Kota Balikpapan.
Dalam kesempatan ini juga dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama atau MoU antara lembaga SIGAB dengan Wali Kota Balikpapan yang diwakili Asisten Bidang Perekonomian Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakot, Andi Yusri Ramli.
“Saya sampaikan apresiasi kepada SIGAB yang telah menyelenggarakan sosialisasi ini. Beberapa waktu lalu SIGAB juga sempat menggagas kegiatan serupa dengan sasaran SD dan Puskesmas di Kota Balikpapan,” ujar, Andi Yusri Rami, beberapa waktu lalu.
Dikatakannya, Pemkot Balikpapan pada prinsipnya sangat mendukung tersedianya aksesibilitas atau fasilitas bagi kaum difabel, pada berbagai sarana publik.
“Kami dasarnya para difabel juga memiliki hak serupa dengan warga negara lainnya dalam akses pelayanan publik. Juga menyangkut partisipasi dalam pembangunan,” ucapnya.
Andi Yusri Ramli menambanhkan, para disabilitas juga merupakan aset pembangunan yang tertulis dalam undang-undang nomor 8 tahun 2016.
“Penyandang disabilitas juga berhak untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan dan akses lainnya,” tukasnya.
Dikatakannya, Kota Balikpapan sebagai beranda Ibu Kota Nusantara (IKN), juga kota yang nyaman dihuni. Artinya harus nyaman bagi semua kalangan.
“Saya meminta pada camat dan lurah untuk bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Karena saudara memimpin OPD yang merupakan ujung tombak pelayanan terdekat dengan masyarakat. Maka lingkungan kerja saudara harus ramah, merangkul serta mengakomodir semua kalangan tanpa kecuali,” tegasnya.
Sementara, Direktur SIGAB Balikpapan, Suharto menyampaikan, pihaknya sangat antusias untuk membangun kerjasama dengan Pemerintah Kota Balikpapan.
“Karena begitu kami dengan Kalimantan Timur akan jadi ibu kota negara, kami dari unsur disabilitas harus mempersiapkan diri. Karena kami berharap agar Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara menjadi pionir provinsi yang inklusif,” paparnya.
Menurutnya, selain itu IKN Nusantara juga harus disiapkan sebagai ibu kota negara yang inklusif terhadap disabilitas. Dan hal ini bukan pekerjaan mudah karena banyak yang hal harus ditangani.
Mulai dari peningkatan kapasitas para disabilitas, memberi pemahaman stakeholder tentang hak-hak disabilitas, dan juga terpenting bagaimana mempersiapkan infrastruktur fisik maupun pemerintahan. Mulai dari kelurahan, kecamatan, sampai kota.
“Mempersiapkan sistem yang inklusif. Ini pekerjaan panjang dam kami harap tetap bersemangat. Walau langkah walau tidak cepat tercapai. Karena mewujudkan inklusi butuh kekuatan tekad,” tutupnya.
