Balikpapan, Gerbangkaltim.com – DPRD Kota Balikpapan menggelar Rapat Paripurna ke-28 Masa Sidang III Tahun 2022 yang membahas tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023.
Rapat Paripurna ini dengan agenda utama mendengarkan langsung Penyampaian Jawaban Wali Kota Balikpapan terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kota Balikpapan Atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Balikpapan tentang APBD TA. 2023.
Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Subari yang memimpin Rapat Paripurna ini mengatakan, hasil penyampaian Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud terkait RAPBD Tahun 2023 tersebut sudah dikritisi oleh seluruh Fraksi yang ada di DPRD Kota Balikpapan.
“Tadi kita juga sudah dengar jawaban Wali Kota terkait dengan program yang dikritisi oleh teman-teman anggota DPRD Balikpapan,” ujarnya, Senin (28/11/2022).
Politisi Partai PKS ini menambahkan, suntikan dana yang diperoleh dari pemerintah pusat dan juga provinsi, berkaitan dengan dana tambahan yang masuk pada RAPBD 2023.
“Dana kurang salur (dari pemerintah pusat), kemarin itu juga sudah kita kritisi. Karena sudah ada kesepakatan, tiba-tiba muncul dana kurang salur dari pemerintah pusat,” jelasnya.
Subari menjelaskan, dana tambahan tersebut rencananya akan dialokasikan untuk program-program yang sudah menjadi prioritas utama Pemerintah Kota Balikpapan.
“Nah, jadi kemarin kita rapat lagi antara DPRD dengan Pemkot Balikpapan untuk menempatkan dana-dana itu sesuai dengan yang sudah kita bintangi (prioritas), program-program di 2023,” tegasnya.
“Pada prinsipnya, anggaran sudah disesuaikan dengan aturan dan mekanisme yang benar agar tidak dijadikan temuan-temuan nanti. Itu yang menjadi wanti-wanti kita,” sambungnya.
Adapun, program-program prioritas yang akan difokuskan dalam mengalokasikan anggaran tambahan tersebut masih berkaitan pada berjalannya tahun ketiga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Balikpapan 2021-2026 ini.
“Sebagaimana tadi kita simak bersama bahwa sudah tahun ketiga ini kita harus berjalan sesuai dengan RPJMD, khususnya lima prioritas itu. Pendidikan dalam hal ini sekolah, penanganan banjir, kesehatan dan sebagainya,” tukasnya.
