Tinjau Infrastruktur IKN, Pimpinan MPR Bahas Strategi Perpindahan Lembaga ke Ibu Kota Baru

Gerbangkaltim.com, Nusantara – Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI melakukan kunjungan kerja ke kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, guna meninjau kesiapan infrastruktur sekaligus membahas rencana strategis perpindahan lembaga negara ke ibu kota baru, Senin (20/04/2026).

Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, bersama jajaran pimpinan dan anggota MPR dari berbagai fraksi serta alat kelengkapan dewan. Rombongan tiba melalui Bandar Udara Internasional Nusantara sebelum melanjutkan agenda peninjauan ke sejumlah lokasi strategis di kawasan inti pemerintahan.

Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal MPR RI, Siti Fauziah, menjelaskan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan berbagai fasilitas pendukung perpindahan lembaga legislatif ke IKN, mulai dari akses transportasi, jaringan jalan, hingga kesiapan lahan pembangunan gedung MPR.

“Kami ingin melihat langsung kesiapan infrastruktur, termasuk kawasan yang akan menjadi lokasi gedung MPR, serta memastikan seluruh aspek pendukung perpindahan telah direncanakan dengan matang,” ujarnya.

Dalam agenda tersebut, rombongan juga mengunjungi kantor Otorita Ibu Kota Nusantara untuk mendapatkan pemaparan terkait perkembangan pembangunan kawasan IKN secara menyeluruh. Selain itu, peninjauan dilakukan di sejumlah fasilitas publik seperti masjid negara, layanan kesehatan, serta infrastruktur dasar lainnya.

Siti Fauziah menegaskan bahwa rencana perpindahan lembaga negara, termasuk MPR, masih menunggu arahan resmi dari Presiden Prabowo Subianto. Pemindahan aparatur sipil negara (ASN) dari unsur legislatif, eksekutif, dan yudikatif akan dilakukan secara bertahap setelah seluruh infrastruktur dinyatakan siap.

“Perpindahan akan dilakukan jika semua fasilitas sudah siap sepenuhnya. Ini penting agar proses transisi berjalan efektif dan tidak mengganggu kinerja lembaga,” jelasnya.

Terkait pembangunan gedung MPR di IKN, ia menyebut bahwa konsep desain dasar telah disusun sejak 2022, namun masih terbuka kemungkinan penyesuaian sesuai kebutuhan terkini, termasuk mempertimbangkan aspek efisiensi anggaran tanpa mengurangi fungsi strategis bangunan.

Kunjungan ini juga menjadi bagian dari koordinasi lintas lembaga untuk memastikan kesiapan IKN sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia. Kehadiran pimpinan MPR bersama unsur DPD RI, pemerintah daerah, serta jajaran otorita IKN menunjukkan adanya sinergi kuat dalam mendukung percepatan pembangunan.

Dengan peninjauan langsung ini, diharapkan proses perpindahan lembaga negara ke IKN dapat berjalan terencana, terukur, dan selaras dengan visi pembangunan nasional menuju pusat pemerintahan yang modern dan terintegrasi.