Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh Rp59 Triliun, Satgas Kawal Ribuan Program Pemulihan hingga 2028

Gerbangkaltim.com, Banda Aceh – Rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh Rp59 triliun menjadi langkah besar yang disiapkan pemerintah untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana alam pada akhir 2025. Melalui alokasi anggaran sebesar Rp58,97 triliun selama periode 2026–2028, pemerintah menargetkan ribuan program pemulihan dapat berjalan secara terpadu di 19 kabupaten/kota dengan pengawalan langsung dari Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh.

Komitmen tersebut disampaikan Kepala Posko Wilayah Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh, Safrizal ZA, saat konferensi pers di Gedung Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS), Banda Aceh, Jumat (24/7/2026).

Safrizal menjelaskan anggaran pemulihan akan dikucurkan secara bertahap agar proses rehabilitasi berlangsung berkesinambungan. Pemerintah mengalokasikan Rp24,21 triliun pada 2026, Rp20,22 triliun pada 2027, dan Rp14,54 triliun pada 2028.

Menurutnya, program rehabilitasi tidak hanya berorientasi pada pembangunan kembali infrastruktur yang rusak akibat bencana. Pemerintah juga memprioritaskan pemulihan pelayanan publik, aktivitas ekonomi masyarakat, dunia usaha, serta sektor sosial agar kehidupan masyarakat dapat kembali berjalan normal.

Safrizal yang juga menjabat sebagai Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri menegaskan seluruh kementerian dan lembaga akan bekerja secara bersamaan melalui mekanisme terpadu sehingga pelaksanaan program tidak saling menunggu.

“Seluruh pekerjaan akan berjalan secara paralel. Tidak ada kementerian atau lembaga yang saling menunggu. Satgas akan mengawal pelaksanaan seluruh program agar target dapat tercapai tepat waktu,” ujarnya.

Satgas PRR Aceh bertugas memastikan sinkronisasi mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga penyelesaian proyek sehingga setiap program berjalan efektif, tepat sasaran, dan sesuai jadwal.

Dalam pelaksanaannya, Kementerian Pekerjaan Umum menjadi instansi dengan porsi pekerjaan terbesar. Sebanyak 556 kegiatan senilai sekitar Rp12,5 triliun akan dilaksanakan, meliputi pembangunan jalan, jembatan, sistem penyediaan air minum (SPAM), jaringan irigasi, sekolah, masjid, hingga penanganan sungai yang terdampak bencana.

Di sektor perumahan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengalokasikan sekitar Rp1,8 triliun untuk pembangunan hunian tetap (huntap) komunal. Sementara pembangunan hunian tetap di atas lahan milik masyarakat (insitu) dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Pemulihan layanan pendidikan dan kesehatan juga menjadi prioritas pemerintah. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan melaksanakan 210 kegiatan dengan anggaran sekitar Rp3,3 triliun, sedangkan Kementerian Kesehatan menangani 108 kegiatan dengan alokasi sekitar Rp347 miliar guna memastikan layanan kesehatan kembali optimal.

Safrizal mengungkapkan seluruh rencana rehabilitasi telah dituangkan dalam dokumen setebal 116 halaman yang dapat diakses masyarakat sebagai bentuk transparansi pemerintah.

“Dokumen ini bukan pengumuman lelang, melainkan bentuk transparansi kepada masyarakat mengenai rencana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Mekanisme pengadaan nantinya mengikuti ketentuan masing-masing kementerian dan lembaga,” jelasnya.

Ia menambahkan pembangunan hunian tetap dilakukan melalui tiga skema, yaitu pembangunan komunal oleh Kementerian PKP, pembangunan insitu oleh BNPB, serta pembangunan berbasis dukungan lembaga dan swadaya masyarakat.

Sejumlah capaian pemulihan mulai terlihat. Ratusan rumah bantuan di beberapa daerah, termasuk Kabupaten Aceh Utara, telah selesai dibangun dan sebagian sudah ditempati warga. Pemerintah juga menargetkan pembangunan hunian komunal oleh Kementerian PKP mulai memasuki tahap konstruksi pada awal Agustus 2026.

Meski demikian, pemerintah mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, terutama terkait penyelesaian lahan di beberapa lokasi seperti Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Tengah, dan Gayo Lues. Namun koordinasi bersama pemerintah daerah dan masyarakat terus diperkuat agar hambatan tersebut dapat segera diselesaikan.

“Kami optimistis seluruh tantangan dapat diselesaikan melalui koordinasi bersama pemerintah daerah dan masyarakat sehingga target penyerapan anggaran tahun 2026 sebesar Rp24 triliun dapat tercapai,” kata Safrizal.

Untuk menjaga akuntabilitas, Satgas PRR Aceh akan menyampaikan perkembangan pelaksanaan rehabilitasi secara berkala sehingga masyarakat dapat memantau langsung progres pembangunan di wilayah masing-masing.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Ekosistem Media Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital, Farida Dewi Maharani, menegaskan keberhasilan rehabilitasi tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik, tetapi juga komunikasi publik yang terbuka dan terpercaya.

Menurutnya, Kemkomdigi akan terus memperkuat sinergi dengan kementerian, pemerintah daerah, dan media massa agar masyarakat memperoleh informasi yang akurat mengenai setiap tahapan pemulihan.

“Media memiliki peran penting untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat sekaligus menjadi mitra pemerintah dalam mengawal pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi agar berjalan transparan dan tepat sasaran,” ujarnya.

Pemerintah berharap keterbukaan informasi dan kolaborasi lintas sektor dapat mempercepat proses pemulihan Aceh sekaligus membangun kembali kehidupan masyarakat secara menyeluruh setelah terdampak bencana.