TPPO di Kaltim Ungkap 18 Korban, Tujuh di Antaranya Anak-anak

Polda Kaltim
Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Kaltim Kombes Pol Bambang Yugo Pamungkas bersama personel kepolisian menunjukkan barang bukti dalam pengungkapan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kalimantan Timur. Jum'at (20/11/2026).

Balikpapan, Gerbangkaltim.com – Sebanyak 18 orang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kalimantan Timur. Ironisnya, tujuh korban di antaranya masih berusia di bawah umur. Kasus tersebut terungkap setelah Polda Kaltim bersama jajaran kepolisian mengungkap 13 perkara dan menangkap 11 tersangka dalam kurun waktu 13–19 November 2026.

Pengungkapan ini merupakan bagian dari kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD) yang dilaksanakan secara serentak oleh Polda Kaltim bersama seluruh Polres dan Polresta di wilayah Kalimantan Timur.

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Kaltim, Kombes Pol Bambang Yugo Pamungkas, mengatakan pengungkapan tersebut merupakan tindak lanjut atas atensi Kapolri melalui Kapolda Kaltim untuk meningkatkan penanganan tindak pidana perdagangan orang.

“Dalam kurun waktu tersebut, Polda Kalimantan Timur beserta jajaran berhasil mengungkap 13 tindak pidana atau 13 laporan polisi,” kata Bambang saat konferensi pers di Mapolda Kaltim, Jumat (20/11/2026).

Dari total 13 perkara tersebut, dua kasus ditangani Subdit Krimum Polda Kaltim, dua kasus oleh Polresta Samarinda, satu kasus Polresta Balikpapan, satu kasus Polres Kutai Kartanegara, satu kasus Polres Kutai Timur, dua kasus Polres Kutai Barat, satu kasus Polres Berau, satu kasus Polres Penajam Paser Utara, dan satu kasus Polres Paser.

Bambang menjelaskan, 11 tersangka yang diamankan memiliki peran berbeda dalam jaringan perdagangan orang. Di antaranya sebagai penyalur, penampung, perekrut, pengangkut, pengirim, penerima, hingga majikan.

Menurut dia, praktik TPPO menjadi perhatian serius karena korbannya tidak hanya orang dewasa, tetapi juga anak-anak. Kondisi tersebut membuat upaya pencegahan dan perlindungan terhadap kelompok rentan perlu semakin diperkuat.

“Kejahatan ini tidak hanya menyasar orang dewasa. Akhir-akhir ini, sebagaimana kita ketahui bersama, anak-anak juga menjadi sasaran,” ujarnya.

Selain melakukan penindakan, Polda Kaltim mengintensifkan langkah pencegahan melalui kampanye Rest and Speak sebanyak empat kali di Balikpapan, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat sebanyak enam kali, serta pengecekan dan penertiban tujuh kali di lokasi yang dinilai rawan menjadi tempat praktik TPPO.

Pengecekan tersebut menyasar sejumlah tempat yang berpotensi menjadi lokasi perdagangan orang, termasuk tempat persewaan maupun lokasi yang digunakan secara menetap.

Di sisi perlindungan korban, kepolisian memastikan seluruh korban mendapatkan pendampingan sebelum dikembalikan kepada keluarga. Sebanyak 18 korban telah menjalani asesmen psikologi klinis oleh UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) setempat.

Asesmen tersebut dilakukan untuk mengetahui kondisi psikologis korban, mengidentifikasi kebutuhan pendampingan, serta memastikan kesiapan mereka kembali ke lingkungan keluarga. Penanganan khusus juga diberikan kepada korban anak agar proses pemulihan dapat berlangsung dengan dukungan orang tua atau wali.

Sementara itu, Kasubdit Renakta Ditreskrimum Polda Kaltim, AKBP Rizeth Aribowo Sangalang, menjelaskan para pelaku TPPO terancam hukuman penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda kategori IV hingga kategori VII.

Selain ketentuan pidana TPPO, terdapat sejumlah pasal lain yang dapat diterapkan sesuai dengan bentuk tindak pidana dan usia korban.

Untuk tindak pidana memudahkan perbuatan cabul atau persetubuhan terhadap korban dewasa, termasuk praktik mucikari, pelaku dapat dijerat Pasal 420 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama dua tahun.

Adapun eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 76I juncto Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, diancam pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp200 juta.

Rizeth juga menyebut Pasal 419 Ayat (1) KUHP mengatur ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun bagi orang yang menghubungkan atau mempermudah perbuatan cabul maupun persetubuhan dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga merupakan anak.

Sementara Pasal 422 Ayat (1) mengatur ancaman pidana penjara paling lama sembilan tahun bagi pihak yang menggerakkan, membawa, menempatkan, atau menyerahkan anak kepada orang lain untuk melakukan perbuatan cabul, pelacuran, maupun perbuatan lain yang melanggar kesusilaan.

“Untuk tindak pidana memudahkan perbuatan cabul dan persetubuhan, yang sering kita kenal dengan mucikari, diancam dengan Pasal 420 KUHP dengan pidana paling lama dua tahun bagi korban dewasa,” jelas Rizeth.

Polda Kaltim menegaskan penanganan 13 perkara tersebut masih berlanjut dalam proses penyidikan. Kepolisian juga berupaya memaksimalkan penerapan pasal pidana terhadap para pelaku, sekaligus memperkuat pencegahan agar praktik perdagangan orang tidak kembali menimbulkan korban, terutama dari kalangan anak-anak.

 

Tinggalkan Komentar