Pemkot
Rencana lokasi pembangunan Rumah Sakit Balikpapan Barat yang digugat warga di PN Balikpapan, Senin (15/8/2022).

Wali Kota Tegaskan Pembangunan RS Balbar Tetap Akan Dilanjutkan

Balikpapan, Gerbangkaltim.com – Pemkot Balikpapan tetap berencana akan melanjutkan proses pembangunan rumah sakit di Balikpapan Barat, meskipun telah muncul gugatan dari warga terkait kepemilikan lahan dimana rencana lokasi rumah sakit tersebut akan dibangun.

Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud mengatakan, Pemkot Balikpapan tetap akan melanjutkan rencana pembangunan rumah sakit di Balikpapan Barat. Dengan tidak menyampingkan hak warga yang mengaku sebagai pemilik lahan.

“Jika merasa memiliki hak silahkan menggugat, Saya bicara atas nama pemerintah bukan sebagai pribadi, keberpihakan kami tentu akan berpihak kepada masyarakat, tapi sebagai Wali Kota dengan data yang ada secara legalitas bahwa tanah itu punya pemerintah dalam hal ini pemprov yang dihibahkan ke Pemkot Balikpapan secara hak itu punya pemkot,” ujar Rahmad Mas’ud, Senin (15/8/2022).

Dikatakannya, penggunaan lahan nantinya untuk kepentingan orang banyak karena akan dibangun rumah sakit. Dan jika ada warga yang keberatan, silakan mengajukan keberatannya dan Pemkot Balikpapan siap melakukan mediasi, karena proses hukum pilihan terakhir.

“Tapi karena bersangkutan itu lahan merasa miliknya kita serahkan ke proses hukum, harusnya jangan sampai terjadi ke pengadilan,” tegasnya.

Dalam pembangunan rumah sakit, katanya, Pemkot Balikpapan jika membeli lahan lagi, maka akan memakan anggaran puluhan miliar. Dan tentunya kesan mubasir, lebih baik dana itu untuk fasilitas umum salah satunya bangun rumah sakit.

“Nah, Tanah yang ad aini kan tidak perlu kita beli, karena hibah dari Pemprov Kaltim ke Pemkot Balikpapan sesuai dengan legalitas yang kita miliki ini,” jelasnya.
Ditambahkannya, proses hukum yang ada saat ini, tidak akan menghambat karena semua orang berhak mengklaim miliknya, silahkan saja.

“Kalau proses pembangunan berdasarkan regulasi bahwa kami merasa tanah itu tidak bermasalah karena legalitasnya ada. Kita jangan kalah dalam hal ini negara, kalah dengan mereka yang tidak memiliki hak, apalagi yang dibangun untuk kepentingan rakyat bukan untuk kepentingan pribadi,” tutupnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.