90 Persen Pangan Balikpapan Bergantung dari Luar Daerah, Pemkot Genjot Pasar Murah

Balikpapan, Gerbangkaltim.com – Ketergantungan Kota Balikpapan terhadap pasokan pangan dari luar daerah masih sangat tinggi. Sekitar 85–90 persen kebutuhan pangan segar masyarakat harus didatangkan dari daerah lain, mulai dari Sulawesi, Jawa, hingga sejumlah wilayah di Kalimantan.

Kondisi ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota Balikpapan dalam menjaga ketersediaan bahan pokok sekaligus mengendalikan gejolak harga pangan, terlebih di tengah pertumbuhan penduduk sebagai kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

Pj Sekretaris Daerah Kota Balikpapan, Agus Budi Prasetyo mengatakan, ketergantungan tersebut dipengaruhi karakteristik Balikpapan yang bukan daerah agraris serta terbatasnya lahan pertanian produktif.

“Karakteristik Kota Balikpapan yang bukan daerah agraris menyebabkan sekitar 85 persen sampai dengan 90 persen kebutuhan pangan segar kita masih bergantung pada pasokan dari luar daerah dan luar Pulau Kalimantan,” kata Agus saat kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak Nasional dalam rangka Hari Pangan Sedunia 2026 di halaman parkir Balai Kota Balikpapan, Rabu (21/10/2026).

Menurut Agus, persoalan ketahanan pangan Balikpapan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan barang. Ketergantungan pasokan dari luar daerah membuat distribusi logistik menjadi faktor penting yang dapat memengaruhi harga dan daya beli masyarakat.

Apalagi, Balikpapan menghadapi pertumbuhan penduduk yang dinamis seiring perannya sebagai kota penyangga IKN. Peningkatan jumlah penduduk otomatis mendorong kebutuhan konsumsi pangan, sementara kemampuan produksi lokal masih terbatas.

Agus menyebut luas lahan pertanian produktif di Balikpapan hanya berkisar 15 persen dari total wilayah kota. Kondisi ini membuat pemenuhan kebutuhan pangan belum bisa sepenuhnya mengandalkan produksi sendiri.

“Rantai distribusi logistik yang panjang rentan memicu ketidakpastian harga yang berdampak langsung pada daya beli masyarakat,” ujarnya.

Pasar Murah Tiga Hari, Warga Diminta Manfaatkan

Untuk menekan dampak persoalan tersebut, Pemkot Balikpapan mengandalkan Gerakan Pangan Murah sebagai salah satu instrumen intervensi pasar.

Melalui kegiatan ini, masyarakat diharapkan bisa memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau dibandingkan harga pasar.

Namun, Agus menyoroti sasaran kegiatan yang dinilainya perlu diperluas. Pada hari pertama pelaksanaan GPM, ia melihat banyak pembeli berasal dari kalangan pegawai.

Padahal, program tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari, terutama ketika harga bahan pokok mengalami kenaikan.

“Hari ini konsumennya banyak dari pegawai. Alhamdulillah pegawai kita berbelanja di stan-stan GPM. Namun, untuk besok sampai dengan tanggal 23, diharapkan lebih banyak masyarakat yang hadir,” kata Agus.

GPM dijadwalkan berlangsung hingga 23 Oktober 2026. Agus meminta perangkat daerah terkait, termasuk Dinas Komunikasi dan Informatika, memperluas penyebaran informasi agar masyarakat mengetahui lokasi dan waktu pelaksanaan kegiatan pangan murah.

Menurut dia, intervensi pasar tidak akan optimal apabila masyarakat yang menjadi sasaran program justru tidak memperoleh informasi yang memadai.

Selain GPM, Pemkot Balikpapan juga mendorong penguatan koordinasi dengan distributor dan daerah penghasil pangan untuk menjaga kelancaran pasokan.

Cabai hingga Sayuran Didorong Diproduksi Lokal

Mengandalkan pasar murah saja dinilai belum cukup untuk memperkuat ketahanan pangan dalam jangka panjang. Karena itu, Pemkot Balikpapan berupaya meningkatkan produksi pangan lokal melalui optimalisasi lahan pertanian yang tersedia.

Kawasan Bukit Binjai dan Gunung Binjai di Kelurahan Teritip, Balikpapan Timur, menjadi salah satu wilayah yang disebut dalam upaya optimalisasi pertanian tersebut.

Pemerintah juga mendorong pengembangan urban farming atau pertanian perkotaan, termasuk pemanfaatan rumah kaca di tingkat kecamatan untuk menanam komoditas yang kerap memicu inflasi, seperti cabai dan sayuran.

Langkah ini diharapkan dapat menambah pasokan dari dalam kota sekaligus mengurangi sebagian tekanan kebutuhan pangan yang selama ini dipenuhi dari luar daerah.

Di sisi lain, Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) akan dioptimalkan untuk membantu pemenuhan gizi masyarakat, terutama kelompok rentan. Upaya tersebut juga diarahkan untuk mendukung percepatan penurunan stunting di Balikpapan.

Agus menegaskan, penguatan ketahanan pangan perlu ditopang kerja sama antardaerah dengan wilayah produsen utama agar pasokan ke Balikpapan tetap terjaga.

Warga Diminta Tak Menimbun Bahan Pokok

Di tengah tantangan distribusi dan fluktuasi harga, Agus mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembelian berlebihan.

Ia meminta warga membeli bahan pangan sesuai kebutuhan harian, mengurangi pemborosan makanan, serta memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam kebutuhan dapur.

“Berbelanja dengan bijak. Saya mengimbau warga untuk membeli bahan pangan sesuai kebutuhan sehari-hari, tidak menumpuk atau menimbun bahan pokok yang belum waktunya dipergunakan,” ujarnya.

Menurut Agus, kebiasaan menanam cabai dan sayuran di pekarangan, meskipun dalam skala rumah tangga, dapat membantu mengurangi pengeluaran keluarga.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar menggunakan air bersih secara hemat karena Balikpapan belum memasuki musim penghujan.

Pemkot berharap upaya intervensi harga, penguatan produksi lokal, optimalisasi cadangan pangan, dan kerja sama dengan daerah pemasok dapat berjalan beriringan.

Dengan begitu, ketahanan pangan Balikpapan tidak hanya bergantung pada kelancaran pasokan dari luar daerah, tetapi juga ditopang kemampuan masyarakat dan pemerintah memperkuat sumber pangan lokal. (HP/Adv Kominfo Balikpapan).