Balikpapan Raih Penghargaan Kota Terbaik II Pengelolaan Sampah Dari Kementerian LH

Jakarta, Gerbangkaltim.com — Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan meraih Penghargaan Kota Terbaik II Kinerja Pengelolaan Sampah dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Sampah yang digelar oleh Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia di Gedung Balai Kartini, Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Penghargaan tersebut diberikan atas capaian kinerja pengelolaan sampah Kota Balikpapan selama satu tahun terakhir. Wakil Wali Kota Balikpapan, Dr Ir H Bagus Susetyo, MM, menerima langsung penghargaan itu dari Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisol Nurofiq.

Usai menerima penghargaan, Bagus menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan sampah di Balikpapan, mulai dari jajaran pemerintah daerah, petugas kebersihan, komunitas lingkungan, hingga masyarakat.

“Penghargaan ini bukan hanya milik pemerintah kota, tetapi milik seluruh warga Balikpapan. Kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan menjadi kunci utama keberhasilan pengelolaan sampah di kota ini,” ujar Bagus.

Menurut dia, Pemkot Balikpapan terus mendorong pengurangan sampah dari sumbernya melalui edukasi pemilahan sampah di tingkat rumah tangga, penguatan bank sampah, serta peningkatan kapasitas Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
Ia menegaskan, capaian tersebut tidak membuat pemerintah daerah berpuas diri.

“Kita tidak boleh berpuas diri. Penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus berbenah. Target kita bukan sekadar mempertahankan prestasi, tetapi memastikan lingkungan yang bersih dan sehat bagi generasi mendatang,” kata Bagus.

Selain itu, Pemkot Balikpapan juga memperkuat regulasi dan pengawasan pengelolaan sampah, termasuk mendorong pelaku usaha untuk menerapkan prinsip ramah lingkungan dalam operasionalnya.

Tahun ini standar penilaian Adipura diperketat. Nilai kinerja diatas 85 untuk Piala Adipura Kencana, nilai 75–85 untuk Piala Adipura, nilai 60–75 untuk Sertifikat Adipura, dan nilai dibawah 60 untuk predikat kota kotor. Dari ratusan daerah di Indonesia, hanya 13 kota dan 22 kabupaten yang menerima penghargaan.

Dalam kesempatan itu, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengingatkan bahwa persoalan pengelolaan sampah harus segera diselesaikan, terutama terkait praktik Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) open dumping yang ditargetkan berakhir pada 2028.

“Bapak Presiden mengingatkan kepada kita semua bahwa tempat pemrosesan akhir sampah kita akan berakhir secara teknis pada tahun 2028. Karena sampai hari ini hampir rata-rata tempat pemrosesan akhir kita sudah berumur 17 tahun,” ujar Hanif di hadapan kepala daerah dan jajaran pemerintah daerah.

Ia menambahkan, berdasarkan standar dari Kementerian Pekerjaan Umum, TPA seharusnya hanya digunakan dalam rentang 20 tahun. Karena itu, pemerintah daerah diminta mempercepat pengelolaan sampah dari hulu guna menekan timbulan sampah yang berakhir di TPA.

Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) KLH/BPLH mencatat timbulan sampah nasional pada 2025 mencapai 24,8 juta ton, dengan 65,45 persen di antaranya belum terkelola.

Pemerintah menargetkan pengelolaan sampah nasional mencapai 64,3 persen pada tahun ini serta menghentikan praktik open dumping secara menyeluruh pada 2026, sebagai bagian dari target 100 persen pengelolaan sampah dalam RPJMN 2025–2029.

Penghargaan ini sendiri menambah daftar capaian Pemkot Balikpapan di bidang pengelolaan lingkungan sekaligus mempertegas komitmen daerah tersebut dalam mendukung agenda nasional pengurangan dan penanganan sampah. (HP/Adv Kominfo Balikpapan).