Digitalisasi Data Jadi Upaya Pemkot Balikpapan Tekan Salah Sasaran Bansos

Balikpapan, Gerbangkaltim.com — Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk memperbaiki tata kelola data penerima bantuan sosial (bansos). Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi persoalan ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat.

Kepala Dinas Sosial Kota Balikpapan, Arfiansyah mengatakan, digitalisasi data merupakan bagian dari transformasi pengelolaan data yang tengah didorong pemerintah pusat.

Menurut dia, data yang sebelumnya dikelola secara manual secara bertahap diarahkan menjadi data digital agar dapat dimanfaatkan dalam berbagai bentuk pelayanan publik, termasuk perlindungan sosial.

“Pemerintah pusat ingin mentransformasi data menjadi bentuk digital. Dari digitalisasi data itu, kemudian diterapkan ke berbagai pelayanan, salah satunya melalui perlindungan sosial digital,” kata Arfiansyah, Rabu (14/10/2026).

Arfiansyah mengatakan, persoalan ketidaktepatan sasaran masih menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan program bantuan sosial. Karena itu, perbaikan kualitas dan pengelolaan data menjadi bagian penting dalam memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria.

Ia menjelaskan, digitalisasi tidak sekadar mengubah data dari bentuk manual menjadi elektronik. Lebih dari itu, sistem digital diharapkan dapat membantu pemerintah mengelola data secara lebih terarah sehingga dapat menjadi dasar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam penyaluran bansos, kata dia, kualitas data menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan penerima manfaat. Data yang akurat akan membantu pemerintah menyesuaikan pemberian bantuan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

“Jadi bukan hanya datanya yang digital, tetapi bagaimana data tersebut bisa dimanfaatkan untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Meski demikian, Arfiansyah menekankan bahwa digitalisasi tetap harus dibarengi dengan pemutakhiran data dan verifikasi di lapangan.

Hal itu diperlukan agar perubahan sistem pengelolaan data tidak berhenti pada aspek teknologi, tetapi benar-benar mampu menjawab persoalan di lapangan.

Dengan penguatan sistem digital dan pembaruan data secara berkala, pemerintah berharap penyaluran bantuan sosial dapat semakin tepat sasaran sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan perlindungan sosial bagi masyarakat Balikpapan. (HP/Adv Kominfo Balikpapan).