Gandeng Kejaksaan, Bupati Berau Lindungi Hak Anak Terlantar
SAMARINDA, Gerbangkaltim.com — Pemerintah Kabupaten Berau terus memperkokoh komitmennya dalam menjamin pemenuhan hak-hak dasar bagi kelompok rentan, khususnya anak terlantar dan yatim piatu. Melalui sinergi strategis bersama korps Adhyaksa, Pemkab Berau memastikan setiap anak terlantar memperoleh kepastian identitas hukum, akses pendidikan, layanan kesehatan, hingga jaminan perlindungan sosial yang layak.
Komitmen bersama tersebut resmi dikukuhkan lewat penandatanganan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan pemerintah kabupaten/kota se-Kaltim dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim serta Kejaksaan Negeri (Kejari) se-Kaltim. Acara berlangsung khidmat di Pendopo Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Selasa (17/11/2026).
Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, hadir langsung membubuhkan tanda tangan kesepakatan bersama para kepala daerah lainnya, dengan disaksikan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud serta Kepala Kejati Kaltim Chatarina Muliana Girsang.
Melalui payung kolaborasi ini, pemerintah daerah dan kejaksaan akan mempercepat penyelesaian berbagai hambatan administrasi kependudukan maupun persoalan hukum yang kerap membelit anak terlantar, termasuk memfasilitasi proses penetapan perwalian melalui Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama.
Kemajuan Daerah Diukur dari Keseriusan Melindungi Kelompok Rentan
Dalam sambutannya, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud mengingatkan bahwa pemenuhan hak anak adalah amanah konstitusi yang tidak boleh diabaikan. Menurutnya, tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah tidak semata dilihat dari angka pertumbuhan ekonomi, melainkan sejauh mana pemerintah hadir melindungi warganya yang paling rentan.
“Anak adalah amanah dan harus dipenuhi setiap haknya. Kemajuan daerah bukan hanya diukur dari pemenuhan ekonomi, tetapi juga bagaimana kita sebagai pelayan publik bertanggung jawab terhadap perlindungan anak,” tegas Rudy Mas’ud.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Kejati Kaltim Chatarina Muliana Girsang menekankan bahwa penanganan anak terlantar memerlukan pendekatan komprehensif—mulai dari kepastian status hukum, pola pengasuhan, layanan dasar, hingga pendampingan psikologis demi menyongsong generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.
“Akses pendidikan dan layanan kesehatan merupakan hak anak. Mari bersinergi dan berkomitmen melanjutkan tanggung jawab bersama untuk memenuhi hak-hak mereka,” ujarnya.
Bupati Berau Instruksikan OPD Kawal Nyata Kabupaten Layak Anak
Sementara itu, Bupati Berau Sri Juniarsih Mas menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal penuh implementasi kerja sama ini hingga ke tingkat teknis di Bumi Batiwakkal. Selama ini, Dinas Sosial Kabupaten Berau melalui Bidang Rehabilitasi Sosial telah aktif mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum hingga memfasilitasi rujukan pendidikan ke Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma di Samarinda bagi anak putus sekolah.
“Setiap anak berhak tumbuh menjadi generasi yang sehat dan penerus bangsa. Pemenuhan hak anak terlantar merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk menjamin identitas hukum, perlindungan sosial, kesehatan, dan pendidikan yang layak,” ungkap Sri Juniarsih.
Ia juga menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar menjadikan program Kabupaten Layak Anak (KLA) sebagai gerakan nyata lintas sektor, bukan sekadar pemenuhan regulasi administratif.
“Kolaborasi masif ini diharapkan dapat segera melahirkan payung hukum yang kuat, sehingga percepatan penerbitan dokumen kependudukan dan penetapan perwalian bagi anak-anak yang membutuhkan dapat segera terealisasi,” pungkasnya.
Sumber: Pemkab Berau
BACA JUGA
