KPPU dan Pemprov Jabar Perkuat Pengawasan Persaingan Usaha, Investasi Harus Beri Peluang Setara

KPPU
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperkuat sinergi untuk menciptakan iklim investasi yang sehat, kompetitif, dan berkeadilan. Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang Sinergitas Bidang Persaingan Usaha dan Pengawasan Kemitraan di Bandung, Kamis (19/11/2026).

Bandung, Gerbangkaltim.com – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperkuat sinergi untuk menciptakan iklim investasi yang sehat, kompetitif, dan berkeadilan. Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang Sinergitas Bidang Persaingan Usaha dan Pengawasan Kemitraan di Bandung, Kamis (19/11/2026).

Nota kesepahaman ditandatangani Ketua KPPU Gopprera Panggabean bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam pembukaan The 8th West Java Investment Forum (WJIF) 2026.

Kerja sama ini diarahkan untuk memastikan peningkatan investasi di Jawa Barat tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membuka kesempatan yang adil bagi seluruh pelaku usaha, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Ketua KPPU Gopprera Panggabean mengatakan, investasi dan persaingan usaha yang sehat merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Menurut dia, masuknya investasi harus diikuti dengan terciptanya pasar yang kompetitif agar seluruh pelaku usaha memiliki kesempatan berkembang.

“Investasi dan persaingan usaha yang sehat tidak dapat dipisahkan. Kita tentu menginginkan semakin banyak investasi masuk ke Jawa Barat, industri semakin berkembang, dan lapangan kerja semakin terbuka. Namun, pertumbuhan tersebut juga harus didukung oleh pasar yang kompetitif, di mana setiap pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang,” kata Gopprera.

Dia mengingatkan, pertumbuhan investasi jangan sampai justru menciptakan hambatan bagi pelaku usaha lain atau menutup peluang bagi UMKM.

“Jangan sampai pertumbuhan investasi justru menciptakan hambatan bagi pelaku usaha lain atau menutup peluang bagi UMKM. Di sinilah pentingnya sinergi KPPU dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, agar kebijakan pembangunan dan investasi tetap berjalan seiring dengan prinsip persaingan usaha yang sehat,” ujarnya.

Melalui kesepakatan tersebut, KPPU dan Pemprov Jawa Barat akan memfokuskan kolaborasi pada tiga bidang. Pertama, asistensi dan harmonisasi kebijakan. Kedua, sosialisasi dan advokasi. Ketiga, pertukaran data dan informasi.

Ketiga ruang lingkup itu diharapkan dapat memastikan prinsip persaingan usaha menjadi bagian dari penyusunan maupun pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah. Selain itu, pengawasan kemitraan antara perusahaan besar dan UMKM juga akan diperkuat agar hubungan bisnis berjalan secara adil dan saling menguntungkan.

Dalam forum investasi tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi turut menekankan pentingnya transformasi ekonomi melalui pengembangan industri bernilai tambah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, serta investasi yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan.

Penguatan infrastruktur dan konektivitas juga menjadi perhatian untuk mendukung kawasan industri, distribusi logistik, pertanian, hingga sektor pariwisata. Pemerintah daerah berharap investasi mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan lapangan kerja dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Dari sisi iklim persaingan usaha, Jawa Barat memiliki modal yang cukup positif. Berdasarkan Indeks Persaingan Usaha (IPU) 2025, provinsi tersebut mencatatkan nilai 5,76, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang berada di angka 5,01.

Dalam menjalankan fungsi advokasi kebijakan, KPPU juga telah menyampaikan lima saran dan pertimbangan kepada Pemprov Jawa Barat. Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian antara lain pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD), rencana Operasi Pasar Murah (OPM) kebutuhan pokok bersubsidi, serta kebijakan pembinaan penyedia jasa konstruksi daerah.

Sementara itu, dalam aspek pengawasan, Kantor Wilayah III KPPU yang berdiri sejak 14 Mei 2019 dan mencakup Jawa Barat, DKI Jakarta, serta Banten telah menerima 63 laporan.

Khusus sepanjang 2026, terdapat 20 laporan yang masuk. Sebanyak 19 laporan berkaitan dengan persaingan usaha, sedangkan satu laporan lainnya terkait kemitraan.

Data tersebut menunjukkan pentingnya keterlibatan masyarakat dan pelaku usaha dalam melaporkan dugaan persoalan persaingan usaha. Informasi yang disampaikan menjadi salah satu dasar bagi KPPU untuk memperkuat pengawasan sekaligus menjaga agar aktivitas ekonomi berlangsung secara sehat.

Melalui kerja sama ini, KPPU berharap Jawa Barat tidak hanya mampu menarik investasi dalam jumlah besar, tetapi juga membangun ekosistem usaha yang transparan, kompetitif, dan inklusif. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati lebih luas oleh masyarakat dan tidak hanya terkonsentrasi pada pelaku usaha bermodal besar.

Tinggalkan Komentar