Kapolri: Hukum Kehilangan Wibawa Jika Penegak Tak Tunduk Aturan

JAKARTA, Gerbangkaltim.com — Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto melontarkan pernyataan keras terkait integritas aparat penegak hukum di hadapan parlemen. Ia menegaskan bahwa setiap kewenangan yang melekat pada institusi kepolisian wajib dijalankan secara ketat di dalam koridor hukum yang berlaku. Menurutnya, kepercayaan publik tidak akan pernah bisa dipertahankan dengan cara menutupi kesalahan internal, melainkan melalui keberanian mengungkap kebenaran secara jujur dan adil.

Penegasan prinsipil tersebut disampaikan Jenderal Polisi Suyudi saat mengikuti Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi III DPR RI di Jakarta, Kamis (12/11/2026), dalam rangka memaparkan perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana penyadapan ilegal (illegal tapping), akses ilegal (illegal access), serta penghapusan dokumen elektronik yang ditangani Bareskrim Polri.

“Karena bagi kami, kepercayaan tidak dapat dipertahankan dengan menutupi kesalahan, dan keadilan tidak dapat ditegakkan dengan mengabaikan hak-hak mereka yang diperiksa. Keduanya harus berjalan beriringan agar ketegasan tetap berlandaskan kebenaran dan kewenangan tetap berada dalam koridor hukum,” ujar Jenderal Polisi Suyudi.

Empat Tersangka Ditetapkan, 28 Saksi dan 6 Ahli Diperiksa

Dalam paparan terbuka di hadapan Komisi III DPR RI, Kapolri menjelaskan bahwa tim penyidik Bareskrim Polri telah bekerja secara profesional, objektif, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Hingga tahap ini, penyidik telah resmi menetapkan empat orang sebagai tersangka berinisial LSP, SU, EH, dan AS yang memiliki peran berbeda dalam rangkaian perkara tersebut.

Kasus ini bermula dari dugaan praktik penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon sepanjang kurun waktu 2025 hingga 2026 tanpa prosedur permohonan resmi dari penyidik. Pendalaman semakin menguat pada Oktober 2026, ketika ditemukan indikasi perintah penghapusan jejak digital dan data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PenLink X (PLX), yang disertai pembubaran grup percakapan WhatsApp yang dipakai untuk menyalurkan instruksi tersebut.

Guna memperkuat konstruksi pembuktian hukum, penyidik Bareskrim Polri telah memeriksa sedikitnya 28 orang saksi serta enam orang ahli yang terdiri dari ahli teknologi informasi (TI) dan ahli hukum pidana. Sejumlah barang bukti krusial turut disita, mulai dari perangkat telepon genggam, media penyimpanan data, unit komputer, laptop, hingga log aktivitas penyadapan.

Jaga Kehormatan Institusi Lewat Keadilan

Jenderal Polisi Suyudi menggarisbawahi bahwa martabat dan kehormatan institusi Bhayangkara tidak diukur dari kemampuan melindungi kepentingan kelompok tertentu, melainkan dari keteguhan menegakkan aturan meski menyeret oknum internal sekalipun.

“Kehormatan sebuah institusi tidak dibangun dengan menutupi dugaan kesalahan, tetapi dengan keberanian untuk mengungkap kebenaran; bukan dengan melindungi kepentingan, melainkan dengan menjaga keadilan. Hukum akan kehilangan wibawanya apabila penegaknya tidak bersedia tunduk pada hukum yang sama,” tegasnya.

Terkait dugaan tindak pidana makar yang turut mencuat, Kapolri memastikan Polri menjalankan penyelidikan terpisah secara cermat dan berbasis alat bukti mandiri, tanpa terburu-buru menarik kesimpulan dari temuan kasus penyadapan. Menutup penyampaiannya, ia mengingatkan seluruh jajaran bahwa jabatan dan kewenangan hanyalah amanah sementara, sementara komitmen menjaga keadilan akan menjadi jejak sejarah pengabdian yang abadi.

Sumber: Humas Polri