Kapolri Pastikan Pengusutan Kasus Penyadapan Ilegal Berjalan Optimal

JAKARTA, Gerbangkaltim.com — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menegaskan komitmen penuh untuk menuntaskan kasus dugaan penyadapan ilegal (illegal tapping), akses ilegal (illegal access), hingga dugaan tindak pidana makar yang menyeret sejumlah oknum perwira tinggi Polri. Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menyampaikan apresiasi mendalam atas dukungan politik dan kelembagaan dari pimpinan serta anggota Komisi III DPR RI dalam mengawal pengungkapan perkara sensitif tersebut.

Dukungan penuh parlemen itu mengemuka dalam Rapat Kerja (Raker) antara Kapolri dan Komisi III DPR RI yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (12/11/2026). Forum tersebut menjadi momentum penting untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan transparan dan akuntabel.

Usai mengikuti rapat kerja, Kapolri menegaskan bahwa jajaran penyidik Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah mengantongi dukungan solid dari Komisi III DPR RI untuk mengusut tuntas kasus tersebut tanpa pandang bulu.

“Pada prinsipnya, para pimpinan Komisi III dan anggota memberikan dukungan kepada kami, Polri, kepada para penyidik Bareskrim Polri, dalam mengungkap kasus illegal access, illegal tapping, dan juga tindak pidana makar,” ujar Jenderal Polisi Suyudi di Kompleks Parlemen, Senayan.

Menjawab Keresahan Presiden hingga Tokoh Masyarakat

Kapolri memaparkan bahwa perkara hukum yang tengah ditangani berkaitan dengan dugaan keterlibatan sejumlah oknum pejabat tinggi Polri berinisial LSP, AN, EH, dan SU. Kasus ini menyita perhatian luas publik lantaran praktik penyadapan ilegal tersebut diduga kuat turut menyasar sejumlah pejabat tinggi negara, tokoh politik nasional, hingga elemen masyarakat sipil.

Menyikapi seriusnya dampak perkara ini, Jenderal Suyudi memastikan institusinya akan mengerahkan seluruh sumber daya penyidikan secara maksimal. Langkah tegas ini diambil guna meredam keresahan publik sekaligus menindaklanjuti perhatian khusus dari pimpinan negara, termasuk Presiden RI, beserta para tokoh yang menjadi korban praktik ilegal tersebut.

“Untuk itu, Polri akan terus melakukan upaya yang optimal dalam menjawab apa yang menjadi keresahan masyarakat. Ini juga menjadi keresahan pimpinan negara, Bapak Presiden dan jajaran, serta tokoh-tokoh politik dan tokoh-tokoh masyarakat yang dalam hal ini menjadi korban penyadapan secara ilegal,” ungkap Kapolri.

Minta Waktu Penyidik Bekerja Berbasis Alat Bukti

Dalam Raker bersama Komisi III DPR RI sebelumnya, Polri turut membeberkan progres penanganan perkara yang mencakup dugaan penyadapan ilegal, penghapusan dokumen elektronik, dan akses ilegal. Tak berhenti di situ, kepolisian juga telah menerbitkan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana turut serta secara bersama-sama atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar.

Pendalaman penyidikan terus digencarkan agar setiap konstruksi hukum dan keterlibatan pihak-pihak terkait dapat dibuktikan secara sah berdasarkan fakta serta alat bukti yang kuat. Kapolri pun meminta masyarakat bersabar dan memberikan ruang bagi penyidik Bareskrim Polri untuk bekerja secara profesional hingga tuntas.

“Berikan kami waktu untuk bisa menuntaskan dan menjawab ini semua kepada masyarakat,” pungkas Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto.

Sumber: Humas Polri