KPPU Kanwil V dan FH Unmul Bedah Hukum Persaingan Usaha Digital

SAMARINDA, Gerbangkaltim.com — Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melalui Kantor Wilayah V terus memperluas literasi hukum persaingan usaha di lingkungan akademisi. Bersama Pusat Studi Hukum Bisnis dan Persaingan Usaha, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (FH Unmul), KPPU menggelar Kuliah Tamu bertajuk penguatan pemahaman mekanisme penegakan hukum serta tantangan pengawasan bisnis di tengah pesatnya era ekonomi digital, Jumat (13/11/2026).

Hadir langsung sebagai narasumber utama, Kepala Kantor Wilayah V KPPU, F.Y. Andriyanto, mengulas sejarah lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Regulasi tersebut hadir sebagai tameng untuk menghapus pemusatan kekuatan ekonomi pada segelintir kelompok serta membuka ruang berusaha yang setara bagi seluruh pelaku usaha di Tanah Air.

Dalam paparannya, Andriyanto membedah substansi fundamental UU Nomor 5 Tahun 1999, mulai dari perjanjian dan kegiatan yang dilarang, penyalahgunaan posisi dominan, hingga penerapan pendekatan per se illegal dan rule of reason. Mahasiswa juga dibekali pemahaman teknis mengenai alur penanganan perkara sesuai Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2023—mulai dari penyelidikan awal, sidang Majelis Komisi, pembuktian, hingga mekanisme pengajuan keberatan melalui Pengadilan Niaga pasca-terbitnya UU Nomor 11 Tahun 2020 dan PP Nomor 44 Tahun 2021.

Kupas Tuntas Persekongkolan Tender hingga Denda Google Rp202,5 Miliar

Andriyanto memberikan sorotan tajam terhadap praktik persekongkolan tender yang masih mendominasi laporan perkara di KPPU, seperti modus penawaran pendamping (cover bidding), rotasi pemenang, hingga pembagian wilayah. Praktik curang semacam ini terbukti merugikan publik karena memicu lonjakan harga pengadaan sekaligus menurunkan kualitas barang dan jasa.

Selain mengulas kasus kartel konvensional seperti perkara kartel ban kendaraan roda empat (Perkara Nomor 08/KPPU-I/2014), diskusi semakin hangat saat membedah tantangan pengawasan di sektor raksasa teknologi digital. Andriyanto mengangkat studi kasus Putusan KPPU Nomor 03/KPPU-I/2024 terkait kebijakan kewajiban sistem pembayaran Google Play Billing.

Dalam putusan bersejarah tersebut, KPPU menyatakan Google LLC terbukti melanggar UU Nomor 5 Tahun 1999 dan menjatuhkan sanksi denda administratif sebesar Rp202,5 miliar, sekaligus memerintahkan pembukaan opsi User Choice Billing bagi para pengembang aplikasi. Kasus ini menjadi bukti bahwa pengawasan persaingan usaha kini menjangkau praktik monopoli platform digital global.

Melalui kolaborasi erat bersama FH Unmul, KPPU Kantor Wilayah V berharap generasi muda dan calon praktisi hukum di Kalimantan Timur semakin peka mengenali praktik bisnis tidak sehat. Sinergi antara lembaga pengawas dan perguruan tinggi ini diharapkan terus berlanjut demi mewujudkan iklim usaha yang adil, kompetitif, dan melindungi kepentingan konsumen.