KPPU Soroti Kemitraan Plasma di Kaltara, Koperasi Keluhkan Pembagian Manfaat

Tanjung Selor, Gerbangkaltim.com – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memperkuat pengawasan kemitraan antara perusahaan perkebunan dan peternakan dengan koperasi serta masyarakat di Kalimantan Utara (Kaltara). Langkah ini dilakukan untuk memastikan kerja sama usaha berjalan adil, transparan, dan tidak merugikan pihak yang memiliki posisi lebih lemah.

Penguatan pengawasan tersebut dilakukan melalui koordinasi dan sosialisasi bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara serta sejumlah pemangku kepentingan di Tanjung Selor, Kamis (11/12/2026).

Dalam kegiatan itu, KPPU menyoroti pentingnya keseimbangan hubungan usaha antara perusahaan besar dengan petani, peternak, koperasi, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kepala Kantor Wilayah V KPPU, F.Y. Andriyanto, mengatakan pengawasan kemitraan menjadi bagian penting dalam menjaga iklim usaha yang sehat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurut dia, koordinasi dengan pemerintah daerah diperlukan untuk mendeteksi lebih awal potensi persoalan dalam pelaksanaan kemitraan.

Sinergi tersebut juga diharapkan memastikan masyarakat mendapatkan manfaat yang sepadan dari kerja sama dengan perusahaan besar.

Dalam pemaparan materi, Yunan Andika Putra dari Direktorat Pengawasan Kemitraan KPPU menjelaskan dasar hukum, ruang lingkup, dan mekanisme pengawasan kemitraan. Termasuk penanganan dugaan pelanggaran serta pencegahan praktik penguasaan atau pengendalian mitra oleh perusahaan besar.

Persoalan kemitraan perkebunan juga menjadi perhatian, terutama terkait kewajiban fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebesar 20 persen.

Analis Pasar Hasil Perkebunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kaltara, Fredy Sampe, memaparkan sejumlah tantangan dalam penerapan kebijakan tersebut. Di antaranya kejelasan alokasi lahan plasma, kepastian hak masyarakat, pembiayaan, hingga transparansi pelaksanaan kerja sama.

Persoalan tersebut dinilai penting karena menyangkut kepastian masyarakat dalam memperoleh manfaat dari kegiatan usaha perkebunan.

Sementara itu, Kepala Bidang Koperasi dan UKM Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kaltara, Margaretha, mengungkapkan jumlah UMKM di wilayah tersebut mencapai 51.840 unit.

Dari jumlah itu, sebanyak 99,27 persen didominasi usaha mikro. Selain perkembangan UMKM, pemerintah daerah juga membahas pembentukan 411 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Namun, besarnya jumlah pelaku usaha dan perkembangan kelembagaan koperasi masih menghadapi tantangan dalam membangun kemitraan yang efektif dengan perusahaan besar.

Hal itu mengemuka dalam sesi diskusi. Sejumlah perwakilan koperasi menyampaikan persoalan yang mereka hadapi dalam pelaksanaan kemitraan kebun plasma.

Keluhan tersebut meliputi ketidakjelasan pembagian manfaat, legalitas lahan, mekanisme penetapan harga, hingga belum optimalnya keterlibatan koperasi dalam kerja sama dengan perusahaan perkebunan.

Peserta juga meminta kejelasan mengenai status dan mekanisme kerja sama KDKMP agar koperasi tersebut dapat menjalankan peran sebagai mitra usaha secara efektif.

Menanggapi berbagai persoalan itu, KPPU mendorong pemerintah daerah, koperasi, dan perusahaan perkebunan memperkuat koordinasi. Salah satu langkah yang dapat dilakukan ialah memfasilitasi pertemuan antarpihak untuk membahas pola kemitraan sekaligus memperjelas hak dan kewajiban masing-masing.

KPPU juga menekankan pentingnya perjanjian kemitraan yang memiliki dasar hukum jelas, disusun secara transparan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Melalui penguatan pengawasan tersebut, KPPU bersama Pemprov Kaltara berharap berbagai persoalan kemitraan dapat ditangani lebih terarah. Dengan demikian, koperasi dan masyarakat tidak hanya menjadi pelengkap dalam kegiatan usaha, tetapi juga memperoleh posisi dan manfaat yang adil dalam rantai ekonomi daerah.