Polri Tabuh Genderang Perang Lawan Calo dan Pungli Tenaga Kerja

BANDUNG, Gerbangkaltim.com — Praktik percaloan dan pungutan liar (pungli) yang kerap mencekik masyarakat saat melamar pekerjaan kini menjadi target utama penindakan aparat kepolisian. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) secara resmi mendeklarasikan perang terbuka terhadap segala bentuk percaloan dalam proses rekrutmen tenaga kerja, khususnya di kawasan-kawasan industri di tanah air.

Komitmen tegas tersebut diserukan langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto saat meluncurkan program nasional Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) yang dirangkai dengan uji kompetensi satuan pengamanan (satpam) di kawasan Monumen Perjuangan (Monju), Kota Bandung, pada Rabu (11/11/2026).

Di hadapan Menteri Ketenagakerjaan, Menteri UMKM, Menteri Desa dan PDT, serta jajaran Forkopimda Jawa Barat, Kapolri memberikan instruksi keras kepada Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) dan seluruh Kapolda di Indonesia. Ia memerintahkan jajarannya agar menyikat habis oknum calo yang meresahkan tanpa pandang bulu maupun kompromi.

“Saya perintahkan kepada seluruh jajaran, Kabareskrim, para Kapolda, untuk melakukan penindakan tegas terhadap pelaku-pelaku dan calo-calo yang selalu meresahkan masyarakat pencari kerja. Jangan ragu-ragu, jangan takut. Praktik premanisme seperti ini harus kita tindak tegas dan berikan sanksi hukum,” tegas Jenderal Polisi Suyudi di Bandung.

Rusak Iklim Investasi, Polri Siapkan Layanan Aduan Cepat

Jenderal Polisi Suyudi menyoroti masih maraknya modus percaloan tenaga kerja, baik yang beroperasi di lingkaran luar kawasan industri maupun yang disinyalir bermain mata dengan oknum internal perusahaan. Menurutnya, praktik ilegal ini tidak sekadar merampas hak dan membebani ekonomi para pencari kerja, tetapi juga mencederai kepastian hukum serta merusak iklim investasi nasional.

Sebagai langkah perlindungan dan respons cepat bagi masyarakat, Polri telah menyiapkan berbagai kanal pengaduan terpadu. Masyarakat yang menemukan indikasi pungli atau pemerasan saat melamar kerja dapat langsung melapor melalui saluran bebas pulsa Call Center 110, mengadu ke jaringan Bhabinkamtibmas di tingkat desa maupun kelurahan, hingga berkoordinasi melalui sistem pengamanan internal perusahaan yang telah terhubung dengan kepolisian.

Poliran Hadir Sebagai Fasilitator Rekrutmen Bersih

Lebih jauh, Kapolri meluruskan bahwa peluncuran program Poliran sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengambil alih kewenangan kementerian terkait, pemerintah daerah, maupun asosiasi dunia usaha. Sebaliknya, Poliran dirancang sebagai ruang fasilitator dan kolaborator lintas sektor yang menjembatani pencari kerja dengan perusahaan penyalur tenaga kerja secara transparan, akuntabel, dan bebas dari biaya ilegal.

“Kolaborasi ini harus dibangun di atas fondasi kepercayaan publik. Karena itu, saya memerintahkan seluruh jajaran untuk memastikan proses rekrutmen, pelatihan, hingga penyaluran tenaga kerja benar-benar bersih dari praktik calo dan pungutan liar,” pungkas Kapolri.