Paser, Gerbangkaltim.com – Belum lama ini Kepolisian Resor Paser kembali menggelar kegiatan Jum’at Curhat di desa Tapis, kecamatan Tanah Grogot, kabupaten Paser.
Di kesempatan itu, Kapolres Paser AKBP Yusep Dwi Prasitia menyampaikan bahwa kegiatan Jum’at Curhat bertujuan untuk mendekatkan diri dengan masyarakat dengan duduk bersama membahas permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat terkait situasi kantibmas.
Sementara itu, masyarakat menyampaikan keluhannya terkait balap liar, pencurian, tahun politik maupun persoalan sengketa lahan.
Menanggapi kegiatan Jum’at Curhat yang dilaksanakan Polres Paser itu, Pemerhati Politik dan Hukum ‘PATIH’, Muchtar Amar mempertanyakan objektifitas daripada subtansi untuk mendekatkan diri dengan masyarakat.
“Subtansi dekat dengan masyarakat dengan duduk bersama membahas persoalan kantibmas di masyarakat, kurang relevan dengan tupoksi Polri, jika tidak disertai dengan tindak lanjut langkah yang konkret berbasis sistem terhadap persoalan itu,” tegas Muchtar.
Setidaknya, dijelaskannya, ada indikator output maupun input yang jelas dirasakan masyarakat setelah menerima keluhan dan mengidentifikasi akar persoalannya maupun mengevaluasi kinerja yang telah dilakukan jajarannya.
“Kan layanan hotline pengaduan biasanya kan sudah berjalan, tidak hanya dari kegiatan tersebut yang justru boleh jadi dinilai pencitraan dan berbau politis, tegas dia.
Amar lantas mencontohkan, “Misalnya menyikapi persoalan berulangnya aksi balap liar, tolak ukur fungsi lantas dan binmas urai soal balap liar, saya yakin kurang maksimal, jika sebatas giat patroli dan edukasi saat dilakukan penertiban,” tambah Amar.
Dengan demikian, lanjut Muchtar, harus ada sinergitas kolaborasi yang kuat dan serius antar lembaga pemerintah di level pusat, karena terkait penetapan kebijakan bersama lintas sektoral.
“Seperti arus mudik dan balik lebaran kemarin kan cukup sukses kinerja Polri bersama Pemerintah atas menurunnya angka kecelakaan lalulintas. Jadi balap liar ini kan juga terjadi di mana-mana ya,” sambung dia.
Lebih lanjut, dia menuturkan, politik negara harus jelas dan tegas menyikapi persoalan balap liar, terlebih lagi menyangkut masa depan anak bangsa.
“Jika mau di edukasi, aturan dan sanksi yang tegas harus diterapkan, jika tetap melakukan aksinya di jalan umum,” tukasnya.
Sementara itu, terang Amar, berkaca dari mudahnya pengungkapan kasus kejahatan yang terungkap usai videonya viral di sosial media dapat menjadi contoh.
“Artinya, kepolisian dapat bekerjasama dengan pemerintah daerah agar memasifkan pemasangan cctv pada titik strategis di daerah permukiman warga, selain tetap menggalakkan Siskamling,” urainya.
Selain itu, Muchtar juga menyoroti tindakan tegas, terukur dan terstruktur bagaimana mengurai persoalan tahun politik maupun sengketa lahan yang kerap polemiknya menjurus ke persoalan SARA.
“Persoalan ini kan sudah jelas aturan dan kewenangannya, misalnya money politic. Tinggal niatnya saja bisa tegas tidak menerapkannya secara objektif, termasuk kepada oknum-oknum tertentu yang diduga terlarang sebenarnya turut bermain di tahun politik maupun persoalan sengketa lahan,” tutupnya.
