Lapas Overkapasitas 350 Persen, Bulungan Disiapkan Jadi Lokasi

Kanwil Ditjenpas Kaltim
Kepala Kanwil Ditjenpas Kalimantan Timur melaksanakan audiensi resmi bersama Gubernur Kalimantan Utara di Kantor Gubernur Kalimantan Utara, Tanjung Selor, membahas rencana pembangunan satker pemasyarakatan baru di Kabupaten Bulungan untuk mengatasi overkapasitas 350 persen, Selasa (17/11/2026).

TANJUNG SELOR, Gerbangkaltim.com — Persoalan kepadatan hunian di lembaga pemasyarakatan menjadi perhatian serius yang menuntut langkah terukur lintas instansi. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Kalimantan Timur memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) guna merencanakan pembangunan satuan kerja (satker) pemasyarakatan baru di Kabupaten Bulungan.

Upaya tersebut mengemuka dalam audiensi resmi yang digelar Kepala Kanwil Ditjenpas Kalimantan Timur bersama Gubernur Kalimantan Utara di Kantor Gubernur Kalimantan Utara, Tanjung Selor, Selasa (17/11/2026).

Pertemuan strategis ini difokuskan pada penguatan pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan di wilayah Kalimantan Utara, dengan menempatkan urgensi pembangunan fasilitas baru di Kabupaten Bulungan—selaku ibu kota provinsi—sebagai agenda utama.

Lapas Tarakan dan Nunukan Tembus Overkapasitas 350 Persen

Dalam sesi pemaparan, Kepala Kanwil Ditjenpas Kalimantan Timur mengungkapkan kondisi riil di lapangan bahwa dua satuan kerja pemasyarakatan yang beroperasi di Kalimantan Utara telah mengalami kelebihan kapasitas (overcrowded) sangat ekstrem, yakni mencapai 350 persen. Kedua fasilitas tersebut meliputi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Tarakan dan Lapas Kelas IIB Nunukan.

Tingginya tingkat kepadatan hunian tersebut berpengaruh langsung terhadap kelancaran pengelolaan keamanan dan ketertiban, efektivitas program pembinaan kemandirian maupun kepribadian, serta pemenuhan hak-hak dasar warga binaan.

Karena itu, kehadiran satuan kerja pemasyarakatan baru di Kabupaten Bulungan dinilai sangat mendesak dan strategis untuk mengurai kepadatan sekaligus memeratakan penempatan warga binaan secara lebih manusiawi dan tertib.

Pemprov Kaltara Sambut Positif, Patuhi Pedoman KPK

Gubernur Kalimantan Utara menyambut baik inisiatif tersebut dan menyatakan komitmen serta kesiapan pemerintah daerah untuk mendukung rencana pembangunan satuan kerja pemasyarakatan baru di Kabupaten Bulungan.

Agar pelaksanaan hibah dan dukungan pembangunan dari pemerintah daerah kepada instansi vertikal berjalan transparan serta sesuai regulasi, seluruh tahapan akan mengacu penuh pada ketentuan dan pedoman pencegahan tindak pidana korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebagai tindak lanjut administratif dan legalitas penganggaran daerah, Kanwil Ditjenpas Kalimantan Timur akan segera mengajukan permohonan penerbitan Surat Persetujuan Resmi dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melalui Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Dokumen persetujuan ini akan menjadi dasar koordinasi teknis dan administrasi lanjutan antara jajaran Pemasyarakatan dan Pemprov Kaltara.

Sumber: Humas Kanwil Ditjenpas Kalimantan Timur

Tinggalkan Komentar