Pemkot Balikpapan Gandeng CSR Perusahaan, Program Bedah Rumah Ditargetkan Jangkau Lebih Banyak Warga
Balikpapan, Gerbangkaltim.com — Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan terus melanjutkan program bedah rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah guna meningkatkan kualitas hunian warga. Untuk memperluas jumlah penerima manfaat, pemerintah kini mendorong keterlibatan perusahaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR).
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kota Balikpapan, Rafiudin mengatakan, kebutuhan perbaikan rumah tidak layak huni di Balikpapan masih cukup tinggi. Sementara itu, kemampuan anggaran daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih terbatas sehingga diperlukan dukungan dari berbagai pihak.
“Kalau misalnya kita ditambah anggaran, insyaallah bisa kita laksanakan. Tapi tidak hanya terfokus ke situ, kita juga mengharap ada bantuan dari CSR, bantuan dari provinsi maupun bantuan dari pusat,” ujar Rafiudin, Sabtu (9/5/2026).
Menurut dia, Pemerintah Kota Balikpapan telah memiliki data rumah tidak layak huni yang menjadi prioritas penanganan setiap tahunnya. Namun, jumlah rumah yang dapat diperbaiki masih menyesuaikan kemampuan pendanaan daerah.
Pada tahun 2025, program bedah rumah melalui APBD Kota Balikpapan berhasil merealisasikan perbaikan sebanyak 100 unit rumah warga. Jumlah tersebut kembali dialokasikan pada tahun 2026 sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kalau dari APBD Kota Balikpapan 100 unit. Tahun ini juga 100 unit,” kata Rafiudin.
Selain mengandalkan APBD, program perbaikan rumah juga mendapatkan dukungan dari program CSR sejumlah perusahaan yang beroperasi di Balikpapan.
Pemerintah pusat juga turut memberikan bantuan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
“Ada juga bantuan CSR, ada dari BSPS juga,” tambahnya.
Rafiudin menilai sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan sektor swasta menjadi langkah strategis untuk mempercepat pengurangan jumlah rumah tidak layak huni di Kota Balikpapan.
Terlebih, Balikpapan kini menjadi salah satu daerah penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN) yang mengalami pertumbuhan pembangunan dan kebutuhan hunian cukup pesat.
Ia menegaskan, program bedah rumah tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik bangunan semata, melainkan juga memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi masyarakat penerima bantuan.
Menurut dia, keterlibatan perusahaan melalui program CSR sangat penting agar manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas, khususnya bagi warga kurang mampu yang membutuhkan tempat tinggal layak huni.
Pemerintah Kota Balikpapan berharap semakin banyak perusahaan yang ikut berpartisipasi dalam program tersebut sehingga percepatan penanganan rumah tidak layak huni dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.
Dengan kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan pemerintah pusat, upaya menghadirkan hunian layak bagi masyarakat di Balikpapan diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup warga sekaligus mendukung pembangunan kota yang lebih inklusif. (HP/Adv Kominfo Balikpapan).
BACA JUGA
