Paser
Pemerhati Politik dan Hukum (PATIH) di Tana Paser, Muchtar Amar, SH,

Sistem Distribusi BBM-Subsidi Belum Maksimal, Kok Bisa BBM-Non Subsidi Dinaikkan Kian Meroket?

Tana Paser, Gerbangkaltim.com – Pemerintah kembali naikkan BBM-Non Subsidi ditengah sistem distribusi BBM-Subsidi yang masih belum maksimal ke penerima manfaat subsidi dan semakin rentan disalahgunakan.

Untuk memaksimalkan sistem distribusinya, pemerintah sedang menggodok revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual eceran BBM.

Rencananya, menurut Kepala BPH Migas, Erika Retnowati mengatakan revisi Perpres 191/2014 akan memuat aturan teknis terbaru terkait ketentuan kelompok masyarakat yang berhak untuk menggunakan Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite dilansir okezone.com Kamis 14/07/2022.

Untuk solar subsidi berdasarkan volume untuk transportasi darat, kendaraan pribadi plat hitam 60 liter per hari, angkutan umum orang atau barang roda 4 sebanyak 80 liter per hari sedangkan angkutan umum roda 6 sebanyak 200 liter per hari.

Kecuali untuk kendaraan pengangkutan hasil kegiatan perkebunan dan pertambangan dengan jumlah roda lebih dari enam, kata Erika.

Pemerhati Politik dan Hukum (PATIH) di Tana Paser, Muchtar Amar, SH, melalui keterangannya di Aceh mengaku miris sulitnya masyarakat petani sawit swadaya mendapatkan BBM-Subsidi baik itu Pertalite ataupun Bio-Solar.

“di Kaltim SPBU yang jual Bio-Solar jarang ditemukan, padahal petani swadaya beragam, kan timpang sentra pengisian BBM-Subsidi dengan ragam dan jumlah petaninya belum tersentuh”, ucapnya kepada awak media Jum’at (15/07/2022)

Kata dia, “jumlahnya petani swadaya sawit disini tak kalah besar dibanding korporasi, namun sentra pengisian untuk akomodir kebutuhan mereka belum maksimal ‘langka’.

Mereka biasanya kan angkut hasil panen kendaraannya gunakan Solar dibanding Pertalite, miris sekali, sudah situasi kebutuhan produksi meningkat faktor harga pupuk dan keadaan jalan banyak rusak belum terurai serta harga TBS yang masih kian tak menentu”.

Perpres 191/2014, mengamanatkan dalam melakukan pengawasan JBT dan JBKP, BPH Migas dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.

“pak Isran meskinya dapat pimpin kordinasi ke pusat agar kolaborasi dan sinergi Pemda di Kaltim segera rapatkan barisan atasi persoalan ini, ini tidak bisa ditawar-tawar lagi tunggu ini itu, keadaan petani sudah semakin susah, tolong diurai”, tegasnya.

Amar menambahkan “jangan dekat Pemilu 2024 baru diurai, idealnya issue ini juga disuarakan oleh para wakil rakyat di kelembagaan perwakilan rakyat ataupun partai politik baru calon peserta Pemilu 2024 agar meraih popularitas dan elektabilitas”.

Masih dilansir okezone.com, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting mengatakan “60% masyarakat mampu atau yang masuk dalam golongan terkaya ini mengkonsumsi hampir 80% dari total konsumsi BBM bersubsidi, sedangkan 40% masyarakat rentan dan miskin hanya mengkonsumsi 20% dari total subsidi energi tersebut. Jadi diperlukan suatu mekanisme baru, bagaimana subsidi energi ini benar-benar diterima dan dinikmati yang berhak”.

“saya meyakini, jika mereka ‘elite politik’ dapat mengoptimalkan sentra pengisian BBM-Subsidi di petani dengan detail dan tepat sasaran penerimanya, maka dapat memenangkan Pemilu 2024, karena issue ini kan benar-benar termasuk hajat hidup berdampak luas setelah pendidikan, kesehatan dan rumah layak huni,” tutupnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.