Tasbih JKN di Balikpapan, BPJS Kesehatan Gandeng Ulama Tingkatkan Kesadaran Jaminan Kesehatan

Balikpapan, Gerbangkaltim.com — BPJS Kesehatan terus memperkuat kolaborasi dengan tokoh agama untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan
“Transformasi Awareness Bersama Insan Dakwah JKN (Tasbih JKN)” yang digelar di Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (5/5/2026).

Kegiatan yang diselenggarakan MUI Kota Balikpapan bertujuan melibatkan tokoh agama dan masyarakat untuk mensosialisasikan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), guna meningkatkan kesadaran akan pentingnya memiliki kartu JKN yang aktif.

Balikpapan dipilih karena berada di wilayah penyangga Ibu Kota Negara (IKN). Program ini merupakan bagian dari pelaksanaan di empat wilayah prioritas: Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Barat, dan Kalimantan Timur.
Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui kerja sama antara MUI Pusat, MUI Provinsi, dan MUI Kabupaten/Kota.

Direktur Bidang Manajemen Mutu Layanan BPJS Kesehatan, C. Falah Rakhmatiana mengatakan, kegiatan ini bukan sekadar forum silaturahmi, tetapi juga menjadi ruang sinergi antara BPJS Kesehatan dan para dai dalam menyampaikan edukasi kepada masyarakat.

“Kegiatan ini bukan hanya forum pembelajaran, tetapi juga upaya memperkuat ikhtiar bersama dalam menghadirkan perlindungan kesehatan yang memberi rasa aman dan tenang bagi seluruh masyarakat,” ujar Falah dalam sambutannya.

Menurut dia, risiko sakit tidak dapat diprediksi baik dari sisi waktu maupun biaya. Oleh karena itu, mekanisme jaminan sosial melalui BPJS Kesehatan menjadi penting untuk meringankan beban masyarakat.

“Sakit itu tidak ada dalam kalender, dan biayanya juga tidak bisa diprediksi. Bisa ringan, bisa sangat mahal. Dengan sistem gotong royong atau risk sharing, beban itu ditanggung bersama,” jelasnya.

Ia menambahkan, rata-rata biaya rawat inap selama tiga hari bisa mencapai sekitar Rp6 juta, sementara biaya konsultasi dokter umum berkisar Rp200.000 per kunjungan. Tanpa jaminan kesehatan, biaya tersebut dinilai cukup berat bagi sebagian masyarakat.

Dalam skema JKN, pemerintah menanggung iuran bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang berasal dari kelompok masyarakat kurang mampu. Saat ini, jumlah peserta PBI mencapai sekitar 96,8 juta jiwa dengan alokasi anggaran sekitar Rp50 triliun dari APBN.

Selain itu, masyarakat yang bekerja di sektor formal membayar iuran bersama pemberi kerja, dengan komposisi 4 persen ditanggung perusahaan dan sisanya oleh pekerja.

Kegiatan ini turut dihadiri Deputi Direksi Wilayah VIII BPJS Kesehatan dr. Herman Dinata Mihardja, Ketua MUI Balikpapan Akhmad Bustomi, serta Ketua Tanfidziah PCNU Balikpapan KH Muslikh Umar, bersama para dai dan pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) setempat.

Ketua Dewan Penasihat Syariah BPJS Kesehatan, KH Bukhori Muslim menegaskan, bahwa program JKN telah sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana difatwakan oleh MUI pada 2017.

“Fatwa tentang penerapan prinsip syariah pada BPJS Kesehatan sudah ada. Mulai dari akad, pengelolaan hingga penyaluran, insyaallah sesuai syariah,” kata Bukhori.

Ia juga mengakui masih adanya penolakan dari sebagian masyarakat terhadap program JKN. Namun, menurutnya, hal tersebut lebih disebabkan oleh kurangnya pemahaman.

“Orang kadang menolak karena belum paham. Tapi ketika sudah merasakan manfaatnya, mereka akan menerima,” ujarnya.

Melalui kegiatan Tasbih JKN, BPJS Kesehatan berharap para tokoh agama dapat menjadi perpanjangan tangan dalam mensosialisasikan pentingnya jaminan kesehatan berbasis gotong royong kepada masyarakat luas.