Warga Gunung Sari Ilir Curhat Soal Banjir dan Infrastruktur dalam Reses Andi Arif Agung

Balikpapan, Gerbangkaltim.com — Persoalan infrastruktur dasar seperti drainase, penerangan jalan umum (PJU), hingga layanan air bersih kembali menjadi keluhan utama warga Kelurahan Gunung Sari Ilir dalam kegiatan Reses Masa Sidang I Tahun 2025/2026 anggota DPRD Kota Balikpapan dari Dapil Balikpapan Tengah, Andi Arif Agung.

Sejumlah ketua RT secara bergantian menyampaikan aspirasi mereka di hadapan wakil rakyat tersebut. Ramli, Ketua RT 39, mengeluhkan parit di Jalan APT Pranoto yang belum pernah dilakukan pengerukan, menyebabkan genangan saat hujan.

“Setiap musim hujan air meluap karena parit tidak dikeruk. Banyak pula bangunan dan pedagang berdiri di atas parit, padahal ada perda yang melarangnya. Satpol PP datang, tapi tak ada tindak lanjut,” ujar Ramli.

Selain itu, wilayahnya juga masih minim lampu jalan.

“Kami hanya dapat satu lampu, padahal masih banyak titik gelap,” tambahnya.

Dari RT 03, A. Yani menyoroti kondisi drainase yang tertimbun sedimen pasir hingga sejajar dengan permukaan jalan.

“Air sering meluap ke rumah warga. Manhole-nya juga terlalu berat, susah dibuka. Mohon diganti,” ujarnya.

Sementara Faisal dari RT 38 mengungkapkan keluhan terhadap PDAM yang lamban menindak penunggak tagihan air.

“Ada penyewa rumah menunggak 4 tahun, nilainya sekitar Rp40 juta, baru diputus setelah lama. Padahal aturannya hanya tiga bulan,” keluhnya.

Keluhan lain datang dari Ira RT 47 yang menyoroti keterlambatan perawatan lampu jalan.

“Kami sempat enam bulan gelap gulita karena kabel tertimpa bambu. Tolong jangan tunggu akhir tahun untuk perawatan,” ujarnya.

Ia juga meminta kemudahan pemasangan sambungan PDAM baru karena banyak warga masih menumpang air dari tetangga.

Dari RT 52, Sugito meminta pembangunan drainase di kawasan curam yang kerap menyebabkan rumah roboh, serta memastikan ketersediaan hydrant untuk antisipasi kebakaran.

Adapun Tri Yuni dari RT 32 mengeluhkan pembangunan drainase di wilayah tetangga yang justru mengalirkan air ke lingkungannya.

Tak hanya infrastruktur, Tony Sutrisno dari RT 51 menyoroti sistem zonasi PPDB yang dinilai tidak adil.

“Rumah kami hanya 46 meter dari SMA 1, tapi tidak masuk zona. Banyak titipan di sekolah,” tegasnya.

Ia juga meminta penertiban kabel semrawut dari penyedia internet dan TV kabel yang membahayakan warga.

Dari RT 62, Obet menyoroti distribusi lampu jalan yang tidak tepat sasaran.

“Ada yang dipasang di tempat parkir pribadi, sementara jalan warga tetap gelap,” ujarnya.

Ia juga mengeluhkan lambatnya respons PDAM terhadap laporan kebocoran air.

Menanggapi berbagai aspirasi itu, Andi Arif Agung menjelaskan bahwa kondisi keuangan daerah masih terdampak situasi ekonomi nasional.

“Ada pemotongan anggaran yang berimbas pada pelaksanaan program pemerintah. Tapi seluruh aspirasi warga akan kita catat, identifikasi, dan skala-prioritaskan,” jelasnya.

Andi juga menegaskan pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dan kecamatan terkait pembagian kewenangan perawatan PJU.

“Di Dishub sudah ada kendaraan taktis untuk perawatan PJU, tapi di kecamatan belum. Ini akan kita dorong agar merata,” katanya.

Terkait air bersih, Andi mengaku telah berkomunikasi dengan Dirut PDAM.

“Beliau berkomitmen memperbaiki layanan dan memfasilitasi sambungan baru, khususnya di wilayah perkotaan yang infrastrukturnya sudah siap,” ujarnya.

Soal kabel semrawut, pihaknya akan menindaklanjuti dengan Dinas Kominfo.

“Kami akan sampaikan ke Komisi I DPRD untuk memanggil semua provider agar ada langkah penertiban,” tegasnya.

Andi memastikan seluruh hasil reses akan menjadi bahan pembahasan bersama TAPD dan Banggar DPRD dalam penentuan prioritas pembangunan tahun anggaran mendatang.