Wawali Balikpapan Buka Suara soal Tuntutan Aliansi, dari Karhutla hingga Listrik Padam

Balikpapan, Gerbangkaltim.com — Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan merespons sejumlah persoalan yang disuarakan Aliansi Balikpapan Melawan dalam aksi unjuk rasa di halaman Kantor Wali Kota Balikpapan, Rabu (28/10/2026).

Setelah menyampaikan aspirasi, perwakilan massa mengikuti audiensi bersama Wakil Wali Kota Balikpapan, Dr Ir H Bagus Susetyo, MM., dan jajaran instansi terkait.

Beragam persoalan dibahas dalam pertemuan tersebut, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pemadaman listrik, layanan air bersih, hingga aktivitas kendaraan besar di dalam kota.

Bagus mengatakan, audiensi tersebut menjadi ruang bagi pemerintah untuk mendengar langsung persoalan yang disampaikan mahasiswa dan masyarakat.

“Kita menerima dari perwakilan mahasiswa HMI dengan beberapa masyarakat, berkaitan dengan beberapa hal yang mereka tanyakan terkait dengan mungkin dinamika yang akhir-akhir ini ada di Balikpapan,” kata Bagus seusai audiensi.

Menurut dia, tidak seluruh persoalan yang disampaikan menjadi kewenangan pemerintah kota. Sebagian persoalan lainnya berkaitan dengan kewenangan pemerintah pusat maupun instansi vertikal.

“Dan kita sudah sampaikan, ada bagian-bagian yang menjadi kewenangan pemerintah kota, ada bagian yang menjadi kewenangan dari pemerintah pusat,” ujarnya.

Dalam audiensi itu, Aliansi Balikpapan Melawan juga menyerahkan kajian akademis berisi rekomendasi dan lebih dari 10 tuntutan.

Isinya antara lain terkait penanganan karhutla, pengaturan operasional truk besar, pelayanan air bersih, penertiban kabel, serta pemadaman listrik bergilir.

Salah satu tuntutan utama yang disampaikan massa adalah agar Pemkot Balikpapan mendorong pemerintah pusat menetapkan karhutla sebagai bencana nasional.

Koordinator Lapangan Aliansi Balikpapan Melawan, Wisnu Nugroho mengatakan, persoalan karhutla dinilai perlu mendapat perhatian lebih serius karena dampaknya dirasakan masyarakat.

Selain karhutla, massa juga meminta adanya keterbukaan informasi mengenai pemadaman listrik bergilir.

Mereka berharap PLN memberikan penjelasan yang transparan mengenai penyebab dan pola pemadaman kepada masyarakat.

Persoalan layanan air bersih juga menjadi perhatian dalam audiensi, bersamaan dengan tuntutan mengenai pengaturan jam operasional kendaraan besar yang melintas di wilayah Balikpapan.

Bagus menyambut positif penyampaian aspirasi tersebut. Menurut dia, dialog antara pemerintah dan masyarakat penting agar persoalan kota dapat dibahas secara terbuka.

“Tentunya ini suatu hal yang positif, dialog semacam ini,” katanya.

Bagus berharap komunikasi antara pemerintah, mahasiswa, dan masyarakat tidak berhenti pada audiensi, tetapi dapat terus dilakukan untuk mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi warga.

“Mudah-mudahan ya, tidak ada pihak yang disalahkan, tidak ada pihak yang diuntungkan. Kita sama-sama ingin membangun Kota Balikpapan bersama-sama dengan masyarakat menjadi kota yang maju, kondusif, dan bisa diharapkan untuk kesejahteraan masyarakat semuanya,” tuturnya. (HP/Adv Kominfo Balikpapan).