Wawali Balikpapan Respons Tuntutan Mahasiswa: Lampu Jalan, Guru, Dokter hingga Antrean Solar Jadi Perhatian

Balikpapan, Gerbangkaltim.com – Wakil Wali Kota Balikpapan, Dr Ir H Bagus Susetyo, MM., merespons 9 tuntutan daerah yang disampaikan mahasiswa dalam aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Balikpapan, Senin (15/6/2026) lalu.

Berbagai persoalan yang disoroti mulai dari penerangan jalan umum (PJU), kekurangan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, antrean bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, hingga meningkatnya kriminalitas akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor pertambangan.

Bagus menegaskan, pemerintah kota terus berupaya menindaklanjuti berbagai persoalan tersebut sesuai kewenangan yang dimiliki.

Terkait penerangan jalan umum, ia menjelaskan bahwa anggaran pemasangan dan pemeliharaan lampu jalan telah dialokasikan setiap tahun melalui Dinas Perhubungan maupun kecamatan.

“Penerangan jalan itu sudah teranggarkan setiap tahun. Jika ada titik-titik yang masih membutuhkan lampu jalan, masyarakat bisa berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan atau melalui kecamatan karena memang ada beberapa wilayah di kelurahan yang masih memerlukan penambahan penerangan,” kata Bagus, Rabu (17/6/2026).

Mengenai kekurangan guru dan tenaga kesehatan, Bagus mengungkapkan Pemkot Balikpapan telah menyampaikan usulan resmi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang kemudian diteruskan ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta instansi terkait di pemerintah pusat.

Menurutnya, kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan masih menjadi persoalan di berbagai daerah karena kebijakan nasional terkait formasi pegawai masih mengalami pembatasan.

“Secara resmi kami sudah bersurat. Memang ada kekurangan tenaga pendidik, guru, tenaga kesehatan, termasuk dokter. Mudah-mudahan usulan pemerintah kota yang direkomendasikan pemerintah provinsi dapat segera mendapat kepastian sehingga kita bisa membuka lowongan untuk memenuhi kebutuhan tersebut,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Bagus juga menyoroti persoalan antrean BBM bersubsidi, khususnya solar, yang masih menjadi keluhan masyarakat.
Ia mengatakan pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan Pertamina, pengelola SPBU, serta instansi terkait untuk memperkuat pengawasan distribusi BBM di lapangan.

“Kami masih bersyukur pemerintah pusat belum menaikkan harga solar subsidi maupun Pertalite. Untuk antrean solar subsidi, kami berharap dalam beberapa bulan ke depan ada perbaikan. Koordinasi dengan Pertamina, pemilik SPBU, dan dinas terkait terus dilakukan agar distribusinya lebih baik,” katanya.

Menanggapi informasi terbatasnya jumlah SPBU yang melayani penyaluran solar bagi kendaraan tertentu, Bagus mengaku akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan PT Pertamina Patra Niaga.

“Nanti secara kedinasan akan kami koordinasikan dengan Patra Niaga sebagai pihak yang berwenang dalam distribusi dan penjualan BBM di Kota Balikpapan,” ucapnya.

Selain itu, Bagus turut menyoroti dampak perlambatan aktivitas pertambangan yang menyebabkan pengurangan tenaga kerja di sejumlah perusahaan di Kalimantan Timur.

Ia menjelaskan kondisi tersebut berkaitan dengan tertundanya sejumlah rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) sektor tambang yang berdampak pada operasional perusahaan.

“Ada beberapa perusahaan tambang yang melakukan pengurangan karyawan dan jumlahnya cukup besar. Kita berharap dalam waktu dekat RKAP dapat kembali berjalan sehingga perusahaan bisa meningkatkan operasional dan merekrut kembali tenaga kerja,” katanya.

Menurut Bagus, kondisi ekonomi yang melemah akibat berkurangnya aktivitas usaha berpotensi menimbulkan efek domino, termasuk meningkatnya angka kriminalitas.Karena itu, Pemkot Balikpapan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), aparat kepolisian, dan unsur kewilayahan akan terus memperkuat pengawasan keamanan lingkungan.

“Kami berharap bersama kepolisian dan aparat terkait tetap melakukan pengawasan di lapangan. Kami juga mengimbau kecamatan, kelurahan, hingga RT untuk mengaktifkan ronda dan meningkatkan kewaspadaan lingkungan. Warga baru juga diharapkan segera melapor dan tercatat di RT demi menjaga keamanan bersama,” ujar Bagus.

Pemkot Balikpapan memastikan berbagai aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam aksi tersebut akan menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik serta menjaga stabilitas sosial dan ekonomi di kota itu. (HP/Adv Kominfo Balikpapan).