Audiensi Dengan Wali Kota, Mahasiswa Kembali Desak Pembenahan Distribusi Pertalite hingga Percepatan RSU Sayang Ibu

Pemkot Balikpapan
Sebanyak 30 orang perwakilan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Balikpapan Bergerak menyampaikan berbagai tuntutan kepada Pemerintah Kota Balikpapan dalam audiensi bersama Wali Kota, Ketua DPRD, dan sejumlah pejabat daerah di Aula Balai Kota Kantor Wali Kota Balikpapan, Kamis (18/6/2026).

Balikpapan, Gerbangkaltim.com — Sebanyak 30 orang perwakilan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Balikpapan Bergerak menyampaikan berbagai tuntutan kepada Pemerintah Kota Balikpapan dalam audiensi bersama Wali Kota, Ketua DPRD, dan sejumlah pejabat daerah di Aula Balai Kota Kantor Wali Kota Balikpapan, Kamis (18/6/2026).

Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa membawa sejumlah persoalan yang dinilai menjadi keluhan masyarakat, mulai dari distribusi bahan bakar bersubsidi, keamanan kawasan Kilometer, krisis tenaga pendidik, hingga penyelesaian pembangunan Rumah Sakit Umum Sayang Ibu di Balikpapan Barat.

Koordinator Lapangan Aliansi Balikpapan Bergerak, Wisnu Nugroho mengatakan, aspirasi yang disampaikan merupakan hasil penyerapan berbagai persoalan yang selama ini dirasakan warga.

“Kami datang membawa suara masyarakat Balikpapan yang selama ini mengeluhkan berbagai persoalan mendasar. Harapan kami, pemerintah tidak hanya menerima aspirasi ini, tetapi juga menghadirkan solusi dan langkah konkret untuk menyelesaikannya,” kata Wisnu, Kamis (18/6/2026).

Selain menyampaikan sejumlah isu nasional, mahasiswa juga mengajukan berbagai tuntutan yang berkaitan langsung dengan kondisi daerah. Salah satu yang menjadi perhatian utama ialah persoalan distribusi Pertalite yang dinilai masih menyulitkan masyarakat.

Aliansi Balikpapan Bergerak meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap pola distribusi bahan bakar bersubsidi tersebut. Mereka juga mendesak aparat kepolisian menindak praktik pengetapan BBM serta meminta Pertamina membuka informasi mengenai kuota Pertalite secara transparan.

“Persoalan Pertalite sudah lama menjadi keluhan masyarakat. Karena itu kami meminta adanya evaluasi distribusi, transparansi kuota, serta penindakan terhadap praktik pengetapan BBM agar masyarakat yang berhak tidak terus dirugikan,” ujar Wisnu.

Mahasiswa turut menyoroti kekurangan tenaga pengajar di tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Mereka mendorong pemerintah menyiapkan program regenerasi guru secara berkelanjutan, termasuk pembinaan calon guru lokal hingga jenjang Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Di bidang infrastruktur, Aliansi Balikpapan Bergerak meminta pemerataan penerangan jalan umum di sepanjang kawasan Kilometer 8 hingga Kilometer 28. Minimnya pencahayaan di wilayah tersebut dinilai meningkatkan risiko kecelakaan sekaligus tindak kriminalitas.

Persoalan kendaraan berat juga menjadi perhatian. Mahasiswa meminta pengaturan jam operasional kendaraan bertonase besar diperkuat melalui peraturan daerah sehingga memiliki dasar hukum yang lebih tegas dibandingkan surat edaran yang berlaku saat ini.

Selain itu, mereka meminta peningkatan pengawasan keamanan menyusul maraknya aksi kriminalitas di kawasan Kilometer serta penanganan parkir liar kendaraan besar di Kilometer 15 yang dinilai mengganggu pengguna jalan.

Dalam sektor kesehatan, mahasiswa mendesak percepatan penyelesaian pembangunan RSU Sayang Ibu Balikpapan Barat yang hingga kini belum beroperasi. Mereka juga meminta pemerintah membuka informasi terkait penggunaan anggaran, progres pembangunan, dan langkah penyelesaian proyek tersebut kepada publik.

Aliansi Balikpapan Bergerak turut menyoroti dugaan pelanggaran lingkungan pada proyek properti PT Mitra Gemilang Mahacipta di kawasan depan Dome Balikpapan. Mereka meminta instansi terkait membuka dokumen perizinan lingkungan secara transparan dan melakukan penegakan hukum apabila ditemukan pelanggaran.

Mahasiswa juga meminta DPRD Kota Balikpapan mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melakukan evaluasi terhadap Program Beasiswa Gratispol, khususnya terkait transparansi dan pelayanan administrasi.
Wisnu berharap audiensi yang telah digelar tidak berhenti sebagai ruang dialog semata, tetapi menghasilkan langkah nyata yang dapat dirasakan masyarakat.

“Kami ingin ada komitmen bersama dari pemerintah, DPRD, aparat penegak hukum, dan seluruh pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat. Harapannya, hasil pertemuan ini benar-benar ditindaklanjuti dan tidak berhenti pada diskusi saja,” katanya.

Tinggalkan Komentar