Antrean BBM Mengular, Pemkab Berau Kerahkan Tim Gabungan

Tim gabungan Pemkab Berau bersama TNI, Polri, Satpol PP dan Dishub melakukan pemantauan kondisi antrean serta pelayanan BBM di sejumlah SPBU wilayah Tanjung Redeb.

TANJUNG REDEB, Gerbangkaltim.com – Antrean BBM Berau yang terjadi di sejumlah SPBU membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau mengambil langkah cepat. Tim gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP hingga Dinas Perhubungan (Dishub) diterjunkan untuk memantau kondisi sekaligus membantu menjaga pelayanan dan ketertiban di lapangan.

Langkah tersebut merupakan tindak lanjut rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang dipimpin Bupati Berau Sri Juniarsih Mas pada 31 Agustus 2026. Pemerintah daerah menilai kondisi antrean dan distribusi BBM perlu dipantau secara langsung agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.

Selain menempatkan personel di sejumlah SPBU, Pemkab Berau juga menyiapkan regulasi melalui surat edaran yang mengatur keberadaan serta penjualan BBM di tingkat pengecer.

Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Berau, Eva Yunita, mengatakan tim gabungan yang berada di lapangan bertugas melakukan pemantauan sekaligus memastikan pelayanan SPBU dapat berlangsung secara optimal.

“Ini tindak lanjut rapat Forkopimda tanggal 31 Agustus kemarin yang dipimpin Ibu Bupati. Ada beberapa langkah yang dilakukan, termasuk pengaturan BBM di tingkat pengecer dan penempatan tim di SPBU,” ujar Eva saat meninjau sejumlah SPBU di Kecamatan Tanjung Redeb.

Menurut Eva, keberadaan petugas juga diperlukan untuk melihat perkembangan antrean dan distribusi BBM secara berkala. Informasi yang dikumpulkan dari lapangan akan menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam menentukan langkah berikutnya.

Pemantauan dilakukan karena kondisi antrean dapat berubah dari waktu ke waktu. Pemerintah ingin memastikan distribusi BBM yang tersedia dapat segera diterima masyarakat dan tidak menimbulkan penumpukan kendaraan yang semakin panjang.

Eva meminta pengelola SPBU mengoptimalkan pelayanan selama stok BBM masih tersedia. Ia berharap kendaraan yang telah mengantre dapat segera dilayani sehingga kepadatan di sejumlah titik dapat ditekan.

“Harapan kita, antrean yang terjadi di SPBU ini bisa dikurangi. Selagi stok ada, langsung diberikan kepada masyarakat,” tegasnya.

Salah satu lokasi yang turut menjadi perhatian berada di SPBU Jalan Haji Isa. Ketika dilakukan pengecekan, SPBU tersebut belum beroperasi. Melihat kondisi antrean kendaraan yang sudah cukup padat di sejumlah lokasi, Eva meminta pelayanan di SPBU tersebut dapat segera dibuka.

“Kami minta untuk bisa segera beroperasi melihat antrean yang sudah membeludak,” katanya.

Optimalisasi seluruh SPBU yang memiliki persediaan BBM dinilai dapat membantu mengurai kepadatan. Dengan lebih banyak titik pelayanan yang beroperasi, kendaraan tidak terkonsentrasi di satu lokasi sehingga antrean diharapkan dapat terbagi.

Pemkab Berau juga meminta pemilik dan pengelola SPBU memberikan dukungan terhadap langkah pemantauan yang dilakukan pemerintah. Kerja sama tersebut diperlukan agar persoalan yang terjadi dapat ditangani secara bersama-sama.

“Kami berharap ketika tim turun, ada kerja sama dari pihak pemilik SPBU. Ini tentu mempermudah kita untuk ikut membantu agar permasalahan yang dihadapi bisa teratasi dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” ujar Eva.

Penempatan personel gabungan, lanjut Eva, bukan hanya berkaitan dengan pengawasan distribusi BBM. Petugas juga membantu menjaga keamanan dan ketertiban di sekitar SPBU, terutama ketika antrean kendaraan semakin padat.

Kehadiran aparat di lapangan diharapkan dapat mencegah potensi keributan serta membantu memastikan kendaraan tetap mengikuti antrean secara tertib.

Pemkab Berau bersama unsur terkait akan melanjutkan pemantauan kondisi BBM dalam beberapa hari ke depan. Evaluasi akan dilakukan berdasarkan perkembangan antrean, ketersediaan stok dan kelancaran pelayanan di SPBU.

Pemerintah berharap kombinasi pengaturan distribusi, optimalisasi pelayanan SPBU dan pengawasan bersama dapat mempercepat pengurangan antrean BBM. Dengan begitu, masyarakat dapat kembali memperoleh BBM dengan lebih mudah dan aktivitas sehari-hari tidak terus terganggu oleh panjangnya antrean.