Balikpapan Percepat Pembangunan PAUD Negeri, Siap Sambut Wajib Belajar 13 Tahun pada 2027

Pemkot Balikpapan
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Balikpapan, Irfan Taufik.

Balikpapan, Gerbangkaltim.com — Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan mulai mempercepat pembangunan fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) negeri di sejumlah kawasan strategis sebagai persiapan penerapan program Wajib Belajar 13 Tahun yang direncanakan mulai berlaku pada 2027.

Langkah tersebut dilakukan untuk memperluas akses pendidikan usia dini yang berkualitas sekaligus memastikan seluruh anak mendapatkan kesempatan belajar sejak tahap awal perkembangan mereka.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Balikpapan, Irfan Taufik mengatakan, saat ini jumlah PAUD negeri di Balikpapan masih terbatas dibandingkan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat.

“Pemerintah kota mulai memperkuat layanan pendidikan anak usia dini melalui pembangunan fasilitas baru agar akses masyarakat terhadap PAUD negeri semakin merata,” kata Irfan, Rabu (20/5/2026).

Salah satu proyek yang kini tengah berjalan adalah pembangunan TK Pembina 2 Negeri di kawasan Grand City. Kehadiran sekolah tersebut diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap layanan PAUD formal negeri, terutama menjelang penerapan kebijakan wajib belajar yang akan memasukkan pendidikan usia dini sebagai bagian penting dalam sistem pendidikan nasional.

Menurut Irfan, pembangunan PAUD negeri tidak hanya berfokus pada penyediaan gedung sekolah, tetapi juga peningkatan kualitas layanan pendidikan dan penguatan pola pengasuhan anak di lingkungan sekolah.

“Fase usia dini merupakan masa penting dalam pembentukan karakter dan perkembangan anak. Karena itu yang dipersiapkan bukan hanya infrastrukturnya, tetapi juga kualitas pembelajaran dan lingkungan belajar yang aman dan nyaman,” ujarnya.

Ia menambahkan, keberadaan PAUD negeri juga diharapkan dapat membantu masyarakat dari sisi pembiayaan pendidikan. Selama ini, sebagian keluarga masih menghadapi kendala ekonomi untuk mengakses layanan PAUD swasta.

“Dengan bertambahnya PAUD negeri, masyarakat memiliki alternatif pendidikan yang lebih terjangkau tanpa mengurangi kualitas layanan pendidikan anak,” tambahnya.

Sementara itu, Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, menegaskan, pembangunan sektor pendidikan menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah dalam menyiapkan sumber daya manusia yang unggul.

Menurut Rahmad, kesiapan infrastruktur pendidikan harus dilakukan sejak sekarang agar penerapan program Wajib Belajar 13 Tahun dapat berjalan optimal pada 2027 mendatang.

“Kami ingin memastikan seluruh anak di Balikpapan memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan sejak usia dini. Ini merupakan investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi yang lebih siap dan berkualitas,” kata Rahmad.

Pemkot Balikpapan juga membuka peluang pembangunan PAUD negeri di wilayah lain, khususnya di kawasan padat penduduk yang membutuhkan tambahan fasilitas pendidikan anak usia dini.

Disdikbud Balikpapan saat ini tengah melakukan pemetaan wilayah sebagai dasar pengembangan sekolah baru ke depan. Pemerintah berharap langkah tersebut mampu meningkatkan pemerataan layanan pendidikan sekaligus mendukung kesiapan daerah dalam menjalankan program wajib belajar secara menyeluruh.

Tinggalkan Komentar