Balikpapan Perkuat Perlindungan Anak, DP3AKB Optimistis Raih Predikat Kota Layak Anak Paripurna

Balikpapan, Gerbangkaltim.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan Balikpapan terus memperkuat komitmen dalam memenuhi hak dan perlindungan anak sebagai bagian dari upaya mempertahankan sekaligus meningkatkan capaian menuju predikat Kota Layak Anak (KLA) dari utama menuju Paripurna.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam rangkaian peringatan Hari Anak Nasional (HAN) ke-42 Tahun 2026 yang mengusung tema “Anak Hebat, Indonesia Kuat Menuju Indonesia Emas 2045”.
Salah satu rangkaian kegiatan yang digelar adalah Rapat Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA) 2026 yang dirangkaikan dengan advokasi perlindungan anak bersama para pemerhati anak di Aula Balai Kota Balikpapan, Kamis (23/7/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo, Sekretaris Daerah, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), Forum Anak, Tim Penggerak PKK, akademisi, psikolog, perwakilan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), organisasi perempuan, hingga berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam pemenuhan hak anak.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan, Nursyamsiarni D. Larose, mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari penguatan sinergi seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan Balikpapan sebagai kota yang ramah dan aman bagi anak.

“Ini merupakan salah satu rangkaian peringatan Hari Anak Nasional 2026 di Kota Balikpapan yang dirangkaikan dengan Rapat Gugus Tugas Kota Layak Anak dan advokasi perlindungan anak melalui para pemerhati anak. Narasumber berasal dari Ketua HIMPSI Kota Balikpapan dan Dr. Triseno, sementara pesertanya berasal dari lintas perangkat daerah, PATBM, Forum Anak, organisasi perempuan, dan berbagai unsur masyarakat,” ujar Nursyamsiarni.

Ia menjelaskan, pelaksanaan kegiatan dilakukan secara luring maupun daring agar partisipasi masyarakat semakin luas.
Menurutnya, keberhasilan Kota Layak Anak tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan keluarga dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak.

“Perlindungan anak harus dimulai dari pola asuh di dalam keluarga. Kami berharap semua masyarakat bisa menjadi whistleblower apabila melihat adanya persoalan di lingkungan sekitar. Jangan ragu melapor kepada pihak yang berwenang karena yang menjadi korban adalah anak,” katanya.

Nursyamsiarni mengungkapkan, hingga Juli 2026 DP3AKB mencatat 132 kasus yang berkaitan dengan anak berdasarkan data Sistem Informasi Data Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (Simfoni PPA). Jumlah tersebut meningkat sekitar 10 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025.

Namun, ia menilai peningkatan angka tersebut tidak selalu menunjukkan bertambahnya tindak kekerasan, melainkan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan setiap kasus.

“Dua malam lalu saya menerima laporan dugaan pelecehan terhadap anak. Laporan itu langsung kami teruskan ke hotline UPTD PPA dan segera dilakukan asesmen. Ini menunjukkan masyarakat semakin peduli dan berani melapor. Kesadaran seperti ini justru menjadi hal yang positif,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan berbagai tantangan baru yang dihadapi anak, mulai dari paparan media sosial, penyimpangan perilaku seksual, hingga masuknya konten ekstremisme melalui internet.

Menurutnya, pengawasan orang tua menjadi kunci agar anak tidak mudah terpengaruh konten negatif yang berpotensi membahayakan keselamatan maupun masa depan mereka.

“Paparan media sosial yang tinggi harus menjadi perhatian bersama. Jangan sampai anak merasa sendiri, kemudian mencari pelarian melalui media sosial hingga terpapar konten yang mengarah pada kekerasan atau bahkan ekstremisme. Ini bukan lagi semata persoalan doktrin tertentu, tetapi banyak dipengaruhi oleh konten yang mereka konsumsi di internet,” katanya.

DP3AKB, lanjut Nursyamsiarni, juga terus memperkuat layanan pendampingan melalui Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) dan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), termasuk menambah tenaga psikolog secara bertahap meski di tengah keterbatasan anggaran.

“Komitmen Pemerintah Kota Balikpapan tetap kuat. Tahun depan kami tetap berupaya menambah tenaga psikolog sebagai bentuk dukungan terhadap perlindungan anak dan penguatan Balikpapan menuju Kota Layak Anak,” ucapnya.

Menurut Nursyamsiarni, keterlibatan aktif pemerintah, dunia pendidikan, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, hingga Forum Anak menjadi modal penting yang menunjukkan kesiapan Balikpapan untuk meraih predikat Kota Layak Anak Paripurna.

Ia menegaskan, kolaborasi lintas sektor yang selama ini berjalan, didukung meningkatnya kesadaran masyarakat dalam melindungi anak serta penguatan layanan pendampingan, menjadi bukti bahwa Balikpapan terus memenuhi berbagai indikator penilaian Kota Layak Anak.

“Harapan kami tentu Balikpapan semakin kuat sebagai kota yang benar-benar ramah anak. Dengan komitmen seluruh pihak, kami optimistis Balikpapan layak memperoleh penghargaan Kota Layak Anak kategori Paripurna,” pungkasnya. (HP/Adv Kominfo Balikpapan).