Bareskrim Bongkar 5 Kasus TPPO: Pengantin Pesanan hingga Tentara Rusia

Direktur Tindak Pidana PPA dan PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol. Dr. Nurul Azizah bersama Direktur Pengawasan Pencegahan dan Penindakan KP2MI Brigjen Pol. Guritno Wibowo memberikan keterangan pers pengungkapan lima kasus TPPO dengan modus PMI ilegal, pengantin pesanan, hingga militer bayaran Rusia di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

JAKARTA, Gerbangkaltim.com — Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (Ditipid PPA-PPO) Bareskrim Polri kembali memutus mata rantai kejahatan kemanusiaan lintas negara. Sebanyak lima kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) berhasil diungkap dengan beragam modus keji, mulai dari pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal ke Timur Tengah, praktik pengantin pesanan warga negara China, hingga perekrutan WNI sebagai militer bayaran di medan konflik Rusia.

Pengungkapan besar ini dipaparkan dalam konferensi pers di Lobby Gedung Awaloedin Djamin Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Hadir dalam kesempatan tersebut Direktur Tindak Pidana PPA dan PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol. Dr. Nurul Azizah, S.I.K., M.Si., Direktur Pengawasan Pencegahan dan Penindakan KP2MI Brigjen Pol. Guritno Wibowo, S.I.K., S.H., M.Si., serta Kasubdit III Ditipid PPA dan PPO Bareskrim Polri Kombes Pol. Yolanda Evalyn Sebayang, S.I.K., M.M.

Brigjen Pol. Nurul Azizah menegaskan bahwa TPPO merupakan kejahatan luar biasa yang merampas martabat manusia dengan memanfaatkan celah kerentanan ekonomi warga dan pesatnya media sosial. Dari lima laporan polisi tersebut, penyidik menetapkan total 13 orang tersangka dan menyelamatkan 13 korban.

“Kami menegaskan tidak ada toleransi terhadap eksploitasi maupun perdagangan manusia. Siapa pun pelakunya dan apa pun latar belakangnya, perkara ini akan terus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Brigjen Pol. Nurul Azizah.

Dari Korban Meninggal di Arab Saudi hingga Katalog Pengantin China

Dalam perkara pertama dan kedua, penyidik membongkar jaringan pengiriman PMI nonprosedural ke Arab Saudi dan Turki. Kasus pertama menyeret lima tersangka terkait pemberangkatan korban berinisial M pada Agustus 2024 yang berujung kabar duka korban meninggal dunia di Arab Saudi pada Februari 2026. Sedangkan kasus kedua mengamankan dua tersangka setelah petugas menggagalkan pemberangkatan tujuh perempuan asal Indonesia di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta pada 7 Oktober 2026.

Sementara itu, pada perkara ketiga, Bareskrim menguak modus pengantin pesanan (bride trafficking) yang melibatkan sindikat agen di Indonesia, Hong Kong, dan China. Para korban diiming-imingi mahar Rp20 juta hingga Rp25 juta serta uang bulanan Rp4 juta hingga Rp5 juta untuk dinikahi pria asal China. Mirisnya, foto para korban dijadikan katalog penjualan bernilai Rp400 juta hingga Rp500 juta per orang. Sebanyak tiga tersangka yang berperan sebagai pengantin pria, perekrut, hingga pemalsu dokumen telah diringkus.

Tipu Muslihat Kerja Tambang Berujung Jadi Militer Bayaran Rusia

Pengungkapan keempat dan kelima menyasar jaringan perekrutan WNI untuk dijadikan tentara bayaran di Rusia. Pada kasus keempat, lima WNI direkrut via WhatsApp dan Telegram dengan janji manis bekerja sebagai staf logistik, keamanan, dan tenaga medis tambang bergaji USD 3.000 serta bonus kontrak USD 10.000. Faktanya, mereka justru diterjunkan sebagai militer bayaran. Tersangka berinisial MI ditangkap setelah meraup untung USD 1.000 per kepala melalui dompet aset kripto.

Adapun pada kasus kelima, dua tersangka berinisial IG dan HS dibekuk karena merekrut tujuh WNI lewat TikTok, Facebook, dan Instagram dengan iming-iming bonus bergabung Rp620 juta (USD 35.000) dan gaji USD 3.000 per bulan. Empat korban telah terlanjur diberangkatkan ke Rusia, sementara tiga orang lainnya berhasil dicegah sebelum terbang.

KP2MI Cabut Izin Perusahaan Nakal, Polri Usut Aliran Dana

Menindaklanjuti pelanggaran berulang pada kasus pengiriman PMI ilegal ke Arab Saudi, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) bertindak tegas dengan mencabut Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) milik PT ANP pada 10 September 2026.

Kasubdit III Ditipid PPA dan PPO Bareskrim Polri Kombes Pol. Yolanda Evalyn Sebayang menyatakan seluruh tersangka dijerat pasal berlapis UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO serta UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI. Polri juga menelusuri aliran dana hingga aktor intelektual di balik jaringan tersebut, sembari mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran kerja bergaji fantastis di media sosial tanpa prosedur resmi.