BBM Terbatas, Bupati Berau Perketat Pengawasan SPBU

TANJUNG REDEP, Gerbangkaltim.com – Pengetap BBM di Berau menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Berau di tengah terbatasnya pasokan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah SPBU. Pengawasan diperketat untuk mencegah pengisian berulang yang dinilai dapat mengganggu pemerataan BBM bagi masyarakat.

Bupati Berau Sri Juniarsih Mas turun langsung meninjau sejumlah SPBU setelah kembali dari masa cuti. Dalam peninjauan tersebut, ia memastikan proses pembelian BBM berjalan sesuai ketentuan, termasuk penerapan kewajiban penggunaan barcode bagi kendaraan yang melakukan pengisian.

Sri Juniarsih mengatakan salah satu hal yang menjadi perhatian pemerintah adalah kendaraan dengan kapasitas tangki besar yang dapat mengisi BBM dalam jumlah banyak. Kondisi tersebut perlu diawasi, terutama apabila kendaraan yang sama melakukan pengisian secara berulang.

“Yang menjadi perhatian kita adalah motor yang tangkinya besar, misalnya bisa mengisi 20 sampai 25 liter. Kalau tidak menggunakan barcode, ini yang menjadi catatan,” ujar Sri Juniarsih.

Menurutnya, pola pengisian berulang berpotensi dimanfaatkan oleh oknum untuk mendapatkan BBM dalam jumlah besar. Jika tidak dikendalikan, kondisi tersebut dikhawatirkan mengurangi kesempatan masyarakat lain memperoleh bahan bakar sesuai kebutuhannya.

Karena itu, Bupati Berau meminta masyarakat ikut menjaga kelancaran distribusi BBM dengan tidak membeli secara berlebihan.

Ia mengajak masyarakat mempertimbangkan kebutuhan bersama, terlebih ketika ketersediaan BBM sedang terbatas.

“Kami mengimbau masyarakat untuk sama-sama berempati dalam keadaan seperti ini, apalagi dengan kelangkaan BBM. Gunakan BBM sesuai dengan kebutuhan masing-masing,” katanya.

Pemkab Berau juga memperkuat pengawasan dengan melibatkan sejumlah unsur terkait. TNI, Polri, Satpol PP dan Dinas Perhubungan disiagakan untuk memantau aktivitas di lapangan serta memastikan pelayanan di SPBU berjalan tertib.

Pengawasan tersebut tidak hanya menyasar konsumen. Operator SPBU juga menjadi bagian dari perhatian pemerintah untuk memastikan tidak ada praktik yang menyebabkan BBM hanya berputar pada kelompok tertentu.

Sri Juniarsih menegaskan pemerintah ingin memastikan seluruh masyarakat Berau memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan BBM.

“Kami terus bergerak bersama TNI, Polri, Satpol PP dan Dishub untuk memastikan operator tidak bermain dalam menjual BBM dan seluruh masyarakat Berau mendapatkan pelayanan secara merata,” tegasnya.

Di sisi lain, Pemkab Berau tetap mengusulkan penambahan kuota BBM untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat. Namun, Sri Juniarsih menilai tambahan pasokan harus disertai pengawasan yang kuat agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Menurutnya, peningkatan kuota tidak akan menyelesaikan persoalan apabila praktik pengetapan masih berlangsung dan terdapat dugaan keterlibatan oknum operator.

“Berapa pun kuota yang diberikan, selama masih ada pengetap yang bermain dengan operator, akan sulit. Yang harus kita perhatikan adalah bagaimana BBM ini bisa dibagi secara merata kepada seluruh masyarakat,” jelasnya.

Pemkab Berau juga mencermati kendaraan yang diduga memiliki pola pengisian berulang di SPBU. Aktivitas kendaraan yang datang berkali-kali untuk mengisi BBM menjadi salah satu pola yang akan terus diawasi.

Sri Juniarsih menilai pengisian berulang dapat merugikan masyarakat apabila dilakukan untuk menguasai pasokan BBM.

“Kalau kendaraan yang sama bolak-balik mengisi, otomatis itu yang membuat kita rugi dan masyarakat lain terganggu karena BBM sudah dikuasai oleh pengetap,” ungkapnya.

Ia juga menyoroti dugaan adanya pemberian imbalan kepada operator SPBU untuk memuluskan pengisian BBM. Pemerintah daerah menilai praktik semacam itu harus dihentikan agar distribusi BBM berlangsung secara transparan dan adil.

“Selama masih ada operator yang bermain dengan pengetap, apalagi ada pemberian tips kepada operator, itu yang menjadi masalah,” tegas Sri Juniarsih.

Penguatan pengawasan diharapkan dapat menjaga distribusi BBM tetap tertib sembari menunggu upaya penambahan pasokan. Pemkab Berau menempatkan pemerataan sebagai salah satu prioritas agar keterbatasan BBM tidak semakin membebani masyarakat.

Langkah tersebut sekaligus menjadi upaya pemerintah daerah bersama aparat untuk memastikan BBM yang tersedia dapat digunakan sesuai kebutuhan dan tidak terkonsentrasi pada pihak tertentu melalui praktik pengisian berulang.

Sumber: Pemerintah Kabupaten Berau